SIGI, rindang.ID | Di tengah ekspansi industri ekstraktif yang mengubah bentang alam sejumlah wilayah di Sulawesi, Kabupaten Sigi memilih jalan pembangunan yang berbeda. Hutan dipertahankan, pertanian dan perkebunan dikembangkan, sementara masyarakat didorong memperoleh nilai ekonomi tanpa harus membuka kawasan lindung.
Pilihan itu dituangkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sigi Hijau. Perda tersebut mengatur perlindungan ruang, pemulihan dan restorasi ekosistem, pertanian berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hingga pengelolaan sumber daya alam dengan prinsip konservasi.
Pilihan Sigi menjadi relevan ketika ekspansi industri ekstraktif di Sulawesi menghadapi persoalan daya dukung lingkungan. Kajian terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyebut Sulawesi telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Dalam kajian periode 2014–2024 itu, CELIOS mencatat 574 izin pertambangan baru diterbitkan di Sulawesi dan menempatkan tekanan ekologis akibat pertambangan, perkebunan sawit, smelter, PLTU captive, dan kawasan industri sebagai persoalan serius.
Khusus industri nikel, kajian CELIOS bersama Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) memperkirakan dampak penurunan kualitas air, tanah dan udara akan menekan mata pencaharian petani dan nelayan.
“Dalam proyeksi 15 tahun, kerugian petani dan nelayan di tiga provinsi sentra industri nikel—Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara diperkirakan mencapai Rp3,64 triliun,” Fiorentina Rifani, Direktur Socio-Bioeconomy CELIOS memaparkan saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘Bicara Sulawesi Tengah’ di Universitas Tadulako, Selasa (29/9/2026).
Berdasarkan riset itu, kata Fio, ketergantungan ekonomi pada nikel sebagai persoalan yang perlu diantisipasi. Dalam kajian tentang Morowali, kebutuhan untuk mendorong diversifikasi melalui pertanian, perikanan, dan energi terbarukan menjadi hal penting.
Diversifikasi tersebut berpotensi menghasilkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah rata-rata 8,83 persen per tahun selama 20 tahun, dengan dampak lingkungan yang lebih rendah dibanding ketergantungan pada pertambangan dan pengolahan nikel.
Di tengah persoalan itu, Sigi menunjukkan bahwa hutan tidak harus dipandang sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi.
Lebih dari 76 persen wilayah Sigi merupakan kawasan hutan yang sebagian di antaranya merupakan kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Lore Lindu. Sementara sekitar 24 persen lainnya merupakan kawasan budidaya yang sebagian besar dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian dan perkebunan.
Kondisi tersebut membuat ekonomi berbasis sumber daya alam di Sigi harus berjalan berdampingan dengan perlindungan kawasan.
Sigi Hijau kemudian diarahkan untuk memberikan nilai ekonomi dari ruang yang tersedia tanpa mendorong pembukaan kawasan lindung. Masyarakat didorong mengembangkan komoditas seperti durian, kakao, kopi dan alpukat, sekaligus mengolah produk pertanian seperti kopi, kemiri dan vanili.
Data BPS menunjukkan sektor pertanian dan perkebunan menyumbang 41,2 persen terhadap struktur pertumbuhan ekonomi Sigi pada 2023. Ekonomi daerah itu tumbuh 3,37 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Sigi, Afit Lamakarate, mengakui persentase itu masih rendah dibanding daerah lain di Sulteng, terutama yang mengandalkan industri ekstraktif.
“Pertumbuhan ekonomi Sigi tidak dicapai dengan cara instan sebagaimana pertambangan yang cenderung mengorbankan lingkungan. Ini juga menegaskan bahwa pertanian dan perkebunan memang mampu menopang ekonomi di Sigi,” kata Afit yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut.
Afit lalu membandingkan Sigi dengan daerah lain seperti Morowali dan Donggala yang pertumbungan ekonominya lebih tinggi. Di dua kabupaten itu ancaman kerusakan lingkungan yang memicu bencana, pertanian dan perkebunan yang perlahan hilang, hingga penyakit seperti ISPA yang banyak diderita warga menjadi konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang instan.
