PALU, rindang.ID | Upaya memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim menjadi fokus utama dalam pertemuan multipihak yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di lanskap Palu, Sigi, dan Donggala.
Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Sheep Indonesia (YSI) tersebut berlangsung di salah satu restoran di Kota Palu, Senin (22/6/2026).
Pertemuan ini digelar untuk memantau capaian sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas masyarakat terkait mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim yang selama ini dijalankan bersama oleh YSI dan pemerintah daerah di tiga wilayah tersebut.
Pengurus Yayasan Sheep Indonesia, Andreas Subiyono, mengatakan forum tersebut diharapkan dapat memperkuat metode pelaksanaan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu berkelanjutan dalam jangka panjang.
Menurut Andreas, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga dipengaruhi kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Ia menilai aspek rekrutmen, kompetensi fasilitator, serta metode pendampingan sering kali kurang mendapat perhatian.
“Pelatihan masih banyak menggunakan metode lama, padahal perkembangan teknologi sudah bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Karena itu, peningkatan kapasitas fasilitator menjadi sangat penting,” ujarnya.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Issa Sunusi, mengatakan pengalaman penanganan bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi 2018 menjadi pelajaran berharga bagi daerah. Saat itu, BPBD merekrut dan melatih para sukarelawan sebagai pendata dampak bencana hingga mendapatkan sertifikasi.
Menurut dia, kapasitas yang telah dibangun tersebut terbukti bermanfaat. Ketika gempa bumi yang terjadi pada 16 Juni 2026 mengguncang wilayah Sigi dan dirasakan hingga Palu serta Parigi Moutong, para relawan kembali dilibatkan untuk melakukan pendataan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan Baperida Kabupaten Sigi, Muhammad Jauhari, menilai kolaborasi antara organisasi nonpemerintah dan pemerintah daerah masih sangat dibutuhkan, terutama untuk mengisi berbagai ruang yang belum sepenuhnya dapat dijangkau pemerintah.
Ia menilai pertemuan tersebut berlangsung pada momentum yang tepat, mengingat gempa yang baru terjadi di Kabupaten Sigi menjadi pengingat bahwa ancaman bencana masih nyata di wilayah lanskap Palu, Sigi, dan Donggala.
“Pelatihan dan peningkatan kapasitas mitigasi berbasis lanskap perlu diperkuat bersama. Dari pertemuan ini diharapkan lahir program-program kolaboratif lintas pemerintah daerah,” katanya.
Catatan mengenai pentingnya keberlanjutan program juga disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi, Irjik. Menurutnya, sejumlah program yang sebelumnya didukung lembaga swadaya masyarakat tidak mampu berlanjut setelah diserahkan kepada pemerintah daerah.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan masih besarnya ketergantungan daerah terhadap dukungan organisasi nonpemerintah. Selain itu, pelaksanaan pelatihan selama ini juga dinilai belum optimal karena peserta dari unsur pemerintah sering kali ditunjuk tanpa mempertimbangkan keterkaitan tugas, sehingga ilmu yang diperoleh tidak diterapkan secara maksimal.
“Masalah-masalah seperti ini perlu dicarikan solusi bersama agar manfaat program benar-benar berkelanjutan,” ujarnya.
Dari Kabupaten Donggala, persoalan kesenjangan pengetahuan mengenai mitigasi bencana antara masyarakat dan pemerintah desa juga menjadi perhatian. Perwakilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Donggala, Sudarman, mengatakan kondisi tersebut secara bertahap mulai dibenahi melalui pendampingan bersama Yayasan Sheep Indonesia, terutama di wilayah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan YSI dalam mendampingi masyarakat dapat terus ditingkatkan guna memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana di kawasan pesisir Donggala.
Melalui forum ini, para peserta sepakat bahwa penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur, serta kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor, menjadi kunci dalam membangun ketangguhan bencana dan adaptasi perubahan iklim di lanskap Palu, Sigi, dan Donggala. Selain memperkuat kesiapsiagaan, pendekatan berbasis lanskap dinilai penting untuk memastikan penanganan risiko bencana dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
