Hamparan mangrove di pesisir Layana, Kota Palu, terus tumbuh di tengah berbagai tantangan. Di satu sisi, kawasan ini dinilai memiliki peran penting sebagai pelindung pesisir sekaligus habitat berbagai biota laut. Namun di sisi lain, status hukumnya hingga kini belum memberikan perlindungan khusus bagi ekosistem tersebut.
Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk permohonan kepada Sang Pencipta agar menurunkan hujan dan memberikan keberkahan bagi kehidupan masyarakat.
Bagi masyarakat adat To Kulawi, ruang hidup seperti ini dikenal sebagai pampa. Di dalamnya tersimpan pengetahuan turun-temurun, sumber pangan keluarga, hingga sistem ekonomi yang diwariskan dari generasi ke generasi, terutama melalui perempuan.
Minggu (24/5/2026) pagi di Car Free Day (CFD) Palu, ada sudut yang agak berbeda. Kali ini, bukan hanya orang-orang berlari atau bersepeda, tapi ada kelompok anak muda yang sibuk mengatur tumpukan baju. Mereka dari komunitas Bumi Kita Lestari yang sedang menjalankan aksi “Swap & Save”—kegiatan menukar baju yang sederhana tapi punya arti.
AMAN desak implementasi Putusan MK.35 untuk hentikan perampasan wilayah adat. Data 2025: 4 juta hektare dirampas, 162 warga korban kekerasan.
Jaringan Kolaboratif Transisi Energi Asia Tenggara (SETC), yang terdiri dari lembaga think tanks independen dan organisasi masyarakat sipil di kawasan, mengeluarkan pernyataan bersama pada 6 Mei 2026.
Organisasi masyarakat sipil dan berbasis komunitas di Indonesia kini dapat mengakses hibah kecil hingga USD 75.000 (sekitar Rp 1,2 miliar) melalui Program Hibah Kecil Global Environment Facility (GEF SGP).
Program Sekolah Lingkungan dibangun melalui tiga pilar transformasi utama, yakni mindset, action, dan network. Pada aspek mindset, siswa diajak memahami kondisi kota, perubahan iklim, hingga konsep kota resilien melalui proses belajar yang dekat dengan realitas mereka sehari-hari.
Melalui Deklarasi Solidaritas Perempuan Muda untuk Kedaulatan Tubuh dan Keadilan Ekologi (SEMESTA), mereka menyoroti empat krisis utama yang saling berkaitan: kekerasan seksual, kerusakan lingkungan, ketidakadilan kerja, dan terbatasnya akses kesehatan reproduksi.
Diskusi yang berlangsung setelah pemutaran film memperkuat pesan utama dokumenter tersebut, yakni tentang ketimpangan relasi antara negara, investasi, dan masyarakat adat.
