Membangun resiliensi Kota Palu tak hanya soal memperkuat infrastruktur atau menata kembali ruang kota. Lebih dari itu, ketangguhan juga tumbuh dari bagaimana warga, terutama generasi muda menjadi bagian dari perubahan; berani bersuara, menulis, dan merekam kisah mereka sendiri.
Sikap pemerintah daerah itu dinilai sebagai bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik dan pembatasan hak publik untuk memperoleh informasi.
Kota Palu kini menghadapi dua ancaman lingkungan yang saling terkait. Dalam setahun terakhir, kualitas tutupan lahan turun drastis, sementara tren kenaikan suhu terus terjadi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ruang hijau bukan lagi pelengkap kota, melainkan penentu masa depan ekologisnya.
Hingga tahun 2023 tercatat terdapat empat daerah di Sulawesi Tengah yang pernah mengalami rekor kenaikan suhu. Perubahan iklim yang menuju krisis, nyata.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sejak 2021 produksi kopi di kabupaten ini relatif stabil, rata-rata mencapai 500 ribu ton per tahun, dengan luas lahan mencapai 3.106 hektare. Sebagian besar merupakan perkebunan rakyat yang tersebar di lima kecamatan.
Pengukuran kualitas udara yang dilakukan Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri pada Sabtu (11/10/2025) mencatat, kadar PM10 sebesar 65 µg/m³ atau dalam kategori “Sedang”, sedangkan nilai PM2.5 tercatat mencapai 67 µg/m³ atau masuk kategori “Tidak Sehat”.
Kesadaran kolektif ini muncul di tengah situasi yang mendesak. Timbulan sampah plastik sekali pakai di Kota Palu berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu terbilang besar bahkan mencapai 10 persen dari total timbulan sampah harian yang mencapai sekitar 150 ton.
Program yang dinamai Green Campus ini diluncurkan dengan menggandeng mitra Bank Sampah yakni Bank Plastik Talise, dan ditargetkan berjalan selama enam bulan ke depan.
Dengan inisiatif ini diharapkan petani lebih berdaya dan sejahtera dengan mata pencaharian berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi jembatan kerja sama multi pihak demi keberlanjutan pesisir.
