PALU, rindang.ID | Ketangguhan menghadapi bencana tidak selalu dimulai dari infrastruktur besar. Di sejumlah desa di Sulawesi Tengah, perubahan justru tumbuh dari pengetahuan warga—mengenali ancaman, memahami peringatan dini, mengetahui jalur evakuasi, menjaga lingkungan, hingga mendorong pemerintah desa memasukkan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan.
Perubahan itu menjadi refleksi pelaksanaan Program Akselarasi DESTANA-API dan Aksi Antisipasi (ADAPTASI) yang berlangsung selama dua tahun, September 2024 hingga September 2026, di delapan desa di Kabupaten Sigi dan Donggala.
Program yang dijalankan Perkumpulan Imunitas dengan dukungan Caritas Jerman ini berfokus pada tiga pendekatan: Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Adaptasi Perubahan Iklim (API), dan Aksi Antisipatif, terutama dalam merespons peringatan dini.
“Pendekatan program menempatkan masyarakat sebagai aktor utama melalui Community Managed Disaster Risk Reduction (CMDRR). Warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi ikut mengenali dan menentukan cara desa mengelola risiko,” Direktur IMUNITAS, Shadiq, mengatakan saat memberi sambutan pada kegiatan Workshop Exit Strategy Program ADAPTASI di Palu, Selasa (15/9/2026).
Delapan desa sasaran yakni Berdikari, Rejeki, Sintuwu dan Sejahtera di Kecamatan Palolo, Sigi, serta Manimbaya, Palau, Pomolulu dan Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung, Donggala.
Saat program dimulai, seluruh desa masih berada pada kategori Pratama dalam indeks ketangguhan desa. Nilai awal di Sigi masing-masing Berdikari 26,60, Rejeki 25,80, Sejahtera 25,40 dan Sintuwu 22,70. Di Donggala, Manimbaya 35,55, Palau 45,40, Pomolulu 39,55 dan Rano 43,45.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pada kelembagaan, kesiapsiagaan, mitigasi, layanan dasar hingga kemampuan masyarakat pulih setelah bencana.
Namun, ketangguhan dalam ADAPTASI tidak hanya menyangkut kemampuan menyelamatkan diri. Program juga memperhatikan kelompok rentan, mata pencaharian, aset ekonomi, ekosistem, tata ruang, hutan, daerah aliran sungai, sumber air, pesisir, pengetahuan lokal, sistem peringatan dini dan kelembagaan desa.
Dari Pasif Menjadi Lebih Siap
Bagi Iga, warga Desa Sintuwu, perubahan paling terasa adalah bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan. Ia mengingat banjir yang melanda Sintuwu pada 2016. Saat itu, masyarakat cenderung pasif dan menunggu bantuan.
Kini, cara pandang tersebut mulai berubah.
“Perubahan yang kami dapatkan adalah bertambahnya pengetahuan tentang kebencanaan. Kami banyak belajar mengenai bencana sehingga lebih sadar terhadap ancaman yang ada di desa kami. Ancaman utamanya masih sama, yakni banjir.”
Warga mulai memahami bahwa menghadapi bencana bukan hanya soal menerima bantuan setelah kejadian. Mengenali ancaman, memahami peringatan dini, menjaga lingkungan dan menyiapkan evakuasi juga menjadi bagian dari pengurangan risiko.
Di Sintuwu, kelompok disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat lainnya turut dilibatkan. Akses bagi penyandang disabilitas yang sebelumnya terbatas mulai diperbaiki.
“Dulu di desa kami belum ada bidang atau jalur miring, sehingga teman-teman difabel kesulitan mengakses sejumlah tempat. Sekarang kami mulai memperbaikinya,” katanya.
Warga juga terlibat dalam penyusunan peta ancaman dan jalur evakuasi. Pengetahuan kebencanaan dengan demikian mulai diterjemahkan menjadi keputusan dan tindakan di tingkat desa.
Jejaring antarkomunitas juga mulai terbentuk. Ketika gempa terjadi di wilayah Palolo pada Juni, warga dari Donggala yang sama-sama mengikuti program datang membantu masyarakat Sintuwu.
Risiko Mulai Masuk Pembangunan Desa
Perubahan juga dirasakan di Desa Rano, Kecamatan Balaesang Tanjung. Herianto, warga setempat, mengatakan masyarakat belajar menelusuri sejarah banjir dan mengenali wilayah yang memiliki risiko lebih besar.
