Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia menghadapi dilema besar dalam transisi energi hijau. Di balik kemilau hilirisasi industri, muncul ancaman serius dari limbah beracun pengolahan nikel yang mengancam lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah, sebagai salah satu pusat pengolahan nikel terbesar di Asia, telah menjadi saksi bisu serangkaian tragedi yang mengungkap lemahnya tata kelola industri nikel Indonesia.
Dua insiden besar dalam satu pekan pada Maret 2025 menjadi titik balik kesadaran publik. Pada 16 Maret, bendungan tailing milik PT Huayue Nickel Cobalt jebol, mencemari aliran Sungai Bahodopi. Enam hari kemudian, longsor menimpa fasilitas pengolahan PT QMB New Energy Material, menewaskan tiga pekerja.
“Itu sebenarnya likuifaksi tailing, karena tailing atau limbah buangan pengolahan nikel masih memiliki kadar air sampai 35 persen, sehingga jika terkena air, akan berubah menjadi bubur,” jelas Anto Sangaji, peneliti Auriga Nusantara untuk Ekonomi dan Lingkungan (AEER) pada diskusi usai pemutaran film “Limbah Nikel dan Mimpi Energi Bersih” di Sekretariat Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Palu, Jumat (15/8/2025).
Skala Ancaman yang Mengkhawatirkan
Berdasarkan formulasi AEER, sedikitnya 70 juta ton tailing diproduksi setiap tahunnya sesuai kapasitas terpasang perusahaan di kawasan IMIP. Ironisnya, lahan pembuangan tailing di darat yang disiapkan hanya mencakup sekitar 20 persen dari potensi buangan limbah yang ada.
Ancaman ini semakin kompleks dengan kondisi geografis Indonesia. Richard Labiro, Direktur Yayasan Tanah Merdeka, mengingatkan adanya sesar Matano yang selalu bergerak dan curah hujan tinggi. “Kalau keduanya bergerak simultan, selesai apa-apa,” tegasnya.
Berkah atau Kutukan?
Sebagai produsen nikel terbesar dunia dengan porsi 54-61 persen dari pasokan global yang diproyeksikan naik hingga 74 persen pada 2028, Indonesia berada di garda depan transisi energi hijau. Namun, realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda.
Proses pengolahan bijih nikel limonite menggunakan metode High Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk menghasilkan bahan baku baterai listrik ternyata menghasilkan limbah dalam jumlah sangat besar. “Hanya sekitar 1% dari bijih limonite yang menjadi produk bernilai ekonomi. Sisanya, 99%, berubah menjadi limbah tailing,” ungkap Pius Ginting, Direktur Eksekutif AEER dalam film tersebut.
Dalam satu dekade (2013-2023), produksi nikel Indonesia melonjak 920 persen. Namun, untuk setiap satu ton nikel yang dihasilkan, terbentuk 110 ton limbah tailing. “Jika tata kelolanya tidak siap, ini akan jadi bom waktu lingkungan,” kata Rini Astuti, peneliti dari Asia Research Center Universitas Indonesia.
Standar Keselamatan yang Terabaikan
Kompleksitas masalah bertambah dengan minimnya penerapan standar keselamatan kerja. Rifki dari Serikat Pekerja Industri Morowali (SPIM) mengungkap bahwa sebagian besar buruh kurang memahami standar kesehatan dan keselamatan kerja.
“Standar K3 perusahaan China berbeda dengan standar K3 Indonesia. Konyolnya, pengawas K3 di perusahaan tersebut tidak independen sehingga semua pengawasannya harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan perusahaan,” jelasnya.
Kondisi ini diperparah oleh prinsip perusahaan yang dinilai mengutamakan target produksi tanpa teknologi modern untuk mitigasi risiko.
Perspektif Global: Pelajaran dari Sejarah
Menurut Steven H. Emerman, ahli geofisika dan hidrologi tambang dari Amerika Serikat, teknologi penanganan tailing di Indonesia masih berisiko tinggi. Dengan kondisi tanah vulkanik yang labil, potensi gempa, dan curah hujan ekstrem, bendungan penampung tailing sangat rentan longsor.
Data dari jurnal Nature mencatat bahwa sejak 1915 telah terjadi 257 kegagalan bendungan tailing di seluruh dunia, menewaskan 2.650 orang. Jumlah insiden meningkat signifikan pasca-2000, seiring melonjaknya permintaan nikel untuk baterai kendaraan listrik.
Ketimpangan Informasi dan Transparansi
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, Agung Sumandjaya, mengkritisi timpangnya informasi tentang tambang di kawasan tersebut. “Informasi yang diberikan hanya yang baik-baik saja dan aspek negatifnya disembunyikan,” katanya.
Sementara itu, Taufik, Direktur Eksekutif Jatam Sulteng, menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap perusahaan tambang di Morowali. “Seharusnya pemerintah belajar dari tragedi di Teluk Buyat Minahasa Sulawesi Utara beberapa tahun lalu dimana tailing menjadi sumber bencana besar bagi kemanusiaan,” ujarnya.
Membuka Mata Publik
AEER bekerja sama dengan TEMPO TV meluncurkan film dokumenter “Limbah Nikel dan Mimpi Energi Bersih” untuk mengangkat isu ini ke ruang publik, Film ini menampilkan bukti visual dari masyarakat terdampak, serikat pekerja, akademisi, dan aktivis lingkungan. Rekaman mencakup air sungai yang terkontaminasi logam berat, tumpukan tailing rawan longsor, hingga kisah pekerja yang kehilangan nyawa.
Salah satu gambaran paling menggugah adalah warga yang terpaksa hidup berdampingan dengan pabrik nikel, bahkan ada yang lahannya kini terkurung di balik pagar seng kawasan IMIP.
Menuju Transisi Energi yang Berkeadilan
Film ini menjadi peringatan kuat bahwa transisi energi tidak boleh mengorbankan rakyat kecil dan kelestarian alam.
Dengan tagline “Energi Bersih Harus Adil”, dokumenter ini mengajak pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat luas untuk memastikan bahwa masa depan hijau Indonesia dibangun di atas prinsip keadilan ekologis dan sosial.
Rini Astuti menegaskan bahwa aspek non-teknis seperti stabilitas politik, tingkat korupsi, kebebasan berpendapat, dan kebijakan iklim yang kontekstual menjadi kunci keberhasilan pengelolaan industri hijau.
Dilema Industri Hijau Indonesia
Kisah tailing nikel di Morowali mencerminkan dilema besar Indonesia dalam transisi energi global. Di satu sisi, industri nikel menjadi kunci masa depan energi bersih dunia. Di sisi lain, dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan mengancam keberlanjutan pembangunan.
Tantangan ke depan adalah bagaimana Indonesia dapat mempertahankan posisinya sebagai pemain utama industri nikel global sambil memastikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang political will, transparansi, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya. (bmz)
