DONGGALA, rindang.ID | Kelompok Kerja (Pokja) Peringatan Dini Berbasis Lanskap Pesisir Pantai Barat Donggala didorong memperkuat perannya sebagai penghubung informasi kebencanaan dengan masyarakat.
Penguatan kapasitas yang difasilitasi Yayasan SHEEP Indonesia (YSI) menjadi agenda rutin berkala di Kabupaten Donggala dan diarahkan agar Pokja tidak sekadar menerima informasi, tetapi mampu memahami, memvalidasi, menyebarkan, dan menerjemahkannya menjadi tindakan yang dapat dilakukan masyarakat ketika ancaman muncul.
Bambang Hasan Maulani dari YSI mengatakan, keberadaan perangkat peringatan dini tidak cukup tanpa sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem dan memastikan informasi sampai kepada warga.
“Peringatan dini tidak hanya berbicara tentang alat. Yang paling penting adalah bagaimana orang-orang yang berada di dalam sistem tersebut memiliki kapasitas untuk memahami informasi, melakukan koordinasi, mengambil keputusan, dan memastikan peringatan sampai kepada masyarakat,” ujar Bambang.
Menurutnya, Pokja yang berisi unsur pemerintah dan masyarakat itu memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara informasi dari lembaga teknis dan masyarakat. Karena itu, pembagian peran dalam sistem peringatan dini perlu jelas, mulai dari penerimaan informasi, validasi, penyebaran hingga tindakan yang harus dilakukan warga.
Pendekatan berbasis lanskap juga diperlukan karena ancaman di kawasan pesisir tidak berdiri sendiri. Cuaca ekstrem, hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi dapat mengganggu aktivitas warga, sementara gempa bumi dan tsunami membutuhkan kesiapsiagaan dengan karakter berbeda.
Dalam penguatan kapasitas, pokja mendapat materi dari BMKG Meteorologi mengenai pemanfaatan informasi cuaca untuk mendukung kesiapsiagaan.
Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi Pokja dan masyarakat untuk melakukan antisipasi terhadap perubahan cuaca yang berpotensi membahayakan.
Pokja dibekali pengetahuan tentang karakter ancaman, tanda bahaya, serta pentingnya mengetahui jalur evakuasi dan titik aman.
Bambang menegaskan, informasi peringatan dini baru bermakna apabila berujung pada tindakan.
“Informasi peringatan dini baru akan memiliki arti ketika masyarakat tahu apa yang harus dilakukan setelah informasi itu diterima,” katanya.
Karena itu, Pokja diharapkan terus berlatih, memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian peran, serta membangun komunikasi dengan desa dan masyarakat di kawasan pesisir.
Dengan peran tersebut, Pokja tidak hanya menjadi bagian dari sistem penyebaran informasi, tetapi menjadi simpul kesiapsiagaan di tingkat lokal.
Ketika ancaman datang, masyarakat diharapkan tidak sekadar menerima peringatan, tetapi memahami informasi dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan.
