BANGGAI, rindang.ID | Pemkab Banggai Bentuk Tim Percepatan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat
Pemerintah Kabupaten Banggai bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan perwakilan komunitas masyarakat adat sepakat membentuk tim percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
Kesepakatan tersebut merupakan salah satu hasil rapat koordinasi antara BRWA, perwakilan komunitas masyarakat adat, dan Pemerintah Kabupaten Banggai yang berlangsung di Kantor Bupati Banggai, Luwuk, Senin (9/11/2026).
Pembentukan tim ini guna memperkuat koordinasi dan membangun sinergi antarpihak dalam mendorong pengakuan, perlindungan, serta pemberdayaan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Banggai.
Tim percepatan tersebut akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait. Di antaranya Bappeda Litbang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kebudayaan, Bagian Hukum, Bagian Sumber Daya Alam (SDA), KPH Toili-Baturube, dan KPH Balantak.
Selain unsur pemerintah, keanggotaan tim juga melibatkan Satgas Percepatan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (PKA) Sulawesi Tengah, para camat se-Kabupaten Banggai, BRWA Sulawesi Tengah, AMAN Banggai, dan AMAN Tompotika.
Dalam rapat tersebut, para pihak juga mendorong penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Banggai tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kabupaten Banggai.
Tidak hanya melalui keputusan kepala daerah, penguatan pengakuan masyarakat adat juga diarahkan pada pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun landasan kebijakan daerah untuk memperkuat posisi dan perlindungan masyarakat adat.
Selain pembentukan tim dan penyusunan regulasi, rapat juga mendorong Bupati Banggai segera mendeklarasikan Babasalanta, yang merupakan akronim dari Banggai, Balantak, Saluan, Andio, dan Ta’a.
Deklarasi Babasalanta diharapkan menjadi bagian dari penguatan identitas dan pengakuan terhadap keberadaan komunitas masyarakat adat di Kabupaten Banggai.
