PALU, rindang.ID | Momentum peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan dimanfaatkan oleh berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Tengah untuk menyuarakan kegelisahan kolektif atas situasi yang mereka nilai semakin mengkhawatirkan.
Melalui Deklarasi Solidaritas Perempuan Muda untuk Kedaulatan Tubuh dan Keadilan Ekologi (SEMESTA), mereka menyoroti empat krisis utama yang saling berkaitan: kekerasan seksual, kerusakan lingkungan, ketidakadilan kerja, dan terbatasnya akses kesehatan reproduksi.
Dalam pengantar deklarasi, disebutkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menghadapi kesenjangan serius antara kebijakan dan praktik di lapangan. Meski regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah diberlakukan, korban masih kerap kesulitan mengakses layanan medis dan keadilan hukum.
Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) mencatat, sepanjang Januari hingga Juni 2025 terdapat 104 kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Tengah, dengan kekerasan seksual menjadi kasus terbanyak.
Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya kasus femisida dan minimnya perlindungan bagi korban di berbagai ruang, termasuk lingkungan pendidikan dan tempat kerja.
Krisis iklim juga disebut memperburuk kerentanan perempuan, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi. Kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, serta perubahan pola cuaca berdampak langsung pada akses air bersih, keamanan pangan, hingga kesehatan mental perempuan.
“Tubuh perempuan menjadi ruang paling nyata dari krisis kerja, krisis ekologis, dan krisis kekerasan,” tegas Wulan, perwakilan SEMESTA saat pembacaan deklarasi di salah satu cafe di Kota Palu, Minggu (3/5/2026).
Kondisi paling rentan disebut terjadi di kawasan industri seperti Morowali, di mana perempuan pekerja menghadapi jam kerja panjang, upah rendah, hingga minimnya fasilitas ramah perempuan. Selain itu, praktik pelecehan seksual di tempat kerja, pengabaian hak maternitas, serta lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) masih kerap terjadi.
Aliansi SEMESTA yang terdiri dari organisasi perempuan, jurnalis, pekerja rumah tangga, perempuan masyarakat adat, komunitas lingkungan, hingga individu ini menilai bahwa persoalan yang dihadapi perempuan bukan sekadar isu personal, melainkan persoalan struktural yang berkaitan erat dengan sistem ekonomi-politik dan kebijakan negara.
Dalam deklarasi tersebut, mereka juga menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, penghapusan kekerasan seksual melalui layanan korban yang gratis, aman, serta proses hukum yang berpihak. Kedua, keadilan ekologis dengan menghentikan praktik industri yang merusak lingkungan serta melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan.
Ketiga, kerja layak bagi perempuan dengan upah adil, kondisi kerja aman, dan perlindungan dari diskriminasi. Keempat, pemenuhan hak kesehatan reproduksi yang aman, terjangkau, dan bebas stigma.
SEMESTA juga menyinggung situasi politik yang dinilai semakin membungkam kritik dan menguatkan pendekatan militeristik, sementara pelanggar hak asasi manusia justru mendapat ruang kekuasaan. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat penting untuk membangun kesadaran kritis dalam memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis.
“Tidak ada kerja layak tanpa keselamatan tubuh perempuan. Ketika perempuan terus menjadi korban, maka yang gagal adalah sistem, bukan individunya,” tegas Wulan.
Deklarasi ini menjadi penegasan bahwa perjuangan perempuan tidak terpisahkan dari perjuangan buruh dan keadilan sosial secara luas. Mereka menolak diam dan menyatakan komitmen untuk terus melawan sistem yang dinilai eksploitatif terhadap perempuan dan lingkungan.
