PATI, rindang.ID | Puluhan warga dan petani di kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Upacara Rakyat di Bukit Selo Montro, Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Pati, Senin (17/8/2026).
Upacara yang dipimpin Gunretno, tokoh masyarakat Kendeng, turut dihadiri Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) serta sejumlah kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat sosial.
Mereka antara lain berasal dari Kabinet Bayangan, Konferensi Republik, Forum Intelektual Antar-Disiplin (FIAD), Koperasi Indonesia Baru, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, serta sejumlah kelompok masyarakat lainnya.
Perwakilan Kabinet Bayangan yang hadir antara lain Bhima Yudhistira, Media Askar, Nabiyla Risfa Izzati, dan Isnawati Hidayah.
“Kehadiran kami untuk menjadi bagian dari simpul-simpul gerakan rakyat agar saling terhubung,” ujar Media Askar mewakili Kabinet Bayangan.
Dari Konferensi Republik hadir Yanuar Nugroho. Sementara dari FIAD, sejumlah akademisi seperti Zainal Arifin Mochtar dan Bivitri Susanti turut mengikuti upacara.
Bivitri mengatakan, situasi yang dihadapi masyarakat saat ini membutuhkan persatuan berbagai kelompok dalam memperjuangkan kepentingan warga.
“Di tengah situasi negara yang sangat menyulitkan warga, seluruh kelompok harus bersatu dalam setiap perjuangan warga,” kata Bivitri.
Yanuar Nugroho menilai keterlibatan masyarakat dalam gerakan semacam ini merupakan bagian dari upaya memaknai kemerdekaan secara lebih substantif.
“Terlibat dalam upaya warga memaknai kemerdekaan sebagai keberanian untuk membayangkan dan mewujudkan masa depannya sendiri,” ujarnya.
Penulis buku Reset Indonesia, Dandhy Laksono, juga hadir mewakili Koperasi Indonesia Baru. Dukungan turut datang dari LBH Semarang dan Pengurus Masjid Nurul Asri.
Menjaga Lingkungan, Memaknai Kemerdekaan
Upacara Rakyat di Pati menjadi simbol perlawanan dan konsolidasi masyarakat yang selama lebih dari dua dekade mempertahankan kawasan Pegunungan Kendeng dari ancaman penambangan batuan karst.
Gunretno mengatakan, pelaksanaan upacara tersebut tidak sekadar menjadi seremoni peringatan kemerdekaan, tetapi juga upaya menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.
“Upacara ini ada untuk mewujudkan Pancasila tidak sekadar teks,” kata Gunretno.
Senada, Zainal Arifin Mochtar menilai makna kemerdekaan perlu dilihat dari perspektif masyarakat, bukan hanya dari sudut pandang negara.
“Perlu untuk mengilhami bagaimana cara rakyat melihat kemerdekaan, bukan hanya cara negara melihat kemerdekaan,” ujarnya.
Para peserta juga menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat, mulai dari tekanan ekonomi, kebijakan pembangunan, persoalan lingkungan, hingga pengelolaan anggaran negara.
Dalam pernyataan mereka, sejumlah kebijakan pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi sorotan. Mereka menilai berbagai kebijakan tersebut perlu memastikan kepentingan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas.
Pati disebut sebagai salah satu titik konsolidasi masyarakat dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat. Bagi mereka, pemerintah merupakan pengelola sekaligus penerima mandat rakyat, sehingga kebijakan negara dinilai harus tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.
Upacara Rakyat tersebut kemudian ditutup dengan seruan kemerdekaan sebagai simbol harapan agar peringatan 81 tahun Indonesia merdeka tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi momentum memperkuat perjuangan masyarakat untuk lingkungan, keadilan, dan kehidupan yang lebih baik.
