MEDAN, rindang.ID | Media dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dipandang punya peran penting untuk mendorong percepatan transisi energi. Media dengan saluran yang dimilikinya urgen dalam penyebaran informasi. Sementara OMS bisa menjadi agen advokasi, edukasi, dan mobilisasi masyarakat.
Demikian penilaian Institute for Essential Services Reform (IESR) sehingga bersama Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia Project menggelar lokakarya transisi energi untuk organisasi masyarakat sipil (OMS) dan media di Sumatera Utara, Rabu (31/7/2024).
Manajer Program CASE IESR, Agus Tampubolon menyatakan, dalam proses transisi energi di Indonesia, liputan media dapat secara signifikan mempengaruhi sentimen publik terhadap sumber energi terbarukan.
“Sayangnya, berdasarkan Laporan Artikel Berita di Media Mengenai Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan Indonesia Tahun 2020-2022 yang diterbitkan oleh CASE Indonesia dan IESR, isu transisi energi masih paling banyak beredar di kalangan pemangku kepentingan di tingkat nasional, seperti pemerintah pusat, industri besar, lembaga keuangan besar, dan sebagainya. Hal ini juga mengindikasikan isu transisi energi belum menjadi pembahasan utama di tingkat lokal. Untuk itu, kami menyadari pentingnya lokakarya kali ini sebagai wadah diskusi dan edukasi dalam menyuarakan isu transisi energi berkeadilan,” ujar Agus.
Koordinator Riset Sosial, Kebijakan dan Ekonomi IESR, Martha Jesica memaparkan, berdasarkan hasil survei IESR tahun 2024, setidaknya terdapat empat aspek yang paling penting bagi publik dalam transisi energi berkeadilan.
Pertama, ketersediaan energi yang merata dan menjangkau seluruh masyarakat. Kedua, pemanfaatan energi bersih dan terbarukan. Ketiga, menciptakan peluang kerja baru. Dan keempat, melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
“Dalam mendorong transisi energi berkeadilan di tengah produksi minyak dan gas di Sumatera Utara, perlu adanya peningkatan kapasitas berbagai pihak termasuk pemerintah, media, dan masyarakat sesuai perannya agar bisa mengedepankan transisi energi yang berkeadilan. Misalnya kemampuan pemerintah untuk pemetaan potensi teknis energi terbarukan, kemampuan media mengkritisi kebijakan terkait energi terbarukan, serta kemampuan masyarakat untuk memahami dampak lingkungan dari energi fosil. Kapasitas atau pengetahuan yang seragam meningkatkan kualitas diskusi dan perencanaan energi sehingga lebih mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak,” ujar Martha. (bmz)
