POSO, rindang.ID | Di tengah gema Festival Tampo Lore yang baru saja dibuka, sebuah pemandangan berbeda terukir di Situs Megalit Pokekea, Kabupaten Poso. Bukan hanya alunan musik atau tari-tarian tradisional, melainkan deretan bibit pohon mahoni yang mulai menancap di tanah, menjanjikan keteduhan di masa depan.
Pemasangan plang oleh Satgas PKH itu menjadi langkah awal pemulihan untuk kawasan yang ditengarai terancam kerusakan. Total luasannya 9.236,54 hektare di dua kabupaten, Sigi dengan 7.224,44 hektare dan Poso dengan 2.012,10 hektare.
Festival ini hadir untuk memperlihatkan bahwa konservasi tidak bisa dilepaskan dari pengakuan dan penguatan etnosfer yang mencakup segala kearifan, budaya, hingga tradisi turun temurun.
Tambak CSSF di Lalombi membuktikan bahwa pendekatan ramah lingkungan tidak berarti mengorbankan hasil produksi. Dengan luas tambak 2,5 hektare, produksi udang pada panen perdana mencapai 52 ton, jauh melampaui rata-rata nasional.
POSO, rindang.ID | Di sepanjang pesisir Desa Tambarana, warna air laut tak lagi biru jernih. Sejak setahun terakhir, permukaannya berubah menjadi coklat keruh. Sungai yang bermuara di pantai desa membawa serta jejak tambang emas ilegal di hulu, menjadikan laut tercemar dan kehidupan nelayan berubah drastis.
Solar dan bensin yang dibagikan gratis ini sendiri adalah hasil inovasi pengelolaan lingkungan yakni daur ulang sampah plastik menggunakan mesin Pirolisis yang mulai dioperasikan oleh DLH Sulteng tahun 2025 ini.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Yopie Patiro, dalam sambutannya menyampaikan bahwa festival ini merupakan bentuk nyata kerja sama lintas sektor, terutama antara pemerintah dan pihak swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Dalam dunia yang kerap kali abai terhadap perempuan, Kamalisi justru menempatkan perempuan dalam pusat perhatian adat. Tidak sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang martabatnya disahkan melalui ritual dan dilindungi oleh komunitas.
Berbagai kegiatan inspiratif akan mewarnai festival ini, mulai dari pameran inovasi lingkungan hidup, UMKM, dialog, sharing session, talk show, fashion show daur ulang , hiburan dari band lokal, hingga stan-stan pemerhati lingkungan yang siap berbagi pengetahuan dan pengalaman.
AMAN Kamalisi juga menyatakan, meski kepala daerah tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi proses hukum, gubernur tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap masyarakat yang terdampak.
