PALU, rindang.ID | Enam tahun setelah gelombang besar melanda, Teluk Palu tidak lagi sama. Air laut makin keruh, garis pantai bergeser, dan bau limbah kerap tercium di pagi hari. Di beberapa titik, tumpukan sampah plastik mengambang di antara ombak kecil. Revitalisasi pesisir memang berjalan, tapi di sisi lain, kerusakan lingkungan seperti tumbuh diam-diam di balik tembok proyek.
Di tepi Talise, tempat dulu anak-anak bermain dan pedagang kaki lima menjual jagung bakar, kini berdiri jalan layang dan tumpukan beton pemecah ombak. Warga masih datang, tapi bukan lagi untuk berwisata. Sebagian memancing, sebagian sekadar duduk menatap laut yang berubah warna. Di antara percakapan yang pelan, terselip tanya yang tak terucap: apakah ini pemulihan, atau krisis baru yang sedang tumbuh?
Jejak Luka yang Mengubah Pesisir
Bencana 28 September 2018 bukan sekadar peristiwa alam. Gempa 7,4 SR diikuti tsunami setinggi 4–6 meter mengubah lanskap Teluk Palu secara drastis. Penurunan tanah (subsidence) terjadi di beberapa titik, membuat genangan permanen di kawasan Lere dan Besusu. Abrasi menggerus pantai, sedangkan sedimen dari sungai dan longsoran hulu mempercepat pergeseran garis pantai.
Vegetasi pelindung seperti mangrove dan cemara laut hilang. Aliran Sungai Palu juga berubah arah, membuat drainase kota terganggu. Pemerintah kemudian menetapkan zona merah dan meluncurkan proyek revitalisasi pesisir sebagai bagian dari penataan ulang ruang kota. Kawasan SILEBETA—Silae, Lere, Besusu Barat, dan Talise—ditetapkan sebagai zona prioritas pemulihan.
Namun, enam tahun berlalu, tanda-tanda keseimbangan ekologis belum juga pulih. Evaluasi lingkungan jangka menengah dan komprehensif masih minim. Tidak ada laporan publik tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk proyek-proyek besar di pesisir. Padahal, tanpa pemahaman mendalam tentang daya dukung ekosistem, pembangunan bisa jadi hanya menambal luka dengan beton—bukan menyembuhkannya. Upaya pemulihan lebih banyak berbentuk pembangunan fisik ketimbang rehabilitasi ekosistem.
Laut yang Keruh, Pantai yang Menyempit
Kini, pesisir Teluk Palu menunjukkan gejala degradasi yang semakin kompleks. Sedimentasi, pencemaran, dan abrasi bekerja bersama-sama, membentuk tekanan baru pada sistem pesisir yang belum stabil.
Sedimentasi di muara sungai
Muara Sungai Palu dan Kayon mengalami peningkatan endapan yang signifikan. Data Balai Wilayah Sungai Sulawesi III menunjukkan material sedimen mencapai 5,8 juta meter kubik per tahun -angka yang mengkahawatirkan, diangkut dari daerah hulu yang gundul akibat pembukaan lahan dan aktivitas galian C. Setiap hujan besar, lumpur dari Sigi terbawa hingga ke teluk.
“Sedimen yang mengendap di muara memperlambat arus dan mempersempit saluran air,” kata seorang akademisi teknik sipil Untad dalam penelitian tahun 2024. “Akibatnya, banjir lokal lebih sering terjadi di sekitar muara.”
“Dulu air jernih, sekarang seperti kopi susu,” kata seorang warga di Kelurahan Panau.
Pendangkalan juga memengaruhi nelayan kecil yang sulit lagi menambatkan perahu saat air surut. Di beberapa titik, dasar laut yang dangkal membuat ikan menjauh ke tengah teluk.
Limbah rumah tangga dan mikroplastik
Sumber pencemaran terbesar Teluk Palu kini datang dari darat. Drainase kota bermuara langsung ke laut tanpa pengolahan. Limbah dari rumah tangga, pasar, laundry, dan bengkel ikut terbawa arus. Audit merek oleh Komunitas Seangle Indonesia-Palu menunjukkan sebagian besar sampah plastik berasal dari produk konsumsi harian—air mineral, deterjen, dan makanan ringan.
