Di Persimpangan Jalan
Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti hamparan sawah di Desa Bobo, Kecamatan Palolo. Pak Salim, seorang petani berusia 58 tahun, mulai memeriksa tanaman vanili organiknya yang menghijau di antara pohon-pohon pelindung. “Dulu saya tidak percaya, vanili bisa jadi emas hijau,” katanya sambil meraba kulit vanili yang mulai menguning. “Tapi sekarang, satu kilogram vanili kering bisa seharga motor bekas.”
Di kejauhan, suara alat berat yang dulu mengancam ketenangan desa kini sudah tidak terdengar lagi. Pada 23 Agustus 2025, Bupati Muhammad Rizal Intjenae bersama TNI, Polri, dan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) menandatangani deklarasi penutupan empat titik penambangan emas ilegal (PETI) di Sidondo I, Kangkuro, dan Sibowi. Langkah tegas ini bukan sekadar aksi penegakan hukum, tetapi representasi pilihan fundamental: Sigi memilih jalan hijau untuk mensejahterakan rakyatnya.
Kabupaten Sigi, dengan luas 5.196 km² dan 229.715 jiwa penduduk, kini berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, tawaran investasi ekstraktif yang menjanjikan keuntungan instan. Di sisi lain, potensi ekonomi hijau yang berkelanjutan namun membutuhkan kesabaran dan komitmen jangka panjang. Pilihan yang diambil masyarakat dan pemerintah Sigi tidak hanya menentukan nasib generasi saat ini, tetapi juga warisan yang akan ditinggalkan bagi anak cucu mereka.
Suara dari Akar Rumput: Resistensi yang Berubah Menjadi Gerakan
“Kami tidak anti-pembangunan, tapi kami menolak pembangunan yang merusak,” tegas Mama Sari, ketua kelompok tani perempuan di Desa Binangga. Perempuan berusia 45 tahun ini mewakili suara puluhan ribu petani Sigi yang memilih bertahan dengan tanah mereka daripada menjualnya kepada perusahaan tambang.
Resistensi masyarakat Sigi terhadap industri ekstraktif bukanlah gerakan yang muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari pengalaman pahit melihat kerusakan lingkungan di daerah lain, serta keyakinan mendalam bahwa tanah Sigi memiliki potensi yang jauh lebih besar ketimbang sekadar digali untuk diambil mineralnya.
Koperasi Pemasaran Tani Simpotove di Desa Bobo menjadi saksi hidup transformasi ini. Awalnya, kelompok tani ini hanya menanam padi dan jagung untuk subsisten. Kini, mereka membangun rumah pengering vanili untuk ekspor dan menerima kunjungan mitra global. “Vanili organik kami sudah dipesan sampai tahun depan,” kata Pak Anto, ketua koperasi, dengan bangga. “Harga jualnya sepuluh kali lipat dibanding jagung biasa.”
Transformasi serupa terjadi di berbagai sudut Sigi. Di Desa Karawana, Koperasi Desa Merah Putih yang baru dibentuk pada 2025 menjadi koperasi desa pertama di Sigi. Legalitasnya diserahkan langsung oleh Kemenkumham Sulteng, menandai komitmen pemerintah mendukung ekonomi kerakyatan. “Ini bukan hanya soal uang, tapi soal martabat,” ujar Samuel Yansen Pongi, Wakil Bupati Sigi. “Petani kita tidak lagi hanya jadi buruh di tanah sendiri, tapi jadi entrepreneur yang berdaulat.”
Angka yang Berbicara: Realitas di Balik Pilihan
Data BPS Kabupaten Sigi 2024 mengungkap realitas yang kompleks. PDRB Sigi mencapai Rp 5,47 triliun dengan pertumbuhan 5,62%, namun 13,4% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan standar Rp 430.000 per kapita per bulan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 28% dari total PDRB dan menyerap 42% angkatan kerja—angka yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada sektor primer.
Namun, di balik angka-angka itu tersimpan potensi besar yang belum sepenuhnya tergali. Lahan organik aktif di Sigi baru mencapai 1.200 hektare dari total 38.000 hektare lahan pertanian, dengan 320 petani tersertifikasi organik yang menghasilkan nilai produksi Rp 12 miliar per tahun. “Bayangkan jika 10% saja petani kita beralih ke organik,” kata Rahmat Iqba, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sigi. “Nilai ekonomi yang tercipta bisa meningkat drastis tanpa merusak lingkungan.”
