PALU, rindang.ID | Bagi masyarakat Palu, Donggala, dan Sigi, ancaman bencana bukan sekadar catatan sejarah tahun 2018. Ia masih menempel dalam ingatan dan pola gerak masyarakat hingga hari ini. Dari situ, Pokja Pesisir-DAS terbentuk pada 6 November 2025.
Di pesisir Teluk Palu, di bantaran sungai, di kampung-kampung yang terhubung dengan Daerah Aliran Sungai, ancaman itu masih nyata.
Kesadaran bahwa ruang hidup manusia tidak berdiri sendiri itulah yang menjadi dasar pendekatan lanskap, pendekatan yang kini semakin dianggap krusial untuk Sulawesi Tengah.
Pendekatan berbasis lanskap lahir dari kesadaran bahwa risiko bencana dan perubahan iklim tidak mengenal batas administratif. Hulu, tengah, dan hilir sebuah DAS saling terhubung. Begitu pula wilayah darat dan pesisir. Dalam konteks Sulawesi Tengah, ada dua kawasan vital yang menjadi sorotan yakni Lanskap DAS Palu dan Lanskap Pantai Barat Donggala.
Kajian Kebijakan Koheresi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana pada Kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang di Dua Lanskap Sulawesi Tengah yang dilakukan Yayasan SHEEP Indonesia bersama peneliti dari Universitas Tadulako, menyebut DAS Palu yang mencakup Palu, sebagian besar wilayah Sigi, dan lembah Sungai Palu memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi. Hutan di hulu Sigi banyak gundul, lahan berubah fungsi, dan dampaknya langsung dirasakan hingga hilir, banjir dan kekeringan menjadi ancaman rutin masyarakat Palu.
Di Pantai Barat Donggala situasinya berbeda tapi sama rapuh: abrasi, tsunami, dan gelombang ekstrem berulang menghantam, sementara degradasi mangrove dan tekanan permukiman membuat pesisir kehilangan perisai alaminya.
Di momentum seperti ini, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pesisir dan DAS Palu–Donggala–Sigi menjadi langkah strategis.
Pokja dirumuskan selama empat hari sejak 3 November ini dibentuk untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam manajemen risiko bencana dan perubahan iklim, dan menjadi wadah koordinasi bersama, sehingga pengetahuan, informasi, dan kesiapsiagaan masyarakat tidak terpecah di dalam sekat institusi.
Inisiatif ini diprakarsai Yayasan SHEEP Indonesia (YSI). Di dalamnya terlibat lembaga teknis seperti BMKG dan BPBD, unsur Kominfo, jaringan komunitas seperti RAPI dan FPRB, NGO seperti YSI dan WVI, serta perwakilan masyarakat dari pesisir Teluk Palu sampai kawasan DAS di Sigi, yang rentan terhadap ancaman gempa, tsunami, banjir rob, maupun likuifaksi. Pokja ini akan berkoordinasi di bawah payung hukum BPBD Kabupaten/Kota dan BPBD Provinsi.
Menurut Masturido, Area Manajer YSI Sulawesi Tengah, Pokja dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan sistem komunikasi kebencanaan, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, dan mewujudkan sistem peringatan dini berbasis lanskap yang responsif, partisipatif, dan berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan ketika ancaman muncul, semua pihak tahu apa yang harus dilakukan, melalui kanal komunikasi yang dipahami bersama,” katanya.
Kendala yang dihadapi masyarakat juga sudah jelas terpetakan. Minim pengetahuan membaca informasi cuaca dari BMKG, lemahnya kemampuan teknis mengoperasikan alat komunikasi darurat seperti HT dan radio, hingga banyaknya perangkat kebencanaan yang rusak atau tidak berfungsi. Ada pula persoalan tata kelola: koordinasi antar-OPD, desa, dan kota masih terhambat, serta prioritas anggaran desa untuk isu kebencanaan belum kuat.
Pokja merespons semua itu melalui rencana kerja kolektif yakni memperkuat sistem komunikasi multi-kanal dari radio, HT, hingga grup WhatsApp; meningkatkan kapasitas teknis relawan dan masyarakat; serta melakukan simulasi dan edukasi keluarga terkait kode isyarat dan evakuasi mandiri.
Peta evakuasi akan diperbarui, data risiko bencana akan dimutakhirkan secara partisipatif, dan forum lintas wilayah Donggala–Palu–Sigi akan dibangun agar koordinasi tidak terhenti di satu titik.
Semua langkah itu berangkat dari satu kesadaran, sistem peringatan dini bukan hanya soal alat yang memberi sinyal, tetapi soal orang-orang yang tahu cara membaca sinyal itu dan tahu apa yang harus dilakukan sesudahnya.
Pokja Pesisir–DAS terbentuk untuk menyambung ketiga unsur tersebut: sinyal, pengetahuan, dan tindakan.
Pokja ini diharapkan menjadi awal tumbuhnya kapasitas penanganan bencana warga hingga pemerintah daerah. Masyarakat tidak lagi panik atau bingung saat bencana melanda, mereka sudah terhubung, siap, dan tahu harus bergerak ke mana.
