PALU, rindang.ID | Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang 2026. Berdasarkan data SIPONGI Kementerian Kehutanan, luas Karhutla hingga Agustus 2026 mencapai 3.138,10 hektare, atau meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Participatory Fire Management pada Wilayah KPH di Sulawesi Tengah melalui Penguatan/Penyegaran Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) Tahun 2026, yang berlangsung dua hari sejak Rabu (2/9/2026) di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
Sekretaris Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Abdul Rahman, menegaskan bahwa Karhutla bukan sekadar persoalan pemadaman api, tetapi ancaman serius terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurutnya, luas wilayah hutan Sulawesi Tengah membutuhkan sistem pengendalian yang mampu bekerja cepat sejak munculnya indikasi kebakaran.
“Brigade tidak boleh hanya hadir ketika api sudah membesar. Pencegahan, deteksi dini dan respons cepat harus menjadi bagian utama dari tugas di lapangan,” kata Abdul Rahman dalam sambutannya.
Abdul Rahman menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi pegangan personel Brigdalkarhutla, yakni mencegah sebelum api muncul, mendeteksi sedini mungkin ketika kebakaran terjadi, dan bertindak cepat ketika api ditemukan.
Karena itu, penguatan kapasitas brigade harus menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengendalian Karhutla yang lebih terencana, terintegrasi, profesional, dan responsif.
“Tidak boleh ada ego sektoral,” tegasnya, seraya menekankan pentingnya kerja sama antara KPH, Brigade Karhutla, MPA, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, dunia usaha, dan masyarakat.
Kesiapsiagaan Berbasis Data
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai strategi pencegahan dan pengendalian Karhutla, perkembangan musim kemarau dan El Nino, sistem peringkat bahaya kebakaran (Fire Danger Rating System/FDRS), serta mekanisme koordinasi lintas sektor.
Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhut) Wilayah Sulawesi memberikan materi mengenai strategi pencegahan dan pengendalian Karhutla di wilayah UPT Tahura dan KPH. Materi mencakup sistem peringatan dini, patroli, pemetaan daerah rawan, pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga teknik pemadaman, dan penanganan pascakebakaran.
Sementara itu, BMKG melalui Stasiun Pemantauan Atmosfer Global Lore Lindu Bariri memberikan pembekalan mengenai perkembangan musim kemarau dan El Nino serta penggunaan FDRS untuk membaca tingkat bahaya kebakaran berdasarkan kondisi cuaca.
BPBD Sulawesi Tengah menekankan pentingnya koordinasi dan pelaporan dalam penanganan Karhutla lintas sektor. Adapun Dinas Kehutanan membahas koordinasi terpadu antara KPH, Brigdalkarhutla dan MPA.
Data SIPONGI menunjukkan, dari total 3.138,10 hektare Karhutla hingga Agustus 2026, sekitar 1.793,77 hektare terjadi di kawasan hutan dan 1.344,31 hektare berada di luar kawasan hutan.
Dari kawasan hutan tersebut, kebakaran antara lain terjadi pada hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 1.125,58 hektare, hutan produksi terbatas 382,95 hektare, hutan produksi 215,14 hektare, hutan lindung 48,08 hektare dan hutan konservasi 22,02 hektare.
Secara historis, luas Karhutla Sulteng pada periode Januari-Juli juga menunjukkan tren peningkatan. Luas kebakaran tercatat 215,92 hektare pada 2019, meningkat menjadi 1.672,83 hektare pada 2023, kemudian 1.601,22 hektare pada 2024, dan 989,80 hektare pada 2025. Pada 2026 angkanya melonjak menjadi 3.138,08 hektare hingga Juli.
Sejumlah wilayah juga diidentifikasi sebagai daerah yang perlu mendapat perhatian karena tingginya potensi titik panas, antara lain Morowali, Morowali Utara, Poso dan Tojo Una-Una.
Brigade Garda Terdepan
Penguatan Brigdalkarhutla menjadi penting karena brigade merupakan salah satu garda terdepan pengendalian kebakaran di tingkat tapak. Personel tidak hanya dituntut mampu melakukan pemadaman, tetapi juga menjalankan patroli, deteksi dini, groundcheck hotspot, pemadaman awal hingga mop-up untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran.
Dalam rangkaian kegiatan, peserta juga mengikuti apel siaga dan praktik lapangan berupa simulasi pemadaman dini, penggunaan peralatan pemadam, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta komunikasi saat terjadi bencana.
Dinas Kehutanan Sulteng mengingatkan bahwa keselamatan personel harus menjadi prioritas dalam setiap operasi. Setiap pergerakan di lapangan harus berdasarkan SOP, perencanaan, komunikasi yang jelas serta mempertimbangkan kondisi medan dan cuaca.
Dengan meningkatnya luas Karhutla sepanjang 2026, penguatan brigade di tingkat tapak diharapkan berkembang menjadi sistem kesiapsiagaan yang mampu mencegah kebakaran, menemukan api sedini mungkin, dan meresponsnya sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Menjaga Hutan, Menjaga Emisi
Penguatan Brigdalkarhutla di Sulawesi Tengah juga memiliki kaitan strategis dengan agenda REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Rangkaian kegiatan penguatan kapasitas, penyegaran dan operasional brigade ini didukung melalui pendanaan REDD+ Results-Based Payment (RBP) dari Green Climate Fund (GCF), sebagai insentif atas capaian penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Dalam konteks tersebut, pengendalian Karhutla bukan hanya upaya memadamkan api, tetapi juga bagian dari menjaga tutupan hutan dan mencegah pelepasan emisi karbon ke atmosfer. Kebakaran yang meluas dapat menyebabkan kerusakan ekosistem sekaligus melepaskan karbon dalam jumlah besar.
Dengan demikian, penguatan Brigdalkarhutla tidak hanya tentang kesiapan menghadapi api, tetapi juga tentang bagaimana menjaga hutan tetap berdiri, mempertahankan karbon tetap tersimpan, dan mendukung keberlanjutan agenda pengelolaan hutan serta mitigasi perubahan iklim di Sulawesi Tengah.
