PALU, rindang.ID | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Program SOLUSI–SNV Indonesia mendorong pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk memperkuat rantai pasok komoditas unggulan yang berkelanjutan.
Upaya ini dilakukan melalui pendekatan Innovative Finance (IF) dan Public Private Community Partnership (PPCP), yang menghubungkan pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat.
Inisiatif tersebut dibahas dalam kegiatan Diseminasi dan Diskusi Kajian Kelayakan Pembiayaan dan Skema PPCP untuk Komoditas Lestari yang berlangsung di Palu, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah bersama SOLUSI–SNV Indonesia ini membahas hasil kajian rantai nilai dan kelayakan akses pembiayaan bagi komoditas unggulan di daerah.
Pembahasan tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, sekaligus membuka peluang kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mengembangkan komoditas yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Pengembangan skema pembiayaan inovatif diharapkan dapat mendukung penguatan rantai pasok, meningkatkan peluang akses pendanaan, serta mendorong pengembangan mata pencaharian masyarakat yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.
Mendorong Kolaborasi Pembiayaan
Pendekatan Public Private Community Partnership menempatkan kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai unsur penting dalam pengembangan model usaha komoditas lestari.
Melalui pendekatan ini, berbagai pihak diharapkan dapat mengidentifikasi peran, sumber daya, dan peluang kerja sama untuk mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Innovative Finance diarahkan untuk mengeksplorasi mekanisme pembiayaan yang dapat menjawab kebutuhan pengembangan usaha komoditas unggulan.
Kajian kelayakan akses pembiayaan menjadi salah satu dasar untuk menentukan model usaha dan skema pendanaan yang berpotensi diterapkan.
Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan diharapkan memberikan masukan mengenai kesesuaian rekomendasi pembiayaan dengan kondisi serta kebutuhan pengembangan komoditas di Sulawesi Tengah.
Hasil diskusi juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan rencana tindak lanjut bersama, termasuk identifikasi peluang implementasi skema pembiayaan yang melibatkan berbagai pihak.
Bagian dari Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan
Pengembangan pembiayaan komoditas lestari merupakan bagian dari Program SOLUSI atau Pengelolaan Lanskap Darat dan Laut yang Terintegrasi di Indonesia.
Program yang dilaksanakan pada periode 2023–2028 tersebut merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Jerman melalui konsorsium yang melibatkan GIZ, ICRAF, Yayasan KEHATI, dan SNV. Program ini berjalan di tiga wilayah, yakni Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Program SOLUSI diarahkan untuk mendukung pengurangan degradasi lingkungan darat dan laut, meningkatkan ketahanan ekosistem, serta mewujudkan mata pencaharian masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim.
Dalam konteks tersebut, pengembangan komoditas lestari tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kegiatan ekonomi, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang memperhatikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.
Libatkan Pemerintah, Perbankan, dan Pelaku Usaha
Diskusi di Palu melibatkan unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga keuangan, pelaku usaha, lembaga konsorsium, serta mitra pembangunan.
Pemerintah Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong termasuk dalam wilayah yang dilibatkan. Sejumlah lembaga keuangan, seperti Bank Pembangunan Daerah, BRI, BTN, BNI, Bank Mandiri, BCA, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Perekonomian Rakyat, juga terlibat.
Selain itu, kegiatan melibatkan lembaga dan mitra yang berkaitan dengan pengembangan komoditas serta pengelolaan lanskap, termasuk GIZ, KEHATI, Landscape Alliance, Karsa Institute, dan sejumlah pelaku usaha.
Agenda kegiatan mencakup pemaparan konsep PPCP, penyampaian hasil studi kelayakan oleh Center for Advanced Resilience and Inclusive Studies Universitas Airlangga, serta diskusi kelompok untuk menentukan prioritas model bisnis partisipatif.
Hasil kajian dan diskusi ini diharapkan menjadi bahan bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi pengembangan komoditas lestari yang mampu memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di Sulawesi Tengah.