Sektor pariwisata juga menunjukkan tren positif. Meski kontribusi Sigi terhadap total kunjungan wisatawan Sulteng baru 3,6% dengan 312.897 wisatawan pada 2023, potensi ekowisata seperti kawasan Ngatabaru di Taman Hutan Raya mulai dikembangkan berbasis Sistem Informasi Geografis. Air Terjun Saluki, Bukit Indah, dan Desa Wisata Pakuli menjadi magnet baru yang menarik wisatawan pencinta alam.
UMKM di Sigi juga menunjukkan dinamika yang menggembirakan. Dari 28.536 unit UMKM aktif, 1.200 unit mendapat pembinaan PLUT, 300 unit sudah masuk digitalisasi dan e-commerce, sementara 175 unit adalah UMKM penerima bantuan pascabencana yang kini bangkit dengan model bisnis berkelanjutan.
Legitimasi dari Jakarta: Sigi Memimpin Gerakan Nasional
Pengakuan paling bergengsi datang pada 27 Agustus 2025 di ICE BSD City, Tangerang. Bupati Muhammad Rizal Intjenae terpilih melalui konsensus sebagai Ketua Umum Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) periode 2025-2028, menggantikan Gregorius Bala dari Sintang. Penunjukan ini bukan sekadar kehormatan administratif, tetapi pengakuan nasional terhadap track record Sigi dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan.
LTKL, jaringan sembilan kabupaten se-Indonesia yang berkomitmen pada pembangunan lestari, memasuki fase “Tumbuh” (2023-2025) menuju target 2030: melindungi 50% ekosistem penting dan mensejahterakan 1 juta keluarga. Di bawah kepemimpinan Sigi, LTKL fokus pada lima pilar strategis: kebijakan dan regulasi, perencanaan daerah, tata kelola multipihak, inovasi dan investasi, serta pemantauan dan komunikasi.
“Sigi tidak hanya bicara soal lestari, tapi membuktikannya dengan aksi nyata,” kata Bupati Rizal saat menerima jabatan ketua LTKL. Dalam ruang rapat yang megah itu, ia menyampaikan visi membangun jejaring ekonomi hijau antar-kabupaten yang saling menguatkan.
Program prioritas LTKL 2024-2025 di bawah kepemimpinan Sigi mencakup pertukaran best practices ekonomi berkelanjutan, advokasi kebijakan pro-lingkungan di tingkat nasional, dan pengembangan branding produk ramah lingkungan bersama. Festival Lestari menjadi showcase inovasi hijau, sementara program Green Jobs & UMKM berhasil menghubungkan 298 pemuda ke pekerjaan hijau.
“Ini momentum bersejarah,” kata Afit Lamakarate, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sigi. “Kabupaten-kabupaten lain seperti Sintang, Siak, Kapuas Hulu, hingga Aceh Tamiang melihat Sigi sebagai model. Kita punya tanggung jawab membuktikan bahwa ekonomi hijau bukan utopia, tapi kenyataan.”
Fondasi Hukum: Kebijakan yang Menguatkan Pilihan
Pilihan Sigi terhadap ekonomi hijau bukan berdasar retorika semata, tetapi didukung kerangka regulasi yang komprehensif. Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Sigi Hijau menjadi landasan filosofis yang menetapkan arah pembangunan lestari berbasis daya dukung lingkungan. Peraturan ini melarang alih fungsi kawasan hijau tanpa izin dan mewajibkan pemulihan ekosistem serta penanaman pohon lokal.
Komitmen itu diperkuat dengan Perda No. 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menjamin kemandirian petani dan mendorong sistem pertanian berkelanjutan. Perda ini terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2021-2041 yang memprioritaskan kawasan agropolitan dan konservasi.
“Regulasi kami bukan sekadar formalitas,” jelas Sitti Ulfah, Kepala Bappeda Sigi. “Ini komitmen politik yang mengikat semua pemangku kepentingan. RPJMD 2025-2029 menempatkan ekonomi hijau sebagai strategi utama pertumbuhan daerah, menggantikan pendekatan ekstraktif.”
Konsistensi kebijakan ini terlihat dalam deklarasi penutupan tambang emas ilegal. Bukan sekadar penegakan hukum, tetapi afirmasi politik bahwa Sigi memilih fokus pembangunan pada pertanian, pariwisata, dan peternakan.
