PALU, rindang.ID | Persoalan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi salah satu hambatan serius dalam mendorong transisi energi berkeadilan di Sulawesi Tengah. Tunggakan DBH senilai Rp530 miliar dinilai mempersempit ruang fiskal daerah, sementara aktivitas industri ekstraktif di provinsi ini terus menghasilkan penerimaan negara.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi kajian Indonesian Parliamentary Center (IPC) bertajuk Urgensi Tata Kelola Fiskal Menuju Transisi Energi Berkeadilan di Sulawesi Tengah, di Palu, Senin (9/11/2026).
Dalam kajian tersebut, tunggakan DBH merupakan bagian dari persoalan struktural hubungan fiskal pemerintah pusat dan daerah. Dana senilai Rp530 miliar yang belum dibayarkan itu merupakan hak Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2024 dan 2025.
Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 157 Tahun 2026. Regulasi ini dinilai berpotensi mengurangi penerimaan DBH sektor pertambangan bagi Sulawesi Tengah pada 2027 karena provinsi tersebut tidak dimasukkan sebagai daerah pengolah mineral dan batu bara.
IPC menilai, kebijakan tersebut berisiko mengurangi insentif fiskal bagi daerah yang selama ini menanggung dampak aktivitas industri ekstraktif.
Di sisi lain, Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah dengan aktivitas ekonomi yang ditopang sektor pertambangan, industri pengolahan mineral, perkebunan, dan pemanfaatan sumber daya alam.
Persoalan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara kontribusi daerah terhadap penerimaan negara dengan manfaat fiskal yang kembali diterima pemerintah daerah.
DBH sebagai instrumen keadilan fiskal
Dalam materi presentasinya pada kegiatan yang diselenggarakan AJI Palu, akademisi, Dr. Sahran Raden, menjelaskan bahwa dana bagi hasil memiliki kedudukan strategis dalam hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
DBH merupakan instrumen distribusi penerimaan negara kepada daerah berdasarkan sumber penerimaan tertentu, terutama yang berasal dari pajak dan pemanfaatan sumber daya alam.
Selain menjadi sumber pendapatan daerah, DBH juga berfungsi mengoreksi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurut Sahran, desentralisasi tidak cukup hanya melalui penyerahan kewenangan kepada daerah. Kebijakan tersebut harus disertai desentralisasi fiskal yang adil, proporsional, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam konteks Sulawesi Tengah, persoalan utamanya adalah apakah besarnya aktivitas ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam sudah sebanding dengan penerimaan DBH yang diterima pemerintah daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pengaturan DBH mencakup sejumlah sumber penerimaan, termasuk sektor mineral dan batu bara.
Secara khusus, Pasal 116 UU HKPD mengatur pembagian DBH mineral dan batu bara yang bersumber dari iuran tetap (land rent) dan iuran produksi atau royalti.
Untuk penerimaan sektor minerba, bagian daerah secara keseluruhan ditetapkan sebesar 80 persen, sedangkan 20 persen menjadi bagian pemerintah pusat.
Pembagian untuk daerah kemudian didistribusikan berdasarkan kategori wilayah, meliputi provinsi, kabupaten/kota penghasil, daerah lain dalam provinsi, daerah berbatasan langsung, serta kabupaten/kota pengolah.
Sementara itu, Pasal 120 mengatur pembobotan alokasi DBH dengan komposisi 90 persen berdasarkan formula bagi hasil dan 10 persen berdasarkan kinerja pemerintah daerah.
Sahran juga menggarisbawahi pentingnya membedakan sumber penerimaan dan aturan teknis dalam memahami mekanisme DBH. UU HKPD menjadi kerangka utama, sedangkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan mengatur lebih lanjut proses penghitungan, penetapan, dan penyalurannya.
Ia merujuk PMK Nomor 35 Tahun 2026 yang berlaku sejak 25 Mei 2026 dan menggantikan PMK Nomor 67 Tahun 2024.
DBH Sulawesi Tengah mencapai Rp586,17 miliar pada 2025
Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang ditampilkan dalam presentasi Sahran mencatat total transfer ke daerah untuk Provinsi Sulawesi Tengah pada 2025 mencapai Rp2,995 triliun.
Dari jumlah tersebut, alokasi DBH mencapai Rp586,17 miliar.
Rinciannya terdiri atas DBH pajak sebesar Rp246,493 miliar, DBH sumber daya alam sebesar Rp333,908 miliar, dan DBH lainnya sebesar Rp5,772 miliar.
Angka tersebut memperlihatkan besarnya peran penerimaan dari sumber daya alam dalam struktur DBH yang diterima Sulawesi Tengah.
Namun, besarnya alokasi belum otomatis menjawab persoalan keadilan fiskal. Pemerintah daerah masih menghadapi persoalan keterlambatan penyaluran serta kebijakan penghitungan yang berpotensi mengubah besaran penerimaan pada tahun-tahun berikutnya.
