Delapan tahun setelah gempa dan tsunami melanda Palu pada 2018, sebagian warga Kelurahan Mamboro masih menyimpan cerita tentang bagaimana mereka membangun kembali kehidupan. Bukan dari bantuan besar, melainkan dari kebiasaan sederhana: menabung bersama.
Sirene, pesan singkat, atau informasi yang dikeluarkan BMKG tidak akan mampu menyelamatkan jika masyarakat tidak memahami arti peringatan tersebut, tidak mengetahui jalur evakuasi, serta tidak mengenali lokasi aman untuk berlindung.
Melalui forum ini, para peserta sepakat bahwa penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur, serta kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor, menjadi kunci dalam membangun ketangguhan bencana dan adaptasi perubahan iklim di lanskap Palu, Sigi, dan Donggala.
Jurnalisme berbasis lanskap juga dapat mendorong media memperluas perhatian dari sekadar aktivitas pejabat dan penanganan pascabencana menuju persoalan yang lebih mendasar, seperti tata ruang, kondisi lingkungan, kesiapsiagaan masyarakat, dan pemenuhan komitmen mitigasi.
Terhadap IUP yang telah ada, pemerintah berencana melakukan penciutan luasan hingga 40 persen. Bahkan, kemungkinan besar tidak akan ada lagi penerbitan IUP baru di Kota Palu, khususnya di sepanjang poros Palu–Banawa.
Di Kelurahan Watusampu Palu dan Loli di Donggala, Sulawesi Tengah, banjir menjadi rutin terjadi meski hujan tak selalu ekstrem. Apakah itu bencana alam atau bencana ekologis?
Bagi masyarakat Palu, Donggala, dan Sigi, ancaman bencana bukan sekadar catatan sejarah tahun 2018. Ia masih menempel dalam ingatan dan pola gerak masyarakat hingga hari ini. Dari situ, Pokja Pesisir-DAS terbentuk pada 6 November 2025.
Pendekatan berbasis lanskap lahir dari kesadaran bahwa risiko bencana dan perubahan iklim tidak mengenal batas administratif. Hulu, tengah, dan hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) saling terhubung. Begitu pula wilayah darat dan pesisir.
