KAMIS (28/5/2026) pagi di halaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, suasana berbeda terasa dari biasanya. Bukan hanya karena meriah—daging kurban telah tersedia untuk didistribusikan kepada ratusan tenaga kebersihan dan warga sekitar. Namun, yang membuat perbedaan nyata adalah pilihan wadah yang digunakan: bukan plastik yang menggunung, melainkan Kamboti—keranjang kecil tradisional yang terbuat dari saun silar.
Kosakata ekologis yang ditemukan kemudian dinilai berdasarkan tingkat familiaritas, frekuensi penggunaan, dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat saat ini.
Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sulawesi Tengah mempersiapkan Rencana Aksi 2026 untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove sekaligus mengantisipasi kekosongan kepengurusan menjelang berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan pada Oktober 2026.
Selama industri masih bertumpu pada batu bara, dan selama hutan terus dibuka untuk ekspansi, maka upaya penurunan emisi akan berjalan di tempat, atau bahkan mundur.
Pantau Gambut mencatat 23.546 titik panas telah mengepung Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di berbagai wilayah sejak awal tahun 2026. Penemuan ini mengkhawatirkan mengingat fenomena El Nino yang dijuluki “Godzilla” oleh BMKG diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang.
Sebuah spesies baru tumbuhan dari genus Rhododendron resmi diberi nama Rhododendron Yombuwurii. Nama ini dipilih untuk menghormati almarhum Pendeta Yombu Wuri, sosok yang dikenal luas sebagai pejuang lingkungan, tokoh budaya, sekaligus penjaga perdamaian di tanah Poso.
Spesies tersebut diberi nama Rhododendron Yombuwurii, tumbuhan epifit dengan bunga kecil berwarna oranye cerah yang kini masih menyimpan banyak tanda tanya, terutama terkait keberadaan populasi alaminya di habitat asli.
Kementerian Kehutanan dan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) meluncurkan proyek senilai Rp74,6 miliar (USD 4,4 juta) untuk memperkuat kapasitas Indonesia dalam mengendalikan jenis asing invasif, Kamis (12/3/2026).
IAD sendiri adalah program pembangunan yang dirancang sebagai model pengembangan wilayah yang menempatkan perhutanan sosial sebagai fondasi.
Memasuki awal 2026, fatwa tersebut mulai disosialisasikan secara luas. Bagi kota pesisir seperti Palu, kebijakan moral-keagamaan ini dinilai datang pada momentum yang tepat.
