PALU, rindang.ID | Partai Hijau Indonesia (PHI) mulai menancapkan pijakan politiknya di Sulawesi Tengah. Langkah itu ditandai dengan penunjukan karteker Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PHI Sulawesi Tengah dalam agenda konsolidasi dan musyawarah yang digelar di Palu, Senin (15/12/2025).
Penunjukan tersebut menjadi sinyal keseriusan PHI memperluas jejaring organisasi ke wilayah yang selama ini kerap menjadi episentrum konflik agraria dan krisis lingkungan.
Di hadapan perwakilan organisasi sosial, adat, lingkungan, serta kelompok masyarakat sipil lainnya, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PHI, Nur Rosyid Murtadho, menunjuk tiga nama sebagai karteker DPW PHI Sulawesi Tengah. Mereka adalah Aulia Hakim, Yogi, dan Aditia Pratama.
Ketiganya dikenal sebagai aktivis yang selama ini terlibat dalam berbagai aksi, advokasi, dan pendampingan komunitas yang berhadapan dengan persoalan lingkungan hidup dan konflik agraria. Penunjukan mereka dilakukan setelah mendengar pandangan dan masukan dari berbagai elemen gerakan yang dinilai sejalan dengan nilai dan kebijakan Partai Hijau Indonesia.
Aulia Hakim menyebut pembentukan DPW PHI Sulawesi Tengah akan menjadi pintu masuk untuk memperluas struktur organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, PHI juga akan mengaktivasi basis kaum muda, khususnya di wilayah perkotaan.
“Kami akan memperluas struktur organisasi sampai ke tingkatan kota dan kabupaten di Sulawesi Tengah. Kami juga akan mengaktivasi gerakan kaum muda, secara khusus klaster urban, melalui isu-isu yang berkaitan dengan kelas pekerja dan lingkungan hidup,” ujar Aulia.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan pilar perjuangan PHI yang menempatkan partai sebagai alat kontrol terhadap kebijakan pemerintah, terutama yang berdampak pada ruang hidup warga dan keberlanjutan lingkungan.
DPW PHI Sulawesi Tengah juga menegaskan karakter partai yang inklusif. PHI membuka ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk terlibat, mulai dari petani, nelayan, aktivis lingkungan, kelompok perempuan, kaum difabel, hingga komunitas keagamaan, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
Dalam tahap awal, terdapat tujuh daerah yang menjadi target perluasan kelembagaan dan pengorganisasian partai. Daerah-daerah tersebut dinilai memiliki potensi gerakan sosial yang kuat dan isu lingkungan yang menonjol.
“Sejauh ini daerah yang relatif mudah kami jangkau antara lain Palu, Parigi Moutong, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, Morowali Utara, dan Morowali. Untuk organ gerakan, mungkin lebih dari sepuluh yang bisa kami gandeng,” kata Yogi, yang dipercaya sebagai Sekretaris PHI Sulawesi Tengah.
Masuknya Partai Hijau Indonesia ke Sulawesi Tengah tidak bisa dilepaskan dari konteks wilayah ini sebagai salah satu kawasan dengan tekanan ekologis tinggi. Aktivitas pertambangan, ekspansi perkebunan skala besar, serta proyek-proyek ekstraktif lainnya kerap memicu konflik lahan dan kerusakan lingkungan. PHI melihat situasi tersebut sebagai ruang penting untuk memperkuat politik alternatif berbasis keadilan ekologis.
Partai Hijau Indonesia sendiri didirikan dan dideklarasikan di Bandung, Jawa Barat, pada 5 Juni 2012, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar partai. Mengusung slogan “Bersih, Adil, dan Lestari”, PHI menempatkan agenda politik rakyat kelas pekerja dan keadilan lingkungan sebagai fokus utama perjuangan.
Berlandaskan ideologi politik hijau (green politics), PHI memandang krisis lingkungan sebagai persoalan yang tak terpisahkan dari krisis sosial dan politik. Karena itu, agenda perjuangan mereka mencakup perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam mulai dari hutan, sungai, hingga wilayah pesisir, penolakan terhadap eksploitasi berlebihan seperti tambang dan perkebunan skala besar, pengakuan serta perlindungan hak masyarakat adat, hingga dorongan terhadap ekonomi berkelanjutan yang berpihak pada rakyat kecil.
Dalam lanskap politik nasional, sejauh ini PHI lebih dikenal sebagai gerakan politik alternatif ketimbang partai elektoral arus utama.
Meski belum pernah lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti pemilu nasional dan belum memiliki wakil di parlemen, gagasan-gagasan PHI cukup berpengaruh dalam diskursus advokasi lingkungan, krisis iklim, dan transisi energi di Indonesia.
Kader dan simpatisan PHI banyak berasal dari kalangan aktivis lingkungan, pegiat hak asasi manusia, akademisi, serta komunitas masyarakat adat. Di berbagai daerah, PHI kerap bersinggungan dengan gerakan penyelamatan hutan, advokasi korban konflik agraria, penolakan tambang, serta kampanye keadilan iklim.
Dengan terbentuknya DPW di Sulawesi Tengah, Partai Hijau Indonesia berharap politik hijau tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi tumbuh sebagai kekuatan sosial-politik yang berakar pada pengalaman dan perjuangan warga menjaga ruang hidupnya.
