Membangun resiliensi Kota Palu tak hanya soal memperkuat infrastruktur atau menata kembali ruang kota. Lebih dari itu, ketangguhan juga tumbuh dari bagaimana warga, terutama generasi muda menjadi bagian dari perubahan; berani bersuara, menulis, dan merekam kisah mereka sendiri.
Program yang dinamai Green Campus ini diluncurkan dengan menggandeng mitra Bank Sampah yakni Bank Plastik Talise, dan ditargetkan berjalan selama enam bulan ke depan.
Gubernur juga mengingatkan agar alasan investasi tidak menjadi dalih yang berujung pada kerusakan sumber daya alam. Industri ekstraktif kata dia, bisa datang dan pergi, tetapi masyarakat tetap hidup di wilayah itu. Karena itu, kelestarian lingkungan harus lebih diutamakan daripada sekadar mengejar keuntungan.
Peringatan AHY muncul di tengah banyaknya sorotan publik terhadap pembangunan yang mengabaikan fungsi ekologis wilayah. Dalam praktiknya, banyak daerah hulu dan sempadan sungai yang telah berubah fungsi dari ruang terbuka hijau menjadi kawasan pemukiman atau pertambangan.
Meski festival telah usai, semangat yang dibangun di Environmental Fest 2025 diharapkan tetap hidup dalam aksi nyata masyarakat Sulawesi Tengah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
Solar dan bensin yang dibagikan gratis ini sendiri adalah hasil inovasi pengelolaan lingkungan yakni daur ulang sampah plastik menggunakan mesin Pirolisis yang mulai dioperasikan oleh DLH Sulteng tahun 2025 ini.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Yopie Patiro, dalam sambutannya menyampaikan bahwa festival ini merupakan bentuk nyata kerja sama lintas sektor, terutama antara pemerintah dan pihak swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Berbagai kegiatan inspiratif akan mewarnai festival ini, mulai dari pameran inovasi lingkungan hidup, UMKM, dialog, sharing session, talk show, fashion show daur ulang , hiburan dari band lokal, hingga stan-stan pemerhati lingkungan yang siap berbagi pengetahuan dan pengalaman.
AMAN Kamalisi juga menyatakan, meski kepala daerah tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi proses hukum, gubernur tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap masyarakat yang terdampak.
Peluncuran roadmap ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat.
