KAMIS (28/5/2026) pagi di halaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, suasana berbeda terasa dari biasanya. Bukan hanya karena meriah—daging kurban telah tersedia untuk didistribusikan kepada ratusan tenaga kebersihan dan warga sekitar. Namun, yang membuat perbedaan nyata adalah pilihan wadah yang digunakan: bukan plastik yang menggunung, melainkan Kamboti—keranjang kecil tradisional yang terbuat dari saun silar.
Minggu (24/5/2026) pagi di Car Free Day (CFD) Palu, ada sudut yang agak berbeda. Kali ini, bukan hanya orang-orang berlari atau bersepeda, tapi ada kelompok anak muda yang sibuk mengatur tumpukan baju. Mereka dari komunitas Bumi Kita Lestari yang sedang menjalankan aksi “Swap & Save”—kegiatan menukar baju yang sederhana tapi punya arti.
AMAN desak implementasi Putusan MK.35 untuk hentikan perampasan wilayah adat. Data 2025: 4 juta hektare dirampas, 162 warga korban kekerasan.
Jaringan Kolaboratif Transisi Energi Asia Tenggara (SETC), yang terdiri dari lembaga think tanks independen dan organisasi masyarakat sipil di kawasan, mengeluarkan pernyataan bersama pada 6 Mei 2026.
Organisasi masyarakat sipil dan berbasis komunitas di Indonesia kini dapat mengakses hibah kecil hingga USD 75.000 (sekitar Rp 1,2 miliar) melalui Program Hibah Kecil Global Environment Facility (GEF SGP).
Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sulawesi Tengah mempersiapkan Rencana Aksi 2026 untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove sekaligus mengantisipasi kekosongan kepengurusan menjelang berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan pada Oktober 2026.
Pantau Gambut mencatat 23.546 titik panas telah mengepung Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di berbagai wilayah sejak awal tahun 2026. Penemuan ini mengkhawatirkan mengingat fenomena El Nino yang dijuluki “Godzilla” oleh BMKG diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.
Menjelang Hari Nelayan Nasional 6 April 2026, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menggelar peringatan dengan tema perjuangan nelayan tradisional terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan.
Perempuan dan anak perempuan menanggung beban terbesar dari krisis air global, namun tetap tersisih dari pengambilan keputusan di sektor ini.
Kementerian Kehutanan dan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) meluncurkan proyek senilai Rp74,6 miliar (USD 4,4 juta) untuk memperkuat kapasitas Indonesia dalam mengendalikan jenis asing invasif, Kamis (12/3/2026).
