Antara tahun 2000 hingga 2022, lebih dari 36.000 hektare hutan telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, tambang mengambil peran besar dengan 6.630 hektare hutan yang berubah menjadi lahan tambang, dan 649 izin pertambangan yang diterbitkan dari 2011 hingga 2024 mencakup area seluas 347.622,66 hektare.
Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia bersama Yayasan Bonebula resmi meluncurkan kegiatan rehabilitasi mangrove di enam desa pesisir Kabupaten Donggala dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia 2025, Minggu (27/7/2025) lalu.
Festival ini akan menjadi ajang pertemuan lintas disiplin film yang tidak hanya menampilkan karya sineas lokal, tetapi juga menarik minat pembuat film dari berbagai belahan dunia.
Laporan AEER menjadi alarm keras terhadap arah pembangunan Morowali dan pengelolaan sumber daya alam nasional.
Pertemuan itu tidak hanya penuh kehangatan dan canda, namun juga ketegangan bahkan amarah. warga dari tiga desa di lingkar tambang Galian C Donggala itu mulai membuka luka dan keresahan yang selama ini mereka pendam sejak tambang masuk ke desa mereka.
Di atas panggung berlatar Danau Lindu, suara tegas Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menggema di antara hiruk-pikuk pengunjung Festival Danau Lindu 2025. “Yang dibutuhkan di Sigi adalah emas hijau, bukan emas kuning,” tegasnya di venue utama Desa Tomado, Jumat (18/7/2025). Kalimat sederhana itu mengandung filosofi mendalam yang menjadi jiwa dari festival yang digelar untuk kelima kalinya ini.
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menegaskan untuk mengakhiri praktik tumpang tindih tata ruang hutan dan izin usaha pertambangan (IUP) yang selama ini menjadi sumber konflik dan kerusakan lingkungan di wilayahnya. Lalu apa langkah konkret mendesak yang harus dilakukan?
Pagi itu sebanyak 220 warga Kelurahan Baru menerima bantuan pangan dari Bulog Sulawesi Tengah. Bantuan yang datang di saat tepat, ketika harga beras di pasar melonjak hingga mencapai Rp17.000 sampai Rp19.000 per kilogram.
Penutupan ini menjadi momen reflektif atas berbagai capaian dalam upaya pemulihan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, hasil kolaborasi antara ADRA Indonesia, Pemerintah Daerah Sigi, para petani, peternak, dan pelaku UMKM dalam membangun kembali masa depan pascabencana.
Dengan wacana kebijakan ini, Pemkab Sigi kata Samuel ingin memastikan bahwa bantuan sosial bukan hanya sekadar distribusi ekonomi, tapi juga instrumen pembangunan berkelanjutan.
