Sebuah workshop sederhana di kantor Wali Kota Palu membuka diskusi mendalam tentang tantangan pelestarian lingkungan di era pembangunan modern
PALU, rindang.ID | Suara diskusi yang hangat mengalir dari Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Sabtu sore (12/7/2025). Di ruangan yang sederhana itu, puluhan orang berkumpul dengan satu misi: mencari cara terbaik menjaga bumi yang mereka pijak. Workshop Bumiritasi yang digelar Komunitas Demi Bumi Palu bukan sekadar acara rutinitas, melainkan cermin dari pergulatan nyata sebuah kota yang berusaha menemukan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Mohammad Arif, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, duduk di barisan depan dengan ekspresi serius. Pria yang telah tiga tahun memimpin DLH ini tidak menutupi kegalauan yang selama ini menghantuinya.
“Jujur saya, tiga tahun jadi kepala dinas, mengajak masyarakat untuk buang sampah tepat waktu saja itu susah,” ungkapnya dengan nada yang merendah. “Mudah disampaikan, tapi realisasinya sulit.”
Pengakuan ini bukan sekadar keluhan, melainkan refleksi mendalam tentang kompleksitas persoalan lingkungan di tingkat grassroot. Bagaimana mungkin sebuah kota bisa bicara soal keberlanjutan global ketika hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya saja masih menjadi perjuangan?
Dilema Pertambangan: Antara Kebutuhan dan Kelestarian
Palu, seperti banyak daerah lain di Indonesia, menghadapi dilema klasik: kebutuhan ekonomi versus kelestarian lingkungan. Aktivitas pertambangan menjadi salah satu isu yang paling sensitif dibahas dalam workshop ini.
Kadis Arif menyampaikan posisi pemerintah kota dengan gamblang. “Melalui pertambangan ini juga secara tidak langsung dapat memberikan kontribusi yang baik bagi daerah, kalau itu dikelola dengan baik. Tapi kita juga tidak menutup mata, kehadiran tambang bisa merusak alam kita.”
Kalimat ini merangkum pergulatan batin seorang birokrat yang harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan ekologis. Di satu sisi, pertambangan membawa manfaat ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, jejak kerusakan lingkungan yang ditinggalkan bisa berlangsung puluhan tahun.
Strategi Konkret: Dari Pertemuan Hingga Sanksi
Pemerintah Kota Palu tidak hanya bergerak di ranah wacana. Langkah konkret telah diambil melalui pertemuan langsung dengan pelaku usaha pertambangan. Pendekatan ini menunjukkan upaya diplomasi sebelum mengambil tindakan tegas.
“Kewenangan tambang memang ada di pemerintah provinsi, tapi bukan berarti pemerintah kota lepas tangan,” tegas Kadis Arif. “Kami juga melakukan pengawasan, bahkan masyarakat juga memiliki peran penting.”
Ia mengajak masyarakat untuk menjadi mata dan telinga pemerintah dalam pengawasan lingkungan. “Kalau adik-adik melihat kawasan tambang yang mencemari air, merusak jalan, atau berdebu, tolong disampaikan, karena menjaga lingkungan adalah hak dan kewajiban kita semua.”
Komunitas Sebagai Katalisator Perubahan
Kehadiran Komunitas Demi Bumi Palu dalam workshop ini menjadi angin segar bagi pemerintah. Kadis Arif tidak menyembunyikan rasa syukurnya atas dukungan komunitas dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.
“Workshop ini menjadi agenda yang mengajak kita semua untuk lebih mengetahui dan mendalami tugas kita selaku manusia yang harus mampu menjaga dan bersinergi dengan hasil ciptaan Tuhan lainnya, termasuk bumi,” ujarnya.
Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas ini menunjukkan model governance yang partisipatif. Tidak lagi sekadar top-down policy, melainkan gerakan yang tumbuh dari bawah dan didukung oleh kebijakan dari atas.
Filosofi Harmoni: Manusia dan Alam Sebagai Satu Kesatuan
Yang menarik dari workshop ini adalah pendekatan filosofis yang digunakan. Kadis Arif tidak hanya berbicara tentang teknis pengelolaan lingkungan, melainkan juga menyentuh aspek spiritual dan filosofis.
“Kita ciptaan-Nya punya peran masing-masing. Bumi ini tumbuh sebagaimana mestinya, maka jangan kita yang justru merusaknya,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.
Pendekatan ini penting karena mencoba membangun kesadaran lingkungan dari akar yang paling dalam: kesadaran tentang posisi manusia di alam semesta. Bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai bagian integral dari sistem yang lebih besar.
Tantangan Generasi: Warisan untuk Masa Depan
Workshop bertemakan “Ritasi untuk Negeri: Menyatukan Aspirasi, Mewujudkan Aksi” ini tidak hanya berbicara tentang kondisi saat ini, melainkan juga proyeksi ke masa depan. Pesan yang ingin disampaikan jelas: apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kondisi lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
“Bumi ini sama-sama kita jaga dan lestarikan demi kehidupan generasi-generasi kita yang akan datang,” tutup Kadis Arif dengan nada yang penuh harapan.
Refleksi: Dimulai dari Hal Sederhana
Ketika workshop berakhir, satu pertanyaan besar masih menggantung: bagaimana mengubah kesadaran menjadi tindakan nyata? Pengakuan jujur Kadis Arif tentang sulitnya mengajak masyarakat membuang sampah pada tempatnya menjadi pengingat bahwa perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil.
Workshop Bumiritasi ini mungkin hanya sebuah acara sederhana di ruang rapat yang tidak terlalu besar. Namun, diskusi yang terjadi di dalamnya mencerminkan pergulatan yang dialami oleh banyak daerah di Indonesia: bagaimana menciptakan pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Jawabannya mungkin tidak akan ditemukan dalam satu workshop, melainkan dalam serangkaian tindakan konsisten yang dilakukan bersama-sama. Dari ruang rapat Bantaya, sebuah harapan baru mulai tumbuh: bahwa harmoni antara manusia dan alam bukan sekadar utopia, melainkan tujuan yang bisa dicapai dengan kerja keras dan komitmen bersama.
Workshop telah berakhir, tetapi perjalanan mencari harmoni manusia dan alam di Kota Palu baru saja dimulai. (bmz)