Air laut di sekitar Talise dan Lere terlihat keruh dan berbau. Penelitian Seangle Indonesia-Palu tahun 2024 menemukan mikroplastik pada ikan tangkapan nelayan lokal. Artinya, partikel plastik yang dibuang dari rumah-rumah sudah kembali ke meja makan warga.
“Dulu cukup melaut dua jam, sudah dapat ikan buat makan dan dijual. Sekarang bisa sampai lima jam, hasilnya tidak seberapa. Airnya keruh, kadang bau, dan ikan makin menjauh,” kata Yulianti Bakari, nelayan di Mamboro Barat, dalam studi lapangan UGM.
Abrasi dan perubahan garis pantai
Abrasi parah terjadi di Talise, Besusu Barat, dan sebagian Lere. Citra satelit Sentinel-1 menunjukkan garis pantai bergeser hingga puluhan meter sejak 2018. Sebagian lahan hilang, sebagian lainnya kini tergenang permanen.
“Pantai makin sempit. Dulu anak-anak bisa main bola di pasir, sekarang sudah kena air. Kalau hujan besar, air bisa masuk sampai ke jalan,” cerita seorang warga Panau kepada peneliti Untad (2023).
Sebagian lokasi yang dulu jadi permukiman kini dijadikan ruang terbuka atau memorial bencana. Namun, proyek infrastruktur seperti Jembatan Palu IV dan jalan layang baru justru mempersempit ruang alami pantai. Tanggul beton yang dipasang di beberapa titik memang menahan ombak, tapi mempercepat abrasi di sisi lain.
Suara dari Pesisir
Kerusakan itu bukan sekadar data. Ia terdengar dari cerita orang-orang yang hidup di pesisir.
Di Kampung Lere, seorang pedagang jagung bakar mengenang masa sebelum tsunami:
“Dulu ramai sekali, orang datang ke pantai sore-sore. Sekarang sepi. Pantai berubah, banyak proyek, tapi sampah tetap numpuk.”
Dari sisi lain, pegiat Komunitas Seangle menceritakan upaya kecil warga untuk melawan pencemaran. “Kami mulai dari audit sampah dan edukasi rumah tangga. Tapi tanpa dukungan kebijakan, laju sampah plastik ini susah dikendalikan,” ujarnya.
Nelayan, warga, dan pedagang sama-sama melihat perubahan yang nyata: laut makin keruh, pantai makin sempit, dan hasil laut menurun. Mereka menjadi saksi bagaimana Teluk Palu—yang dulu memberi kehidupan—kini justru menuntut perhatian yang lebih besar.
Ambisi Revitalisasi, Tantangan Ekologis
Program Revitalisasi Teluk Palu awalnya digadang sebagai simbol kebangkitan kota. Pemerintah menargetkan kawasan SILEBETA menjadi ruang publik dan wisata, sekaligus pusat ekonomi berbasis jasa. Infrastruktur besar seperti Jembatan Palu IV dibangun kembali untuk memperkuat konektivitas, citra kota modern, dan juga sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah.
Namun, dalam prosesnya, aspek ekologis belum sepenuhnya terintegrasi. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk proyek revitalisasi belum tersedia secara publik. Prosedur Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) bahkan sempat dipersoalkan oleh Walhi Sulteng karena dilakukan setelah surat keputusan proyek keluar—bertentangan dengan prinsip kehati-hatian lingkungan dan Permen KP No. 33/2020.
Menurut Eka Naning Midarti, akademisi dari Universitas Tadulako, rehabilitasi vegetatif semestinya menjadi prioritas utama di pesisir Teluk Palu, terutama di kawasan Talise dan Lere. “Penanaman mangrove dan cemara laut bisa mengurangi abrasi dan memperkuat daya dukung ekosistem. Kalau ini diabaikan, kita hanya memindahkan masalah dari satu titik ke titik lain,” katanya.
Tim mahasiswa dari HIMARIN Untad bahkan sudah mulai menanam terumbu karang dan fishdom di perairan Taipa sebagai inisiatif komunitas. Tapi upaya mereka berjalan sendiri, belum menjadi bagian dari kebijakan besar pemerintah kota.
Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu juga menunjukkan pengelolaan sampah masih jauh dari ideal. Dari total timbulan sampah 220 ton per hari, hanya sekitar 60 persen yang terangkut ke TPA Kawatuna. Sisanya berakhir di saluran air dan pesisir.
Revitalisasi memang mengubah wajah kota, tapi belum tentu memperbaiki hubungannya dengan laut. Sayangnya lagi, suara akademisi dan warga belum cukup didengar dalam desain kebijakan.
Paradoks Pembangunan dan Pemulihan
Fenomena yang terjadi di Teluk Palu mencerminkan tren global urbanisasi pesisir. Sekitar 40 persen populasi dunia kini tinggal di kawasan pesisir, dan kota-kota seperti Jakarta, Manila, dan Kota Palu menghadapi tekanan serupa: membangun infrastruktur di wilayah yang rentan bencana.
Kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, abrasi, dan badai ekstrem memperburuk kondisi itu. Di Palu, abrasi di Talise dan Besusu Barat mencapai puluhan meter, sementara sedimentasi mempersempit muara sungai.
Paradoks pun muncul. Di satu sisi, kota ingin pulih dan tumbuh cepat. Di sisi lain, pembangunan fisik justru menurunkan daya dukung lingkungan. Vegetasi pantai belum direhabilitasi, limbah belum terkelola, dan tata ruang masih bias ekonomi.
Sebelum 2018, kesalahan serupa sudah terjadi. Permukiman padat dibangun di zona rawan tsunami dan likuifaksi tanpa mempertimbangkan risiko. Kini, meski zona merah telah ditetapkan, semangat pembangunan masih lebih menonjol daripada upaya pemulihan ekologis.
Tanpa integrasi KLHS dan partisipasi komunitas, Palu berpotensi mengulang pola pembangunan yang memperbesar kerentanan—dalam bentuk yang lebih modern, tapi tetap rapuh.
Revitalisasi seharusnya bukan sekadar soal beton dan jalan layang, tapi juga tentang memperbaiki hubungan antara manusia dan laut. Karena pesisir yang sehat bukan hanya benteng bencana, tapi juga penopang ekonomi dan identitas kota.
Pertanyaannya kini bukan hanya “apakah membangun kembali?”, tapi “apa yang dibangun kembali, dan untuk siapa?” Jika pemulihan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan citra kota, sementara laut terus terluka, maka Palu mungkin sedang membangun reruntuhan masa depan.
Teluk yang Mengingat dan Mengajarkan
Teluk Palu hari ini adalah cermin: ia memantulkan wajah kota yang sedang belajar bangkit, tapi kadang terjebak dalam ambisi pembangunan yang terburu-buru. Di tengah sedimentasi yang menumpuk di muara, limbah yang mengalir tanpa kendali, dan abrasi yang terus menggerus, ada harapan kecil yang tumbuh pelan-pelan.
Komunitas warga di Donggala menanam kembali mangrove di lahan seluas 25 hektare. Mahasiswa Untad menurunkan fishdom dan terumbu karang di perairan Taipa. Komunitas Mangrover’s Teluk Palu sedang merawat mangrove di Pantai Layana. Warga Besusu Barat mulai memilah sampah dan mengedukasi tetangga. Langkah-langkah kecil ini mungkin belum besar, tapi memberi arah yang berbeda: pemulihan yang berangkat dari bawah, bukan dari proyek.
Teluk Palu bukan sekadar batas air dan daratan. Ia adalah saksi bagaimana kota ini mencoba bangkit—kadang terburu-buru, kadang tanpa sempat menoleh ke laut yang mulai kehilangan suaranya.
Teluk Palu adalah ruang yang menyimpan trauma, tetapi juga peluang. Ia mengingatkan bahwa pemulihan bukan hanya soal membangun kembali, tapi juga soal merawat yang tersisa—air, tanah, dan suara warga yang tak ingin tenggelam dalam kebijakan yang terburu-buru.
Mungkin, dari suara-suara kecil di pesisir, Palu bisa belajar membangun kota yang bukan hanya tangguh, tapi juga bijak. (bmz)