Pengetahuan itu kemudian memengaruhi perencanaan pembangunan desa.
“Setelah belajar melalui Program Adaptasi, kami mulai melihat perubahan dalam perencanaan pembangunan desa. Di Desa Rano, misalnya, sebelumnya belum ada program pembangunan drainase. Kami kemudian berkoordinasi dengan pemerintah desa dan akhirnya pembangunan drainase tersebut dianggarkan oleh pemerintah desa,” ujarnya.
Di Desa Palau, masyarakat menghadapi ancaman banjir rob. Warga mulai menyiapkan bibit mangrove untuk ditanam di belakang permukiman, sementara Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) membangun komunikasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Di desa lainnya, adaptasi terhadap kekeringan diarahkan pada penyediaan penampungan air dengan dukungan pemerintah daerah dan kelompok petani milenial.
Dengan demikian, adaptasi perubahan iklim tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan langsung dengan air, pertanian, pangan, lingkungan, dan mata pencaharian.
Ketangguhan Dibangun dari Kelembagaan
Penguatan kapasitas masyarakat selama program berjalan dibarengi pembangunan kelembagaan. Sejumlah desa didorong memiliki Relawan Siaga Bencana, FPRB, Kajian Risiko Bencana, peraturan desa tentang penanggulangan bencana, sistem peringatan dini, rencana evakuasi, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana hingga Protokol Aksi Dini.
Masyarakat juga mengikuti pelatihan terkait El Niño dan ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, manajemen posko, kesiapsiagaan banjir, longsor, kekeringan dan abrasi, hingga konservasi hutan.
Di Rano, pembentukan komunitas mendorong masyarakat membangun jejaring untuk rencana kontingensi serta penanaman pohon di daerah aliran sungai.
Herianto mengatakan masyarakat kini lebih peka terhadap informasi ancaman.
“Kami juga telah menghasilkan peraturan desa tentang kebencanaan di empat desa,” katanya.
Ia berharap kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi digunakan untuk mendukung kegiatan pengurangan risiko, termasuk pembersihan sungai.
Tantangan Setelah Program Berakhir
Dua tahun pelaksanaan ADAPTASI menunjukkan bahwa ketangguhan desa tidak cukup dibangun melalui pelatihan, dokumen atau pembentukan forum. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengetahuan dan kelembagaan tetap berjalan setelah program berakhir.
Di Sintuwu, kebutuhan jalur evakuasi dan akses bagi penyandang disabilitas masih perlu dilanjutkan. Masyarakat juga berencana menyusun peta multiancaman bersama empat desa agar risiko dapat dipahami secara lebih menyeluruh.
Keberhasilan program pada akhirnya bukan sekadar berapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi apakah masyarakat mengambil keputusan berbeda ketika ancaman datang: merespons peringatan dini, mengetahui jalur evakuasi, melibatkan kelompok rentan, serta mempertimbangkan risiko dalam pembangunan.
Hal itu penting karena perubahan iklim bagi masyarakat desa bukan sesuatu yang abstrak. Dampaknya dirasakan melalui kekeringan, berkurangnya air, gangguan pertanian, banjir, longsor, abrasi dan perubahan musim.
Karena itu, adaptasi bukan hanya tentang bertahan ketika bencana datang, tetapi memastikan masyarakat tetap dapat hidup ketika kondisi lingkungan berubah.
Setelah program berakhir, FPRB dan relawan perlu tetap aktif. Sistem peringatan dini harus diuji, sementara PRB dan API perlu terus masuk dalam perencanaan dan penganggaran desa.
Kajian risiko juga harus menjadi dasar keputusan pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif.
Jejaring antara desa, BPBD, FPRB, organisasi masyarakat sipil, akademisi dan pemerintah juga perlu terus dirawat.
Sebab, desa tangguh bukanlah desa yang tidak pernah mengalami bencana. Desa tangguh adalah desa yang mampu mengenali risikonya, mengurangi dampaknya, bertindak ketika peringatan datang, serta pulih dan belajar dari pengalaman.
ADAPTASI telah memulai proses itu dengan menggeser cara pandang masyarakat—dari menunggu bencana dan bantuan menuju mengenali risiko dan mengambil tindakan.
Kini tantangannya adalah menjaga perubahan tersebut tetap hidup setelah program selesai: dari pengetahuan menjadi tindakan, dari komunitas menjadi kelembagaan, dan dari pengalaman bencana menjadi modal untuk menghadapi perubahan.
