PALU, rindang.ID | Sirene, pesan singkat, atau informasi yang dikeluarkan BMKG tidak akan mampu menyelamatkan jika masyarakat tidak memahami arti peringatan tersebut, tidak mengetahui jalur evakuasi, serta tidak mengenali lokasi aman untuk berlindung.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan tersebut, Yayasan SHEEP Indonesia menggelar Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) Peringatan Dini Berbasis Lanskap Segmen Kota Palu di Aula Kantor Kecamatan Palu Timur, 15 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti perwakilan masyarakat dan aparatur dari empat kelurahan pesisir, yakni Besusu Barat, Silae, Panau, dan Mamboro Barat.
Kepala Kecamatan Palu Timur, Gunawan, mengatakan kegiatan tersebut sangat penting mengingat kawasan pesisir Palu merupakan wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi.
“Sinergi antara lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah sangat krusial, mengingat Kota Palu memiliki karakteristik lanskap yang membutuhkan tingkat kewaspadaan bencana yang ekstra,” ujarnya saat membuka kegiatan.
Dalam pelatihan itu, narasumber dari BMKG Stasiun Geofisika dan Meteorologi Palu memberikan pemahaman mengenai berbagai ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah pesisir, sekaligus cara merespons peringatan dini secara cepat dan tepat.
Wilayah pesisir Kota Palu memiliki risiko bencana yang kompleks. Selain berada di jalur aktif Sesar Palu-Koro yang menjadi pemicu gempa bumi besar, kawasan ini juga rawan tsunami, likuefaksi, banjir bandang, gelombang tinggi, hingga fenomena cuaca ekstrem seperti waterspout di Teluk Palu.
Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,4 pada 28 September 2018 menjadi pengingat nyata besarnya ancaman tersebut. Bencana itu memicu tsunami yang mengakibatkan banyak korban jiwa serta kerusakan besar di Kota Palu.
Selain faktor tektonik, kondisi tanah lunak di sebagian kawasan pesisir juga dapat memperkuat guncangan gempa (site amplification), sementara bentuk Teluk Palu dan topografi perbukitan di sekitarnya memengaruhi pergerakan gelombang tsunami menuju daratan.
Karena itu, peserta pelatihan dibekali pemahaman mengenai karakter ancaman di wilayah masing-masing agar mampu mengambil keputusan dengan cepat ketika terjadi bencana.
Memahami Arti Peringatan Dini
BMKG menjelaskan bahwa sistem peringatan dini tsunami Indonesia atau Indonesian Tsunami Early Warning System (InaTEWS) mampu mengeluarkan informasi awal dalam waktu sekitar 3–5 menit setelah gempa terjadi. Informasi tersebut memuat parameter gempa, potensi tsunami, serta estimasi tinggi gelombang.
Selain melalui InaTEWS, BMKG juga memiliki Meteorology Early Warning System (MEWS) untuk cuaca ekstrem dan sistem peringatan maritim untuk gelombang tinggi.
Peringatan dini disebarkan melalui berbagai saluran, mulai dari Warning Receiver System (WRS) yang terpasang di instansi pemerintah, aplikasi InfoBMKG, media sosial resmi BMKG, SMS, televisi, radio, hingga situs resmi BMKG.
Peserta juga diperkenalkan dengan tiga tingkat status ancaman tsunami yang digunakan BMKG, yaitu:
Awas (Merah), berarti estimasi tinggi gelombang lebih dari 3 meter, masyarakat harus segera melakukan evakuasi menyeluruh. Siaga (Oranye), yang artinya estimasi tinggi gelombang 0,5–3 meter, masyarakat harus segera melakukan evakuasi.
Lalu ada level Waspada (Kuning), yang berarti estimasi tinggi gelombang kurang dari 0,5 meter, masyarakat diminta menjauhi pantai dan tepian sungai.
BMKG menegaskan bahwa informasi akan terus diperbarui melalui tahapan Peringatan Dini (PD) hingga akhirnya dinyatakan aman melalui PD 4.
Dalam sesi diskusi, peserta diingatkan bahwa gempa bumi tidak dapat diprediksi sehingga kecepatan masyarakat dalam mengambil keputusan menjadi faktor penentu keselamatan.
Apabila guncangan terasa sangat kuat, terutama di wilayah pesisir, warga diminta segera melindungi diri dan melakukan evakuasi mandiri tanpa menunggu air laut surut ataupun instruksi lanjutan. Sebab, tsunami tidak selalu diawali dengan surutnya air laut.
Selama proses evakuasi, masyarakat juga diminta terus memantau informasi resmi dari BMKG melalui aplikasi InfoBMKG, media sosial resmi, maupun informasi dari BPBD dan pemerintah daerah hingga BMKG menyatakan ancaman telah berakhir.
Pengalaman bencana 2018 membuat diskusi berlangsung sangat interaktif. Warga bersama aparat kecamatan dan kelurahan berbagi pengalaman saat menghadapi gempa dan tsunami, sekaligus menyepakati pentingnya memperkuat respons terhadap setiap peringatan dini serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi lingkungan.
Mewakili Yayasan SHEEP Indonesia, Bambang Hasan Maulani mengatakan sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila dipahami oleh masyarakat yang hidup di kawasan rawan bencana.
“Memahami sistem peringatan dini yang sesuai dengan kondisi alam atau lanskap di sekitar kita adalah benteng pertama. Jika warga paham, kita bisa saling menjaga dan saling menyelamatkan saat alam sedang tidak bersahabat,” kata Bambang.
Menurutnya, membangun masyarakat yang memahami risiko bencana, mengenali jalur evakuasi, serta mampu merespons informasi resmi secara cepat merupakan investasi penting untuk mengurangi korban jiwa ketika bencana kembali terjadi di pesisir Kota Palu.
