Pendekatan berbasis lanskap lahir dari kesadaran bahwa risiko bencana dan perubahan iklim tidak mengenal batas administratif. Hulu, tengah, dan hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) saling terhubung. Begitu pula wilayah darat dan pesisir.
Penutupan ini menjadi momen reflektif atas berbagai capaian dalam upaya pemulihan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat, hasil kolaborasi antara ADRA Indonesia, Pemerintah Daerah Sigi, para petani, peternak, dan pelaku UMKM dalam membangun kembali masa depan pascabencana.
STDB diklaim memiliki nilai strategis dalam konteks perdagangan global. Regulasi terbaru dari Uni Eropa mengharuskan produk pertanian yang diimpor ke wilayah mereka harus bersifat “deforestation-free”, atau tidak berasal dari lahan yang mengakibatkan deforestasi.
Pemasangan plang oleh Satgas PKH itu menjadi langkah awal pemulihan untuk kawasan yang ditengarai terancam kerusakan. Total luasannya 9.236,54 hektare di dua kabupaten, Sigi dengan 7.224,44 hektare dan Poso dengan 2.012,10 hektare.
AMAN Kamalisi juga menyatakan, meski kepala daerah tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi proses hukum, gubernur tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap masyarakat yang terdampak.
Dalam salah satu pasalnya, SK tersebut menyebutkan bahwa pemerintah mengakui pengelolaan sumber daya alam dan hutan adat di wilayah tersebut dilakukan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fokus utama eksplorasi adalah spesies ikan endemik Xenopoecilus bonneorum dan Xenopoecilus sarasinorum, yang secara lokal dikenal sebagai ikan “Rono Lindu”.
Pohon Cendana dipilih ditanam karena nilai historis dan simboliknya dalam pembentukan kawasan konservasi tersebut.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya dalam kaitannya dengan kehidupan serangga yang semakin terancam.
Meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran, Agus mengungkapkan program pasar murah ini tetap berjalan dengan alokasi dana Rp2 miliar, yang terbagi untuk dua HBKN, yaitu Ramadan dan Natal-Tahun Baru.
