PALU, rindang.ID | Target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 32 persen pada 2030 di Sulawesi Tengah tampak menjanjikan di atas kertas. Namun di balik angka itu, ada dua persoalan besar yang terus membayangi, yakni ekspansi industri berbasis batu bara dan laju deforestasi yang belum terkendali.
Sebelumnya pada Senin (6/4/2026), dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Sulawesi Tengah dikonsultasikan ke publik melalui kegiatan yang dihadiri sekitar 60 peserta dengan latar belakang beragam.
Tersebutlah angka 32 persen target penurunan emisi GRK yang ingin dicapai Sulteng pada 2030. Terdengar progresif bahkan ambisius.
Catatan redaksi ini tidak memuat data atau informasi baru, tapi merangkum peristiwa yang sudah terjadi di Sulawesi Tengah yang bisa jadi pengingat betapa terjalnya jalan menuju target tersebut. Terutama soal ekspansi industri berbasis batu bara dan laju deforestasi yang belum terkendali.
Keduanya bukan hanya berdiri sendiri, tetapi saling terkait membentuk lingkaran yang justru bisa menambah tebal emisi GRK kita.
Di satu sisi, sektor industri menjadi motor utama ekonomi daerah. Hilirisasi nikel mendorong pertumbuhan hingga di atas 9 persen, menjadikan Sulawesi Tengah sebagai salah satu episentrum industri baru di Indonesia.
Namun, pertumbuhan ini sangat bergantung pada energi fosil.
Dokumen RAD-GRK Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sektor energi sebagai penyumbang emisi terbesar, mencapai 44,23 juta ton CO2e pada 2023. Dari jumlah itu, 94,7 persen berasal dari pembangkit listrik industri berbasis batu bara, terutama PLTU captive yang melayani kawasan industri seperti di Morowali dan Morowali Utara.
Sementara itu data Kementerian ESDM 2024 mencatat ada 28 unit PLTU captive yang beroperasi di Sulawesi Tengah.
Dengan konsumsi batu bara sekitar 20,5 juta ton per tahun, industri nikel menghasilkan sekitar 37,39 juta ton CO2 setiap tahun. Angka ini tidak hanya besar, tetapi juga menunjukkan betapa dalamnya ketergantungan sektor industri terhadap energi kotor.
Dalam lima tahun terakhir, emisi sektor energi bahkan melonjak hingga 120 persen. Sebuah tren yang bergerak berlawanan dengan target penurunan emisi.
Di titik ini, dekarbonisasi juga jadi persoalan struktural, bagaimana mengurangi emisi ketika sumber utamanya justru menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi?
Di sisi lain, Sulawesi Tengah sebenarnya memiliki “penyangga alami” yang kuat: hutan.
Sektor kehutanan atau FOLU masih menjadi penyerap karbon utama, dengan kemampuan menyerap hingga -17,06 juta ton CO2e pada 2024. Dalam konteks neraca emisi, hutan berfungsi sebagai penyeimbang yang krusial terhadap lonjakan emisi dari sektor energi. Namun, fungsi ini semakin tergerus.
Deforestasi terus berlangsung dalam skala besar. Menurut data Global Forest Watch, Sulawesi Tengah kehilangan 13.200 hektar hutan alam pada tahun 2024, setara dengan 10,1 juta ton emisi CO₂. Dalam sembilan tahun terakhir, lebih dari 425 ribu hektar hutan di Sulteng telah hilang, sebagian besar akibat ekspansi perkebunan dan pertambangan.
Artinya, di saat pemerintah menargetkan penguatan serapan karbon kapasitas hutan sebagai penyerap justru terus melemah.
Di sini terlihat kontradiksi yang tajam. Satu sisi hutan diharapkan menyerap lebih banyak karbon, tetapi pada saat yang sama terus kehilangan luas dan kualitasnya.
Keterkaitan antara industri dan deforestasi menjadi kunci persoalan.
Ekspansi industri ekstraktif tidak hanya menghasilkan emisi langsung melalui pembakaran batu bara, tetapi juga membuka jalan bagi pembukaan lahan dalam skala besar. Hutan primer yang selama ini menjadi “benteng karbon” berubah menjadi kawasan tambang atau infrastruktur pendukung industri.
Akibatnya, Sulawesi Tengah menghadapi dua tekanan sekaligus: peningkatan emisi dari sektor energi dan penurunan kapasitas serapan dari sektor kehutanan.
Kondisi ini menciptakan situasi yang sulit. Bahkan jika satu sektor berhasil ditekan, sektor lain bisa menghapus capaian tersebut.
Dampaknya mulai terasa di tingkat lokal.
Tren kenaikan suhu yang dicatat Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri terjadi di berbagai wilayah mulai dari Palu, Poso, hingga Banggai, menunjukkan perubahan iklim yang berlangsung perlahan namun konsisten. Rekor suhu hingga 39,9°C menjadi penanda bahwa panas ekstrem semakin sering terjadi.
Di saat yang sama, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor semakin dominan. Perubahan tutupan lahan akibat deforestasi memperparah kondisi ini, mengganggu siklus air dan meningkatkan kerentanan wilayah.
Dengan kata lain, dampak dari emisi dan deforestasi tidak hanya berhenti pada angka, tetapi telah masuk ke dalam ruang hidup masyarakat.
Target penurunan emisi 32 persen pada akhirnya sangat bergantung pada dua sektor ini: energi dan kehutanan. Namun keduanya justru berada dalam tekanan paling besar.
Selama industri masih bertumpu pada batu bara, dan selama hutan terus dibuka untuk ekspansi, maka upaya penurunan emisi akan berjalan di tempat, atau bahkan mundur.
Sulawesi Tengah saat ini tidak kekurangan target atau rencana. Yang menjadi persoalan adalah arah.
Apakah pembangunan akan terus bertumpu pada ekstraksi dan energi fosil, atau mulai beralih pada model yang lebih berkelanjutan?
Apakah hutan akan dipertahankan sebagai aset iklim, atau terus dikorbankan sebagai ruang ekspansi?
Dan yang tak kalah penting, di tengah dua tekanan besar ini, masa depan emisi Sulawesi Tengah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di atas kertas, tetapi oleh pilihan-pilihan nyata yang diambil hari ini.
