Gubernur juga mengingatkan agar alasan investasi tidak menjadi dalih yang berujung pada kerusakan sumber daya alam. Industri ekstraktif kata dia, bisa datang dan pergi, tetapi masyarakat tetap hidup di wilayah itu. Karena itu, kelestarian lingkungan harus lebih diutamakan daripada sekadar mengejar keuntungan.
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, menegaskan untuk mengakhiri praktik tumpang tindih tata ruang hutan dan izin usaha pertambangan (IUP) yang selama ini menjadi sumber konflik dan kerusakan lingkungan di wilayahnya. Lalu apa langkah konkret mendesak yang harus dilakukan?
AMAN Kamalisi juga menyatakan, meski kepala daerah tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi proses hukum, gubernur tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap masyarakat yang terdampak.
Melindungi keanekaragaman hayati di tengah arus industri bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk masa depan bersama. Berani?
