PALU, rindang.ID | Di balik pesatnya pertumbuhan industri pengolahan nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tersimpan berbagai persoalan sosial dan kesehatan yang belum banyak terungkap ke publik. Mulai dari praktik prostitusi, peredaran narkoba, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga persoalan HIV/AIDS dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Berbagai persoalan tersebut diungkap dalam buku berjudul ‘Tambang dan Sisi Gelap: Dampak Industri Ekstraktif terhadap Munculnya Prostitusi, Narkoba, dan HIV/AIDS’ yang diluncurkan sekaligus dibedah di Kota Palu, Kamis pagi (12/11/2026).
Kegiatan ini diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) bersama Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Bedah buku menghadirkan Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi sebagai penulis. Sementara Dr. David Efendi bertindak sebagai moderator. Kegiatan tersebut juga menghadirkan Dr. Busyro Muqoddas sebagai pembicara utama serta Dr. Trisno Raharjo yang memberikan sambutan mewakili penyelenggara.
Selain buku tentang dampak industri ekstraktif di Morowali, kegiatan tersebut juga meluncurkan dan membedah buku ‘Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia: Analisis Krisis Akar Masalah, Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara’.
Buku ‘Tambang dan Sisi Gelap’ merupakan hasil riset lapangan di Kabupaten Morowali yang secara khusus mengulas dampak industri ekstraktif terhadap kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan pertambangan.
Selama ini, kajian mengenai industri tambang lebih banyak menyoroti kerusakan lingkungan, pencemaran, dan perubahan ekosistem. Sementara dampak sosial dan kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri relatif belum banyak dibicarakan.
“Buku ini berupaya mengisi ruang itu dengan mengungkap persoalan yang muncul seiring berkembangnya industri pertambangan, khususnya di kawasan industri nikel Morowali yang dikenal sebagai salah satu pusat pengolahan nikel terintegrasi terbesar di dunia,” kata Ridho Al-Hamdi.
Dalam buku tersebut, para penulis mengakui industri pertambangan memiliki sejumlah kontribusi ekonomi. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai perlu dilihat secara lebih menyeluruh dengan memperhitungkan berbagai konsekuensi sosial dan kesehatan yang ditanggung masyarakat.
Hasil riset mengidentifikasi sejumlah persoalan sosial di kawasan lingkar tambang. Di antaranya normalisasi aktivitas prostitusi berkedok panti pijat, menjamurnya jasa seks daring, peredaran narkoba, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta berbagai tindak kriminalitas.
Dari aspek kesehatan, buku tersebut menyoroti tren peningkatan kasus HIV/AIDS dan ISPA, serta bertambahnya warga dengan gangguan jiwa di kawasan pertambangan.
Buku ini turut mencatat terdapat 388 kasus orang dengan HIV (ODHIV) di Morowali. Angka tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rekomendasi penanganan yang ditawarkan para penulis, termasuk penguatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.
Kondisi kerja industri tambang yang beroperasi selama 24 jam juga disorot dalam buku ini. Sistem kerja dan mobilitas pekerja yang tinggi dinilai perlu mendapat perhatian, terutama berkaitan dengan kesehatan, waktu istirahat, serta potensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja.
Dorong Evaluasi Tata Kelola Tambang
Tidak hanya mengungkap persoalan, buku ini menawarkan 21 rekomendasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan tambang, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga institusi keagamaan.
Salah satu rekomendasi penting adalah perlunya Penilaian Dampak Sosial atau Social Impact Assessment (SIA) sebelum pemerintah menerbitkan izin operasi pertambangan.
Menurut para penulis, penilaian dampak terhadap masyarakat perlu menjadi bagian dari proses perizinan, sebagaimana analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dengan demikian, potensi persoalan sosial dapat diidentifikasi dan diantisipasi sejak awal sebelum aktivitas pertambangan berjalan.
Rekomendasi lainnya menyangkut keadilan fiskal dalam pengelolaan hasil tambang. Pemerintah pusat diminta memastikan distribusi penerimaan negara dari sektor pertambangan berlangsung lebih adil sehingga daerah penghasil memperoleh manfaat yang sepadan dengan beban lingkungan dan sosial yang ditanggung.
Para penulis juga mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap industri tambang, khususnya terkait kelayakan upah, fasilitas pekerja, mobilitas tenaga kerja, serta pengaturan jam kerja malam.
Di sektor kesehatan, buku ini merekomendasikan penguatan layanan penanggulangan HIV/AIDS, pengendalian ISPA akibat pencemaran udara, serta pembangunan klinik kejiwaan di Kecamatan Bahodopi. Pemerintah pusat dan daerah juga didorong memberikan dukungan anggaran khusus untuk menangani persoalan kesehatan masyarakat di kawasan lingkar tambang.
Sementara dalam penanganan persoalan sosial, rekomendasi diarahkan pada penertiban praktik prostitusi terselubung, peredaran narkoba, serta pengawasan terhadap hotel, penginapan, dan rumah kos. Para penulis juga mengusulkan pembentukan satuan tugas lintas sektor untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak.
Aspek pendidikan dan ketahanan keluarga turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong memasukkan materi mengenai bahaya narkoba, HIV/AIDS, prostitusi, dan kriminalitas ke dalam muatan lokal di sekolah.
Para penulis menilai pemanfaatan sumber daya alam tidak semestinya hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan keselamatan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat.
Diskusi ini sendiri melibatkan unsur Lembaga Pengawas Etik Sulawesi Tengah melalui Abdul Majid dan Dr. Nisbah, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, serta perwakilan DPRD Sulawesi Tengah.
Pelibatan unsur legislatif, akademisi, pemerintah, dan masyarakat tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pembahasan mengenai dampak industri ekstraktif, khususnya terkait tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat di wilayah pertambangan.
