Katanya, saling berbagi cerita dapat membuat masalah yang tadinya kusut bisa jadi lebih terstruktur, perasaan lebih lega dan napas lebih longgar. Dan di momen Temu Wicara Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Palu berkelanjutan di Desa Pulu, semangat itu muncul.
Sungai dan pegunungan yang rapuh menjadi bagian dari lanskap Dolo Selatan. Bencana yang kerap terjadi memunculkan satu kesadaran bersama di tengah warga; banjir adalah keniscayaan yang harus dihadapi dengan kesiapsiagaan.
Keberadaan situs ini memberi kesempatan bagi generasi yang tidak mengalami langsung tsunami untuk belajar dari ruang nyata, sehingga memupuk ketangguhan masyarakat terhadap bencana alam di masa mendatang.
Di Kelurahan Lere, oprit itu masih berdiri. Ia tak lagi berfungsi, tapi justru karena itulah keberadaannya kini berada di persimpangan nasib; dipertahankan atau dibongkar.
Namun, kisah banjir Sungai Palu jauh lebih tua dari ingatan generasi hari ini. Jejaknya bahkan tercatat sejak zaman kolonial Belanda.
Dan di tengah sajian pisang rebus dan kopi, percakapan tentang bencana, hutan, dan masa depan lanskap Sulawesi Tengah mengalir dengan hangat namun penuh kegelisahan.
Bagi masyarakat Palu, Donggala, dan Sigi, ancaman bencana bukan sekadar catatan sejarah tahun 2018. Ia masih menempel dalam ingatan dan pola gerak masyarakat hingga hari ini. Dari situ, Pokja Pesisir-DAS terbentuk pada 6 November 2025.
Di Jalan Tanjung Tururuka, Jumat malam (7/11/2025), puluhan orang duduk lesehan, menyimak satu tema yang mungkin bagi sebagian orang terasa “ilmiah” namun sesungguhnya menyangkut keselamatan hidup mereka sendiri: jejak gempa dan likuefaksi di Palu, bagaimana ia harus dipahami, dan bagaimana ia harus dikenang.
Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan masyarakat Kota Palu saat ini. Peningkatan suhu udara, fluktuasi curah hujan ekstrem, dan tekanan terhadap kualitas lingkungan menciptakan risiko kesehatan yang semakin nyata, terutama bagi masyarakat di pemukiman padat dan kawasan industri.
Peringatan AHY muncul di tengah banyaknya sorotan publik terhadap pembangunan yang mengabaikan fungsi ekologis wilayah. Dalam praktiknya, banyak daerah hulu dan sempadan sungai yang telah berubah fungsi dari ruang terbuka hijau menjadi kawasan pemukiman atau pertambangan.
