PALU, rindang.ID | Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sulawesi Tengah terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat di tingkat tapak. Salah satunya melalui penyerahan bantuan sarana dan prasarana (sarpras) pengendalian karhutla kepada Masyarakat Peduli Api (MPA).
Bantuan tersebut diserahkan oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah seusai upacara bendera peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026).
Peralatan yang diberikan antara lain jet shooter, alat pemadam api ringan (APAR), masker, baju antapi, helm, pemukul api, sepatu tahan api, dan sarung tangan. Bantuan secara simbolis diterima perwakilan MPA Desa Lumbudolo, wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banawa Lalundu, Idul.
Bantuan ini tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok. Sarpras akan didistribusikan melalui 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, yang terdiri atas 13 KPH dan satu Taman Hutan Raya (Tahura).
Selain MPA, bantuan juga diarahkan untuk mendukung kelompok tani serta Brigade Pengendalian Karhutla (Brigdalkarhutla) yang berada di masing-masing wilayah KPH.
Distribusi diprioritaskan pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi, di antaranya Kabupaten Morowali, Morowali Utara, Poso, dan Tojo Una-Una.
Pemberian peralatan dilakukan dengan pendekatan tingkat tapak agar kelompok masyarakat dan petugas memiliki peralatan yang mudah dibawa serta dapat digunakan untuk melakukan penanganan awal ketika api muncul, baik di lahan masyarakat maupun di dalam kawasan hutan.
Bagian dari Upaya REDD+
Bantuan sarpras ini juga berkaitan dengan agenda Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) di Sulawesi Tengah.
Pendanaan pengadaan sarpras bersumber dari skema Results-Based Payment (RBP) Green Climate Fund (GCF), yakni insentif atas capaian Indonesia dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Selain bantuan sarpras, juga akan dibentuk dua kelompik MPA pada masing-masing KPH dan pembentukan brigdal karhutla sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sulteng dalam menangani pencegahan kasus karhutla.
Dinas Kehutanan bersama dengan KEMITRAAN selaku lembaga perantara program RBP REDD+ juga memfasilitasi pembangunan posko Crisis Respon unit di 4 kabupaten yakni Morowali utara, Banggai, Poso, dan Ampana sebagai bentuk siaga dalam penanganan karhutla.
Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu ancaman terhadap upaya penurunan emisi karena pembakaran vegetasi dan material organik dapat melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer. Karena itu, pencegahan dan penanganan awal karhutla di tingkat tapak menjadi bagian penting dari strategi mitigasi perubahan iklim.
MPA sendiri merupakan aktor penting dalam pengelolaan kebakaran berbasis masyarakat.
Mendesak di Tengah Risiko Karhutla
Penguatan sarpras menjadi semakin penting di tengah kondisi iklim yang semakin panas dan meningkatnya risiko karhutla di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.
“Peralatan yang bersifat portable memungkinkan penanganan dilakukan lebih cepat, terutama pada lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. Kecepatan penanganan menjadi penting untuk mencegah api berkembang dan meluas,” kata Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Susanto, di Kantor Gubernur Sulteng.
Dari perspektif perubahan iklim, pencegahan kebakaran juga penting untuk menghindari pelepasan emisi karbon dalam jumlah besar dan menjaga keberlanjutan capaian penurunan emisi Sulawesi Tengah.
Melalui kolaborasi ini, bantuan sarpras diharapkan tidak berhenti pada penyerahan peralatan, tetapi menjadi bagian dari sistem pencegahan karhutla berbasis masyarakat.
