AMAN: 13 Tahun Putusan MK.35 Tanpa Implementasi
AMAN desak implementasi Putusan MK.35 untuk hentikan perampasan wilayah adat. Data 2025: 4 juta hektare dirampas, 162 warga korban kekerasan. […]
Masyarakat adat
Jerami, Patok, dan Jeruji Besi: Catatan Hari Buruh untuk Christian Toibo, Buruh Tani yang Dikriminalisasi
Artikel ini adalah catatan kritis atas kriminalisasi pembela tanah ulayat, dengan Christian Toibo sebagai wajahnya. Dengan membaca ulang Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025.
Konvergensi Media dan Ancaman Oligarki: Pesan Keras Rukka di Rakernas AJMAN
“Tidak ada militerisasi yang separah saat ini dari MBG hingga Food Estate dan lainnya semua melibatkan Militer.” Sambung Rukka.
Konservasi Laut Berbasis Komunitas Dinilai Lebih Efektif dari Model Konvensional
Pakar konservasi dan aktivis lingkungan menegaskan bahwa model konservasi konvensional yang diterapkan pemerintah telah gagal menjawab tantangan kerusakan ekosistem laut Indonesia. Mereka menilai keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal kini menjadi solusi utama dalam menjaga kelestarian alam.
Demi Payung Hukum 34 Komunitas Adat di Sulteng, KARAMHA Minta Raperda PPMHA Segera Disahkan
Dorongan ini muncul karena hingga kini pengakuan masyarakat adat baru dituangkan dalam empat peraturan daerah tingkat kabupaten, sementara sedikitnya 34 komunitas adat di Sulawesi Tengah hidup di wilayah yang melintasi batas administrasi kabupaten/kota dan belum memiliki payung hukum yang kuat di tingkat provinsi.
Nokeso dan Martabat Perempuan dalam Lintasan Ingatan Adat Kamalisi
Dalam dunia yang kerap kali abai terhadap perempuan, Kamalisi justru menempatkan perempuan dalam pusat perhatian adat. Tidak sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang martabatnya disahkan melalui ritual dan dilindungi oleh komunitas.
Tambang Galian C Sudah Tutup, Tapi Kriminalisasi 15 Warga Adat Kalora Masih Berlanjut
AMAN Kamalisi juga menyatakan, meski kepala daerah tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi proses hukum, gubernur tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap masyarakat yang terdampak.
Kongres Global Masyarakat Adat: Indonesia Berperan dalam Perlindungan Hutan Dunia
BRAZZAVILLE, KONGO, rindang.ID | Delegasi masyarakat adat dari kawasan hutan tropis terbesar dunia, termasuk 22 perwakilan dari Indonesia, berkumpul dalam Kongres Global Pertama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari Daerah Aliran Sungai Hutan (Three Basins Summit).
Signifikansi Hutan Adat di Sigi, Pengakuan Kearifan Lokal untuk Hutan Lestari
SIGI, rindang.ID | Sebagai kabupaten lestari, masyarakat adat di Sigi mendapat pengakuan yang signifikan dari pemerintah daerah. Pengakuan eksistensi masyarakat
Komunitas Adat Ngata Toro Revitalisasi Aturan Adat; Pemanfaatan Hutan, Internet, Hingga Mahar Perkawinan Dibahas
SIGI, rindang.ID | Perkembangan zaman dan teknologi yang mengubah kondisi sosial masyarakat adat Ngata Toro di Kabupaten Sigi membuat lembaga