PALU, rindang.ID | Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sulawesi Tengah mempersiapkan Rencana Aksi 2026 untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove sekaligus mengantisipasi kekosongan kepengurusan menjelang berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan pada Oktober 2026.
Ketua KKMD Provinsi Sulteng sekaligus Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Yusran mengatakan, pertemuan yang berlangsung di Best Western Plus Coco Palu, 27-28 April 2026, merupakan forum strategis untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan ekosistem mangrove.
“Rencana Aksi yang kita bahas bukan sekadar dokumen administratif, melainkan panduan operasional yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah,” ujar Yusran.
Yusran menjelaskan, ekosistem mangrove di Sulawesi Tengah menghadapi tekanan signifikan akibat alih fungsi lahan, aktivitas pembangunan, serta minimnya pengelolaan yang terintegrasi.
KKMD dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang berperan merumuskan kebijakan, program, dan aksi nyata pengelolaan serta rehabilitasi ekosistem mangrove secara terpadu di tingkat daerah.
Seiring dengan akan berakhirnya masa berlaku SK Kepengurusan KKMD Provinsi Sulawesi Tengah pada Oktober 2026, terdapat potensi terjadinya kekosongan apabila tidak segera dilakukan penataan kembali yang berisiko menghambat keberlanjutan program.
Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Aksi KKMD bertujuan membahas dan menyepakati Rencana Aksi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pengelolaan ekosistem mangrove, serta menyusun draf kepengurusan KKMD periode 2026-2030.
Output yang diharapkan adalah tersusunnya Dokumen Rencana Aksi KKMD meliputi rencana jangka pendek dan menengah, Draf Kepengurusan KKMD periode 2026-2030 yang representatif dan lintas sektor, serta penguatan koordinasi yang ditandai dengan kesepahaman dan komitmen bersama antara stakeholder.
Rapat dihadiri perwakilan Dinas Kehutanan/Bappeda/DLH Provinsi/Kabupaten, KPH-KPH, tim ahli/akademisi, instansi pusat di daerah, sektor swasta, LSM, serta seluruh anggota KKMD.
Materi yang disampaikan meliputi integrasi kegiatan KKMD ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penguatan KKMD, fasilitasi kegiatan KKMD dalam pengelolaan ekosistem pesisir, penyusunan draf SK KKMD tahun 2026-2030, sinergi multipihak dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, serta Rencana Aksi KKMD Sulawesi Tengah Tahun 2026.
Kegiatan yang didanai proyek Mangrove untuk Ketahanan Pesisir/Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) ini diharapkan memperkuat kelembagaan, memastikan kesinambungan peran KKMD, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan ekosistem mangrove secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.