Inovasi di Lapangan: Dari Mimpi Menjadi Kenyataan
Di kawasan Ngatabaru, blok ekowisata berbasis keanekaragaman hayati mulai dikembangkan dengan dukungan teknologi Sistem Informasi Geografis. Bentang alam yang memukau, flora fauna endemik, dan dukungan komunitas lokal menjadi modal utama wisata edukatif dan konservasi. “Ini bukan sekadar tempat foto-foto,” kata guide lokal Pak Usman. “Tapi laboratorium alam tempat wisatawan belajar pentingnya konservasi sambil menikmati keindahan.”
Inovasi energi terbarukan juga mulai dikembangkan. Survei eksplorasi panas bumi di Kadidia membuka peluang Sigi menjadi produsen energi bersih untuk wilayah pegunungan. Perda Sigi Hijau mendorong pengembangan mikrohidro dan energi surya sebagai prioritas, sejalan dengan visi nasional transisi energi.
Sektor pertanian premium menjadi andalan utama. Komoditas vanili, kakao organik, dan kopi specialty Sigi mulai menembus pasar ekspor. Program kemitraan dengan CDB Jawa membuka akses pembiayaan untuk petani yang ingin meningkatkan kualitas produk. “Dulu kita jual beras, sekarang kita jual pengalaman kuliner beras organik,” kata salah seorang petani di Desa Pakuli.
Tantangan yang Tidak Boleh Diabaikan
Namun, jalan hijau menuju kesejahteraan tidak mulus tanpa tantangan. Infrastruktur transportasi yang belum optimal masih menjadi kendala utama pemasaran produk-produk berkualitas tinggi. “Vanili organik kami sudah dipesan sampai luar negeri, tapi biaya logistik masih mahal karena akses jalan,” keluh Pak Anto dari Koperasi Simpotove.
Akses modal untuk UMKM hijau juga masih terbatas. Meski ada program kemitraan, skala pembiayaan belum mampu mengakomodasi semua petani yang ingin beralih ke sistem organik. Ketergantungan pada pasar tradisional membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga komoditas primer.
Resistensi internal juga masih ada. “Ada yang bilang, kenapa ribet-ribet tanam organik kalau yang penting bisa panen,” kata seorang petani muda di Palolo. “Tambang kan bisa kasih kerja langsung untuk anak-anak muda.” Negosiasi antargeracasion dalam menentukan arah pembangunan masih terus berlangsung, membutuhkan dialog yang intensif dan berkelanjutan.
Tekanan eksternal berupa tawaran investasi tambang juga belum sepenuhnya berhenti. Meski telah ada deklarasi penolakan, godaan ekonomi instan dari sektor ekstraktif masih mengintai, terutama ketika harga komoditas pertanian mengalami penurunan.
Visi 2030: Sigi sebagai “Silicon Valley” Ekonomi Hijau Indonesia
Menatap ke depan, Sigi memiliki visi menjadi “Silicon Valley” ekonomi hijau Indonesia. Target LTKL untuk melindungi 50% ekosistem penting dan mensejahterakan 1 juta keluarga pada 2030 menjadi pedoman konkret pembangunan.
“Sepuluh tahun dari sekarang, saya ingin Sigi dikenal bukan karena tambangnya, tapi karena inovasinya dalam pertanian berkelanjutan,” kata Bupati Rizal dengan penuh keyakinan. Rencana pengembangan LTKL menjadi jejaring internasional juga membuka peluang Sigi menjadi rujukan global untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat kabupaten.
Di sawah-sawah Desa Bobo, Pak Salim masih setia merawat vanilinya sambil mengajarkan cucunya pentingnya menjaga tanah. “Tanah ini warisan nenek moyang,” katanya mengulangi filosofi yang sama. “Bukan untuk dijual, tapi untuk diwariskan dalam kondisi lebih baik.”
Kabut pagi mulai menyingkap, menyibak pemandangan hamparan hijau yang membentang hingga kaki pegunungan. Di kejauhan, suara burung-burung mulai berkicau, menggantikan derum mesin-mesin tambang yang dulu mengancam ketenangan. Sigi telah memilih jalannya—jalan hijau menuju kesejahteraan yang berkelanjutan, tidak hanya untuk generasi hari ini, tetapi juga untuk anak cucu yang akan mewarisi bumi ini. (bmz)
