Kenaikan suhu, hari tanpa hujan (HTH) yang semakin panjang, kekeringan, hingga meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat semakin rentan.
Pilihan Sigi menjadi relevan ketika ekspansi industri ekstraktif di Sulawesi menghadapi persoalan daya dukung lingkungan seperti temuan terbaru CELIOS.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dapat dilakukan secara lebih terarah, partisipatif, serta didukung data sosial dan spasial yang memadai.
Melalui kolaborasi antara petani, penggilingan, Bulog, dan pemerintah, kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pangan sekaligus mendukung keberlanjutan produksi dan program swasembada pangan.
Keikutsertaan Sulawesi Tengah menjadi bagian dari upaya memperkenalkan capaian Program Result-Based Payment (RBP) Green Climate Fund (GCF) REDD+ sekaligus berbagi praktik baik pengelolaan hutan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.
Garis air Danau Poso kini berjarak sekitar 200 meter dari sawahnya. Dalam kondisi normal, air danau berada jauh lebih dekat, bahkan pada kondisi tertentu dapat sedikit menggenangi sawah di sekitarnya.
Selain keterampilan pemadaman Karhutla, peserta juga melakukan identifikasi terhadap titik-titik rawan dan hotspot di masing-masing wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Jika dilihat berdasarkan waktu, data memperlihatkan pola dua puncak kekeringan atau dual-peak.
Dengan meningkatnya luas Karhutla sepanjang 2026, penguatan brigade di tingkat tapak diharapkan berkembang menjadi sistem kesiapsiagaan yang mampu mencegah kebakaran, menemukan api sedini mungkin, dan meresponsnya sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Kapolda menegaskan, setiap orang yang sengaja maupun lalai melakukan pembakaran hutan dan lahan dapat diproses secara hukum.
