PALU, rindang.ID | Setelah mendapatkan pembekalan materi seputar Karhutla di hari pertama, personel Brigade Pengendalian Karhutla (Brigdalkarhutla) di Sulawesi Tengah mengikuti tahap praktik di hari kedua, Kamis (3/9/2026).
Pada hari kedua kegiatan Peningkatan Kapasitas Participatory Fire Management pada Wilayah KPH di Sulawesi Tengah, sekitar 70 persen metode kegiatan dialokasikan untuk praktik. Peserta langsung dilatih menghadapi situasi kebakaran di tingkat tapak dengan instruktur dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Balai Dalkarhut) Wilayah Sulawesi.
Praktik mencakup penggunaan peralatan pemadam mekanis dan manual, teknik pemadaman dini, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta komunikasi, dan koordinasi antartim saat menghadapi kebakaran.
Selain keterampilan pemadaman Karhutla, peserta juga melakukan identifikasi terhadap titik-titik rawan dan hotspot di masing-masing wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Data tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan wilayah prioritas patroli, pencegahan dan kesiapsiagaan.
Penguatan kemampuan brigade dalam kegiatan ini tidak berdiri sendiri. Upaya pengendalian Karhutla juga diarahkan untuk melibatkan masyarakat melalui pendekatan Participatory Fire Management.
Project Officer Kemitraan, Kiki Amalia, mengatakan pelatihan ini merupakan bagian dari program REDD+ Results-Based Payment (RBP) yang dialokasikan untuk mendukung pengendalian Karhutla di Sulawesi Tengah.
“Dukungan tersebut antara lain diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana, kegiatan penyegaran Brigdalkarhutla, serta dukungan kepada KPH untuk membentuk dan meningkatkan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA),” ujar Kiki.
Pelibatan masyarakat menjadi bagian dari Participatory Fire Management, sehingga pengendalian kebakaran tidak hanya mengandalkan brigade, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat di wilayah rawan.
Menurutnya, dukungan tersebut juga diarahkan untuk merespons kondisi Karhutla yang tengah meningkat di sejumlah wilayah. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mendorong agar anggaran RBP yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk memperkuat respons terhadap kejadian Karhutla.
Selain penguatan brigade dan MPA, dukungan tersebut juga diarahkan untuk pembangunan Crisis Response Unit di daerah rawan Karhutla serta operasional penanganan kebakaran.
