PALU, rindang.ID | Di Sulawesi Tengah, ingatan kolektif warga tentang bencana 2018 masih lekat: gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang merenggut ribuan nyawa sekaligus mengguncang fondasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sejak saat itu, pertanyaan besar terus menghantui: bagaimana agar Kota Palu, Sigi, dan Donggala mampu bertahan menghadapi risiko serupa, apalagi ditambah dengan ancaman perubahan iklim yang kian nyata?
Jawaban atas pertanyaan itu mengerucut pada dua upaya yakni Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Dua istilah yang tampak teknis, namun menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari sawah dan kebun di Sigi yang terancam kekeringan, rumah-rumah di sekitar sungai yang masih diteror banjir di Palu, hingga pesisir Donggala yang tergerus abrasi.
PRB sejatinya adalah upaya untuk memastikan bahwa ketika bencana datang, dampak buruknya bisa ditekan sekecil mungkin. Sementara API lebih pada kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim. Ini mencakup beragam strategi dari pembangunan tanggul pesisir, pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan, hingga penghijauan ruang terbuka kota untuk mengurangi efek panas.
Namun, di lapangan, kedua agenda ini tidak bisa dipisahkan. Banjir yang makin sering melanda Palu bukan hanya akibat curah hujan ekstrem, tetapi juga karena degradasi hutan di hulu Sigi. Inilah mengapa integrasi PRB–API menjadi sebuah keharusan.
Di titik inilah pendekatan berbasis lanskap dalam upaya PRB-API menjadi keharusan.
Mengapa Pendekatan Lanskap?
Pendekatan berbasis lanskap lahir dari kesadaran bahwa risiko bencana dan perubahan iklim tidak mengenal batas administratif. Hulu, tengah, dan hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) saling terhubung. Begitu pula wilayah darat dan pesisir.
Dalam konteks Sulawesi Tengah, ada dua kawasan vital yang menjadi sorotan yakni Lanskap DAS Palu dan Lanskap Pantai Barat Donggala.
Kajian Kebijakan Koheresi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana Pada kebijakan Pembangunan dan Tata Ruang di Dua Kawasan Lanskap Selawesi Tengah yang dilakukan Yayasan SHEEP (Society for Health, Education, Environment, and Peace) Indonesia bersama peneliti dari Universitas Tadulako, menyebut DAS Palu yang mencakup Palu, sebagian besar Sigi, dan lembah yang dialiri Sungai Palu punya kerentanan sangat tinggi.
Sebabnya, hutan di hulu Sigi gundul dan lahan berubah fungsi. Dampaknya dirasakan hingga masyarakat di hilir Palu yang menanggung risiko banjir serta kekeringan.
Sedangkan Pantai Barat Donggala yang meliputi wilayah pesisir yang berulang kali diterjang tsunami, abrasi, dan gelombang ekstrem. Degradasi mangrove dan tekanan permukiman membuat pesisir makin rapuh.
“Pendekatan lanskap sangat relevan untuk konteks Sulawesi Tengah. Hulu, tengah, dan hilir harus dilihat sebagai satu kesatuan. Kerusakan hutan di Sigi, misalnya, langsung berimbas pada banjir di Palu. Karena itu, pembangunan tidak boleh lagi sektoral, melainkan berbasis ekosistem,” ujar Naharudin, Akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako.
Dari Peta Risiko Menuju Jalan Resiliensi
Kajian tersebut juga menekankan perlunya peta jalan pembangunan berbasis risiko di Sulawesi Tengah. Ini mencakup Perencanaan berbasis data spasial yang memetakan kawasan rawan longsor, banjir, atau tsunami secara akurat. Lalu solusi berbasis alam dengan melindungi sempadan sungai, merehabilitasi hutan hulu, hingga memulihkan mangrove pesisir.
Yang tak kalah penting adalah Integrasi kebijakan dengan menyelaraskan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dengan RTRW dan RPJMD di daerah. Juga Penguatan kelembagaan lokal dengan memastikan BPBD, Bappeda, hingga kelompok masyarakat bisa bekerja sama, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Resiliensi itu bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal kesadaran dan tata kelola. Masyarakat harus dilibatkan sejak perencanaan, karena mereka yang paling tahu risiko di wilayahnya,” kata Masturido, Area Manajer Sulawesi Tengah Sheep Indonesia.
Pendekatan berbasis lanskap, Relevansinya terasa Nyata bagi Palu, Sigi, Donggala. Palu adalah Kota yang dikepung sungai dan laut, yang mengharuskan mengelola resiko banjir sekaligus tsunami. Pendekatan lanskap memungkinkan Palu menghubungkan tata ruang kota dengan perlindungan DAS.
Sigi sebagai hulu DAS Palu memegang kunci resiliensi. Rehabilitasi hutan, konservasi lahan, dan pola pertanian adaptif mesti menjadi prioritas.
Sementara Donggala punya wilayah pesisir yang rentan abrasi dan tsunami. Restorasi mangrove, pengelolaan ruang pesisir, dan tata kelola darat-laut terpadu adalah jawabannya.
Pendekatan PRB–API berbasis lanskap memberi jalan keluar dari trauma 2018 menuju transformasi. Bukan hanya soal membangun kembali rumah yang roboh, tetapi membangun resiliensi jangka panjang: kemampuan untuk pulih, beradaptasi, mengantisipasi, bahkan mentransformasi sistem sosial-ekologis.
Di Sulawesi Tengah, pilihan ini bukan sekadar strategi pembangunan. Ia adalah syarat bertahan hidup.
