JAKARTA, rindang.ID | Saat dunia bergerak menuju energi hijau, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan transisi energi berkelanjutan. Dengan cadangan energi terbarukan yang melimpah, pemerintah kini menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034—sebuah peta jalan bagi masa depan kelistrikan nasional.
Namun, di balik angka ambisius yang ditargetkan—42,6 GW dari energi terbarukan, 10,3 GW penyimpanan daya, dan tambahan pembangkit fosil—ada pertanyaan besar: bisakah Indonesia memenuhi janji energi bersihnya?
Bagi Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), transisi ini masih jauh dari kata ideal. Target RUPTL lebih rendah dari komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar 56 GW pada 2030, belum cukup untuk menahan kenaikan suhu global sesuai Persetujuan Paris.
PLN, sebagai tulang punggung listrik nasional, menghadapi tantangan eksekusi. Dari target 10 GW pembangkit energi terbarukan di RUPTL 2021–2030, hanya 1,6 GW yang benar-benar beroperasi hingga pertengahan 2025.
“Salah satu ancaman utama transisi energi adalah lambatnya proses lelang dan negosiasi pembangkit terbarukan,” jelas Fabby.
Di sisi lain, IESR juga mengkritisi keberadaan 2,8 GW PLTU batu bara yang akan tetap beroperasi setelah 2030, serta masuknya energi nuklir yang belum memiliki regulasi matang.
Namun, di balik tantangan ini, peluang besar juga terbuka. 333 GW potensi energi terbarukan dengan tingkat pengembalian investasi menarik menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal kuat untuk beralih ke energi bersih.
“Jika kita bisa mempercepat transisi energi dan mengoptimalkan investasi, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menciptakan sistem energi yang lebih stabil dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Deon Arinaldo dari IESR.
Kini, pertanyaan terbesarnya adalah: apakah pemerintah siap memastikan bahwa RUPTL benar-benar menjadi langkah konkret menuju energi hijau? (bmz/*)
