PALU, rindang.ID | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menerbitkan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana Banjir dan Dampak Aktivitas Pertambangan Batuan di Kecamatan Ulujadi Kota Palu.
Rencana aksi itu dibuat setelah digelar pertemuan di Ruang Asisten I Pemprov Sulteng, Jumat (6/9/2024). Pertemuan itu merespon bencana banjir lumpur yang menjadi ancaman permukiman dan jalan trans Palu-Donggala di sekitar kawasan pertambangan batuan di Kecamatan Ulujadi.
Rencana aksi itu memuat delapan poin penanganan yang melibatkan pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah baik Provinsi Sulawesi Tengah maupun swasta.
Kedelapan poin penanganan itu yakni pertama, masalah endapan sediman sungai, drainase, dan gorong-gorong. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat antara lain BPBD, DLH, Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, camat dan lurah, serta perusahaan tambang.
Kedua, masalah lumpur dan debu. Penanganan masalah itu dilakukan bersama oleh BPBD, DLH, DSDM provinsi, Dinkes, Damkar, Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi, camat dan lurah, serta perusahaan tambang.
Ketiga, masalah daya tampung sedimen pond kubangan yang tangani bersama oleh BPBD, DLH, DESDM provinsi, Dinkes, Damkar, Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi, camat dan lurah, serta perusahaan tambang.
Empat, perbaikan rumah dan air bersih akibat banjir. Masalah itu akan ditangani oleh BPBD, Dinsos, Perkimtan, Dishub, camat dan lurah, serta perusahaan tambang.
Lima, masalah kesehatan yang ditangani oleh BPBD, DLH, Dinkes, Dishub, camat dan lurah, serta perusahaan tambang.
Enam, evaluasi aktivitas penambangan terhadap kaidah perizinan yang akan dilakukan oleh BPBD, DLH, DESDM provinsi, DPMPTSP, Dishub, camat dan lurah, serta perusahaan tambang.
Tujuh, evaluasi jalan houling, jalan lintas, dan terminal khusus pertambangan. BPBD, DLH, DESDM provinsi, DPMPTSP, Dishub, Dinas Kelautan dan Perikanan, camat dan lurah, serta perusahaan tambang akan jadi pengampu aksi itu.
Delapan, pemberian edukasi kepada masyarakat yang merupakan 10 orang perwakilan pada Senin (9/9/2024) di ruang Asisten I. BPBD, DLH, DESDM provinsi, DPMPTSP, camat dan lurah, serta perusahaan tambang jadi aktor aksi tersebut.
“Minggu (8/9/2024) tim BPBD Sulteng mulai membuat pemetaan detail kawasan rawan banjir di sekitar wilayah pertambangan batuan itu,” Kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulteng, Andi Sembiring, Minggu (8/9/2024).
Pemetaan itu kata andi menjadi langkah awal yang penting untuk melihat jalur air yang berpotensi menimbulkan banjir di permukiman warga dan langkah penanganannya.
Sekitar 6000 hektare wilayah Kecamatan Ulujadi Kota Palu dan sebagian Donggala rencananya akan masuk rencana aksi tersebut.