Belum lagi kalau membayangkan bahwa apa yang eksploitasi hari ini pasti akan habis suatu saat nanti.
“Lalu akan kemana masyarakat mendapatkan sumber penghidupannya?” Kata Afit.
Dari Hutan Menjadi Sumber Kesejahteraan
Pilihan tersebut kemudian diterjemahkan melalui berbagai inisiatif masyarakat.
Komunitas Gampiri, misalnya, mengembangkan pendekatan ekonomi restoratif dengan menghubungkan petani, UMKM, pelaku usaha dan pasar. Komunitas yang dibentuk pada 2023 itu telah menjangkau puluhan UMKM pertanian dan perkebunan di belasan desa pada 10 kecamatan.
Gampiri bekerja dari hulu hingga hilir. Di tingkat produksi, petani didampingi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Di sisi pasar, petani dihubungkan dengan pembeli agar tidak sepenuhnya bergantung kepada tengkulak. Sementara di hilir, produk berbasis alam dikembangkan menjadi produk dengan nilai tambah.
“Gampiri membawa gerakan orang muda di Sigi yang berkembang menjadi upaya membangun ekosistem usaha lokal,” Ketua Gampiri Interaksi Lestari, Nedya S. Maulaning, mengungkapkan dalam diskusi tersebut.
Kopi menjadi salah satu komoditas yang dikembangkan. Di Sigi, luas areal perkebunan kopi tercatat sekitar 3.106,6 hektare yang tersebar di lima kecamatan.
Di Desa Lewara, Kecamatan Marawola Barat, pendampingan petani mendorong peningkatan kualitas kopi sekaligus membuka peluang harga yang lebih baik.
Yang menarik, peningkatan ekonomi itu tidak dilakukan dengan mengganti seluruh tanaman menjadi kopi. Petani tetap menanam kacang merah dan alpukat di antara tanaman kopi. Pola tersebut memberi tambahan nilai ekonomi sekaligus menjaga keberagaman tanaman.
Hutan tetap hidup, masyarakat tetap memperoleh manfaat
Ketika Ekonomi dan Konservasi Bertemu
Di sektor perkebunan, Sigi mendorong polikultur dan agroforestri. Di Kecamatan Palolo, misalnya, kakao ditanam bersama durian, alpukat dan jagung. Model tersebut membuat satu hamparan kebun menghasilkan komoditas dengan rentang waktu panen berbeda.
Pemerintah daerah juga mendorong penanaman tanaman bernilai ekonomi. Pada 2025, pemerintah merencanakan tambahan 50 ribu bibit durian. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan pendapatan kepada masyarakat tanpa harus membuka hutan.
Sebanyak 40 desa juga tercatat menjadi mitra agroforestri BPSKL Wilayah II Sulawesi. Program itu menggabungkan tanaman kayu dengan tanaman produktif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kayu dari hutan.
Inilah titik yang membuat pengalaman Sigi menarik jika dibaca bersama kajian CELIOS tentang Morowali.
CELIOS melihat diversifikasi ekonomi, pertanian, perikanan, dan energi terbarukan sebagai salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan pada pertambangan nikel. Sigi, dalam skala kabupaten, telah menjalankan gagasan serupa melalui pertanian berkelanjutan, agroforestri, hasil hutan bukan kayu, hilirisasi produk lokal, dan penguatan masyarakat adat.
Sebagai bagian dari komitmen Sigi Hijau, Afit mengungkapkan pihaknya terus terus berupaya meningkatkan SDM dagar produksi pertanian lebih baik.
“Memang masih penuh tantangan. Namun kami yakin komitmen Sigi Hijau adalah jalan ekonomi masyarakat Sigi yang memastikan lahan pertanian tetap bisa diolah, air tetap mengalir, dan udara tetap bersih untuk dihirup,” Afit mengatakan.
