PALU, rindang.ID | Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sulawesi Tengah menjadi perhatian serius berbagai pihak menyusul lonjakan signifikan jumlah titik panas dan luas lahan terbakar sepanjang tahun 2026.
Kondisi tersebut mengemuka dalam dialog pencegahan dan penanganan karhutla yang digelar dalam rangkaian Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Perlindungan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, media, serta organisasi masyarakat sipil itu menghadirkan Kepala Seksi Wilayah II Balai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) Wilayah Sulawesi, Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, dan Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah sebagai narasumber.
Forum tersebut bertujuan menyinergikan program pusat dan daerah sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi risiko karhutla yang diperkirakan meningkat akibat pengaruh kondisi iklim ekstrem pada tahun 2026.
Data yang dipaparkan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan pantauan satelit Terra/Aqua NASA, jumlah titik panas di Sulawesi Tengah pada periode 1 Januari hingga 15 Juni 2026 mencapai 1.007 titik atau meningkat 205 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 330 titik.
Lonjakan juga terjadi pada luas lahan terbakar. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, karhutla di Sulawesi Tengah mencapai 2.222,24 hektare, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 312,15 hektare. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2019.
Sulawesi Tengah kini bahkan dikategorikan sebagai salah satu provinsi dengan pola kerawanan karhutla baru. Selain dipicu pembukaan lahan dengan cara membakar, kebakaran juga kerap terjadi akibat aktivitas perburuan satwa liar dan pembakaran rumput untuk penyediaan pakan ternak.
Kawasan industri di Morowali dan Morowali Utara menjadi wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi di regional Sulawesi. Hingga pertengahan 2026, akumulasi titik panas di Sulawesi Tengah tercatat mencapai 3.390 titik.
Sementara itu, kebakaran berulang juga teridentifikasi terjadi di kawasan konservasi Cagar Alam Morowali. Dalam periode 2023–2026, sejumlah lokasi mengalami kejadian karhutla berulang, dengan luas areal terbakar pada tahun ini mencapai lebih dari 1.097 hektare.
Para narasumber menjelaskan bahwa perubahan iklim menjadi faktor utama yang memperparah kondisi tersebut. Kemunculan El Niño berkategori moderat hingga kuat pada 2026 menyebabkan musim kemarau datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, dan lebih kering dibanding kondisi normal.
Fenomena ini diperburuk oleh potensi terjadinya El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif secara bersamaan yang diprediksi memicu kemarau ekstrem hingga Oktober-November 2026.
“Krisis iklim dan karhutla membentuk siklus yang saling memperkuat. Suhu yang semakin panas memicu kekeringan, sementara kebakaran melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar yang semakin mempercepat pemanasan global,” ungkap Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, Asep Firman Ilahi.
Akibat peningkatan suhu dan berkurangnya curah hujan, hutan yang biasanya lembap mengalami defisit air yang drastis. Serasah dan daun-daun kering kemudian berubah menjadi bahan bakar alami yang sangat mudah terbakar sehingga meningkatkan risiko penyebaran api secara cepat.
Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, pemerintah memperkuat berbagai strategi pencegahan berbasis sains dan teknologi. Salah satunya melalui pemanfaatan Fire Danger Rating System (FDRS) yang mengukur tingkat kerawanan kebakaran berdasarkan parameter cuaca seperti suhu, kelembapan udara, curah hujan, dan kecepatan angin.
Selain itu, BMKG mengembangkan sistem SPARTAN yang mampu mengubah data iklim menjadi peta komando taktis secara real time untuk mendukung pengambilan keputusan di lapangan. Pemantauan juga dilakukan menggunakan satelit MODIS, VIIRS, dan Himawari-9 guna mendeteksi titik panas serta memantau pergerakan asap.
Upaya pencegahan diperkuat melalui patroli terpadu yang melibatkan Polhut, Manggala Agni, TNI, Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), hingga Masyarakat Peduli Api (MPA) di sejumlah wilayah rawan seperti Morowali, Poso, dan Tojo Una-Una.
Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah juga terus mendorong pembentukan brigade pengendalian karhutla di 13 KPH dan satu Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya (Tahura). Di sisi lain, perusahaan tambang dan non-tambang diwajibkan memiliki unit pengendalian karhutla internal untuk menjaga wilayah konsesinya.
Meski demikian, tantangan penanganan karhutla masih cukup besar. Sekitar 99 persen kejadian karhutla masih disebabkan oleh aktivitas manusia. Faktor ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana-prasarana, serta minimnya anggaran menjadi kendala utama dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum.
Penegakan hukum sendiri dilakukan secara terpadu melalui kerja sama antara Kementerian Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, serta Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi. Selain menerapkan sanksi pidana dan administratif bagi pelaku pembakaran, pendekatan penegakan hukum juga mulai diarahkan pada pemulihan ekosistem yang terdampak.
Forum koordinasi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla di Sulawesi Tengah sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, masyarakat, hingga organisasi sipil diharapkan bergerak dalam satu rantai komando yang terintegrasi untuk mencegah bencana ekologis yang lebih besar.
Dengan posisi strategis Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah penyangga pangan, energi, dan material pembangunan nasional, termasuk untuk kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN), perlindungan hutan menjadi agenda mendesak yang tidak bisa ditunda.
