Selain menjadi syarat pendanaan, FPIC juga dinilai mampu meminimalkan konflik tenurial yang kerap muncul dalam pelaksanaan program kehutanan maupun pembangunan berbasis lahan.
Berbeda dengan pola pembagian lahan pada umumnya, redistribusi di Desa Bunga menerapkan skema komunal, di mana lahan dikelola secara bersama untuk kepentingan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Menariknya, selama ratusan tahun perlindungan terhadap Hutan Ranjuri tidak bergantung pada papan larangan ataupun peraturan desa. Yang menjaga hutan justru kesadaran kolektif masyarakat.
GEDSI menjadi instrumen penting dalam menganalisis berbagai tantangan maupun peluang pengelolaan hutan dan lahan di Sulawesi Tengah.
Dalam beberapa tahun terakhir, wajah kejahatan kehutanan semakin rumit dengan melibatkan pertambangan emas tanpa izin (PETI), perambahan kawasan, perdagangan satwa liar, hingga praktik pemalsuan dokumen dan dugaan pencucian uang.
Menjaga hutan seluas lebih dari 4,2 juta hektare di Sulawesi Tengah tidak mungkin hanya dibebankan kepada satu lembaga. Kompleksitas ancaman membuat perlindungan hutan membutuhkan kerja bersama berbagai pihak.
Pelatihan tidak hanya memberikan pemahaman dasar mengenai gas rumah kaca, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam sistem pengelolaan emisi modern.
Kosakata ekologis yang ditemukan kemudian dinilai berdasarkan tingkat familiaritas, frekuensi penggunaan, dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat saat ini.
Selama industri masih bertumpu pada batu bara, dan selama hutan terus dibuka untuk ekspansi, maka upaya penurunan emisi akan berjalan di tempat, atau bahkan mundur.
IAD sendiri adalah program pembangunan yang dirancang sebagai model pengembangan wilayah yang menempatkan perhutanan sosial sebagai fondasi.
