Berbeda dengan pola pembagian lahan pada umumnya, redistribusi di Desa Bunga menerapkan skema komunal, di mana lahan dikelola secara bersama untuk kepentingan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Menariknya, selama ratusan tahun perlindungan terhadap Hutan Ranjuri tidak bergantung pada papan larangan ataupun peraturan desa. Yang menjaga hutan justru kesadaran kolektif masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah kejahatan kehutanan semakin rumit dengan melibatkan pertambangan emas tanpa izin (PETI), perambahan kawasan, perdagangan satwa liar, hingga praktik pemalsuan dokumen dan dugaan pencucian uang.
Hak anak juga berarti memastikan laut tetap menghasilkan ikan yang aman dikonsumsi, tanah tetap subur untuk ditanami, udara tetap bersih untuk dihirup, dan anak-anak masih memiliki ruang untuk mengenal alamnya sendiri.
Menjaga hutan seluas lebih dari 4,2 juta hektare di Sulawesi Tengah tidak mungkin hanya dibebankan kepada satu lembaga. Kompleksitas ancaman membuat perlindungan hutan membutuhkan kerja bersama berbagai pihak.
Hamparan mangrove di pesisir Layana, Kota Palu, terus tumbuh di tengah berbagai tantangan. Di satu sisi, kawasan ini dinilai memiliki peran penting sebagai pelindung pesisir sekaligus habitat berbagai biota laut. Namun di sisi lain, status hukumnya hingga kini belum memberikan perlindungan khusus bagi ekosistem tersebut.
KAMIS (28/5/2026) pagi di halaman Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, suasana berbeda terasa dari biasanya. Bukan hanya karena meriah—daging kurban telah tersedia untuk didistribusikan kepada ratusan tenaga kebersihan dan warga sekitar. Namun, yang membuat perbedaan nyata adalah pilihan wadah yang digunakan: bukan plastik yang menggunung, melainkan Kamboti—keranjang kecil tradisional yang terbuat dari saun silar.
Kosakata ekologis yang ditemukan kemudian dinilai berdasarkan tingkat familiaritas, frekuensi penggunaan, dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat saat ini.
Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sulawesi Tengah mempersiapkan Rencana Aksi 2026 untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove sekaligus mengantisipasi kekosongan kepengurusan menjelang berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan pada Oktober 2026.
Selama industri masih bertumpu pada batu bara, dan selama hutan terus dibuka untuk ekspansi, maka upaya penurunan emisi akan berjalan di tempat, atau bahkan mundur.
