PALU, rindang.id | “Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, namun juga dari kemampuan kita menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian alam. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk mewariskan lingkungan yang bersih, sehat, dan produktif kepada anak cucu kita.”
Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, saat membuka Environmental Fest 2026 di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (26/6/2026). Ini adalah hajatan kali kedua setelah 2025 dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup. Beberapa perusahaan di Sulawesi Tengah turut menyeponsori kegiatan ini.
Dalam kesempatan yang sama, Reny juga menyoroti meningkatnya suhu udara di Kota Palu yang sempat mencapai 34,7 derajat Celsius. Ia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai dampak perubahan iklim, termasuk risiko heat stroke akibat cuaca yang semakin ekstrem.
Namun, di balik komitmen tersebut, arah pembangunan Sulawesi Tengah sesungguhnya masih belum jelas, alih-alih menyebutnya sebagai pembangunan hijau. Sebab, data emisi menunjukkan pertumbuhan industri berbasis batubara justru semakin masif dan menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di provinsi ini.
Ketergantungan pada PLTU Captive
Profil emisi Sulawesi Tengah yang termuat dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca, memperlihatkan sektor energi sebagai penyumbang emisi terbesar. Pada 2024, emisi sektor ini diperkirakan mencapai sekitar 30,33 juta ton CO₂e.
Yang paling dominan berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive berbahan bakar batubara yang memasok kebutuhan listrik industri pengolahan nikel. Pembangkit tersebut menyumbang sekitar 94,7 persen dari total emisi sektor energi.
Total kapasitas PLTU captive di Sulawesi Tengah pada 2024 diperkirakan mencapai sekitar 6.490 MW. Sebagian besar berada di kawasan industri Morowali dan Morowali Utara.
Di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), perusahaan yang ikut berkontribusi pada Environmental Fest 2026, kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar batubara telah mencapai sekitar 5.190 MW dan masih direncanakan bertambah sekitar 3.160 MW hingga 2026.
Sementara itu, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara mengoperasikan sekitar 1.100 MW, ditambah sekitar 200 MW dari berbagai industri lainnya.
Apabila seluruh proyek berjalan sesuai rencana, kapasitas PLTU captive di Sulawesi Tengah diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 8,35 GW pada 2026.
Batubara Masih Mendominasi
Masifnya pembangunan pembangkit industri membuat kebutuhan batubara terus meningkat.
Pada 2024, konsumsi batubara PLTU captive diperkirakan mencapai sekitar 20,5 juta ton per tahun. Batubara jenis sub-bituminous menjadi bahan bakar utama untuk memasok energi bagi industri pengolahan nikel yang berkembang pesat.
Akibatnya, bauran energi Sulawesi Tengah masih didominasi batubara hingga sekitar 85,31 persen. Sementara kontribusi energi baru terbarukan baru berada di kisaran 10,40 persen.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen pemerintah yang mendorong penggunaan energi bersih dengan realitas kebutuhan energi industri yang masih bergantung pada bahan bakar fosil.
Dampak terhadap Krisis Iklim
Dominasi PLTU batubara tidak hanya berkontribusi terhadap tingginya emisi karbon, tetapi juga memperbesar risiko krisis iklim di Sulawesi Tengah.
Estimasi menunjukkan pembakaran batubara dari sektor industri menghasilkan sekitar 37,39 juta ton CO₂e per tahun.
Dalam jangka panjang, jika tidak ada perubahan kebijakan, total emisi gas rumah kaca Sulawesi Tengah diperkirakan meningkat menjadi sekitar 34,48 juta ton CO₂e pada 2030.
Kenaikan emisi tersebut beriringan dengan tren peningkatan suhu udara. Berdasarkan catatan Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Lore Lindu Bariri, data historis 1976–2020 di Kota Palu, suhu rata-rata meningkat sekitar 0,0252 derajat Celsius setiap tahun.
“Bahkan, kenaikan suhu minimum berlangsung lebih cepat, mencapai sekitar 0,0319 derajat Celsius per tahun,” kata Kepala SPAG Lore Lindu Bariri, Asep Firman Ilahi.
Data anomali suhu juga memperlihatkan pemanasan yang semakin nyata sejak awal tahun 2000-an.
Di sisi lain, perubahan iklim turut meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Banjir kini menjadi jenis bencana paling dominan di Sulawesi Tengah dengan kontribusi sekitar 75,36 persen dari seluruh kejadian bencana, termasuk di wilayah-wilayah yang berkembang sebagai pusat industri.
Antara Pertumbuhan dan Warisan Lingkungan
Ekspansi industri nikel juga membawa konsekuensi lain berupa hilangnya tutupan hutan yang selama ini berfungsi sebagai penyerap karbon alami (carbon sink).
Kondisi ini berpotensi menciptakan emission lock-in, yakni situasi ketika investasi besar pada infrastruktur energi fosil membuat daerah semakin sulit beralih menuju energi bersih karena ketergantungan ekonomi yang sudah terbangun.
Di satu sisi, pemerintah daerah menyampaikan komitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Di sisi lain, perluasan PLTU captive berbahan bakar batubara masih menjadi tulang punggung hilirisasi industri nikel di Sulawesi Tengah.
Kontras antara narasi pembangunan hijau dan fakta tingginya emisi dari sektor industri inilah yang menjadi tantangan besar bagi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan pembangunan yang benar-benar berketahanan iklim sekaligus memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca pada 2030.