Sahran menekankan bahwa hubungan fiskal pusat dan daerah perlu dibaca melalui tiga kepentingan yang saling berkaitan, yakni pemerintah pusat sebagai pengelola penerimaan dan stabilitas fiskal nasional, daerah penghasil sebagai wilayah yang memberikan kontribusi sumber daya, serta masyarakat lokal yang menanggung dampak aktivitas pertambangan.
Karena itu, manfaat fiskal yang diterima daerah semestinya sebanding dengan kontribusi sumber daya dan beban sosial-ekologis yang ditanggung masyarakat.
Transisi energi belum berjalan sesuai target
Persoalan fiskal tersebut juga berhubungan langsung dengan agenda transisi energi di Sulawesi Tengah.
Kajian IPC mencatat realisasi bauran energi terbarukan di Sulawesi Tengah pada 2024 hanya sebesar 9,4 persen. Angka tersebut jauh di bawah target 31 persen yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Salah satu persoalan yang disorot adalah keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang menopang kebutuhan energi industri, terutama sektor pengolahan mineral.
“Kondisi ini memperlihatkan belum sinkronnya kebijakan energi pusat dan daerah. Padahal, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 telah membagi kewenangan penyelenggaraan energi nasional melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan daerah melalui RUED,” kata I Gede Oka, Program Officer IPC.
IPC juga menyoroti bahwa rencana pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt belum terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.
Di tingkat nasional, target penurunan emisi juga dinilai belum cukup kuat mendorong perubahan sektor energi. Dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) 2022, Indonesia menetapkan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri pada 2030 dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.
Sementara itu, sektor kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU) diproyeksikan menyumbang hampir 60 persen pengurangan emisi.
Menurut IPC, besarnya beban yang diberikan kepada sektor kehutanan berisiko membuat sektor energi tidak mendapatkan tekanan yang cukup untuk bertransformasi dari ketergantungan terhadap energi fosil.
Selain persoalan DBH dan tata kelola energi, pendanaan internasional juga menjadi hambatan.
IPC mencatat dari komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD21,4 miliar, realisasi hingga Januari 2026 baru mencapai USD3,4 miliar.
Sebagian besar skema pendanaan tersebut juga bukan berupa hibah, melainkan pinjaman konsesional maupun nonkonsesional, jaminan lembaga keuangan multilateral, ekuitas, dan bantuan teknis.
IPC menilai belum adanya kerangka hukum nasional yang kuat untuk JETP menyebabkan skema dan alokasi pendanaannya belum memiliki kepastian.
Kondisi tersebut berpotensi membuat daerah yang belum memiliki proyek siap dibiayai kesulitan mengakses pendanaan transisi energi.
Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri dan PLTU captive justru menanggung berbagai dampak sosial dan lingkungan.
Dampak tersebut meliputi penurunan kualitas air, meningkatnya risiko penyakit akibat paparan debu dan polusi udara, persoalan sanitasi akibat bertambahnya timbunan sampah, serta perubahan lanskap ekonomi yang memengaruhi pendapatan petani dan nelayan.
IPC juga menyoroti minimnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait perubahan dan pembangunan di kawasan industri.
Parlemen diminta mengawal keadilan fiskal
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, IPC menilai parlemen memiliki peran penting dalam mengawal transisi energi berkeadilan di Sulawesi Tengah.
Ada enam fungsi yang dapat dijalankan parlemen, yakni legislasi melalui harmonisasi regulasi daerah dengan kebijakan dan target nasional; fungsi anggaran dengan mengadvokasi pembayaran DBH yang tertunggak serta mendorong revisi Kepmen ESDM Nomor 157 Tahun 2026.
Selanjutnya, fungsi pengawasan substansi untuk menagih ambisi dan target pemerintah pusat maupun daerah, serta pengawasan implementasi terhadap capaian penurunan emisi dan penggunaan dana iklim.
Dua fungsi lainnya adalah representasi untuk menyuarakan dampak pembangunan terhadap masyarakat, pekerja, dan perempuan, serta persetujuan kebijakan guna memberikan dasar politik bagi komitmen pemerintah daerah.
IPC menilai, berbagai persoalan tersebut menunjukkan belum terhubungnya potensi dan kepentingan Sulawesi Tengah dengan kemauan serta dukungan kebijakan pemerintah pusat.
Karena itu, transisi energi tidak cukup hanya berbicara mengenai penggantian sumber energi fosil dengan energi terbarukan. Pembenahan hubungan fiskal pusat dan daerah, transparansi penerimaan negara, serta perlindungan masyarakat di wilayah penghasil sumber daya alam juga harus menjadi bagian dari agenda transisi energi berkeadilan.
