SIGI, rindang.ID | Katanya, saling berbagi cerita dapat membuat masalah yang tadinya kusut bisa jadi lebih terstruktur, perasaan lebih lega dan napas lebih longgar. Dan di momen Temu Wicara Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Palu berkelanjutan di Desa Pulu, semangat itu muncul.
Obrolan-obrolan informal antarwarga membuka pertemuan siang itu. Ada yang saling bertanya tentang hasil tani, irigasi, MBG, hingga ingatan-ingatan lama tentang sungai. Balai warga Desa Pulu, Kecamatan Dolo Selatan, Sabtu siang (31/1/2026) tak sekadar menjadi ruang pertemuan, ia menjadi tempat orang-orang menaruh ingatan, kecemasan, dan harapan tentang sungai yang selama ini mengalir di belakang rumah mereka yang kadang memberi hidup, kadang datang sebagai ancaman.
Wilayah ini terdiri dari 12 desa yang dialiri sedikitnya delapan sungai aktif. Sejak dulu, air memang kerap meluap. Tetapi warga merasakan satu perubahan besar pascagempa: banjir datang lebih sering, lebih cepat, dan membawa daya rusak yang jauh lebih ganas. Retakan tanah, longsoran pegunungan, serta kubangan material di hulu membentuk ancaman baru yang terus hidup setiap musim hujan.
Temu wicara pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Palu berkelanjutan digelar sederhana. Tikar digelar, warga duduk lesehan, melingkar, dan satu per satu warga dari 12 desa di Dolo Selatan angkat bicara. Ada komunitas muda, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Kelompok Siaga Bencana (KSB), aparat desa, hingga perwakilan pemerintah daerah. Mereka datang membawa cerita masing-masing tentang sungai: tentang lumpur, sawah yang hilang, juga tentang rencana-rencana kecil yang belum sempat diwujudkan.
“Penataan wilayah di Dolo Selatan sering dilakukan setelah bencana, bukan sebelum. Makanya ini jadi seperti mitigasi,” ujar Camat Dolo Selatan, Yahya yang membuka temu wicara.
Ia berbicara tentang kebiasaan dan cara pandang terhadap sungai yang harus dimulai dari hal sederhana, yakni pengelolaan sampah. Ia senang karena pertemuan siang itu dihadiri hampir semua perwakilan desa dan dengan latarbelakang beragam.
Di ruangan itu, sungai tidak dibicarakan sebagai garis biru di peta, melainkan sebagai bagian dari hidup sehari-hari. Momen temu wicara menjadi ajang bertukar cara pandang tentang sungai, tentang sampah yang hanyut, hulu yang tak terjaga, dan hilir yang menanggung akibat.
Ida, Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Sigi, menawarkan satu gagasan yang membuat beberapa peserta mengangguk pelan, yakni mengintegrasikan DAS dengan pertanian dan wisata.
“Mungkin juga membangun konsep wisata edukasi bencana,” katanya.
Sungai, dalam pandangannya, tak harus selalu hadir sebagai ancaman, tetapi juga ruang belajar dan sumber ekonomi baru.
Nada serupa datang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sigi. Siti Hadijah yang akrab disapa Dian. Katanya, tahun ini ada 12 rencana aksi prioritas penggunaan dana desa, salah satunya desa tangguh iklim dan bencana.
“Kita juga harus satu persepsi tentang penyebab banjir,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya aksi konkret di tingkat desa: penanaman pohon, terasering, sumur resapan, pengelolaan limbah, hingga pengawasan aktivitas ilegal di DAS. Semua itu, katanya, bisa dan harus diusulkan oleh KSB karena ketangguhan bencana dan iklim sudah masuk prioritas dana desa.
Namun cerita dari warga memperlihatkan bahwa kebijakan sering kali belum menyentuh kenyataan di lapangan.
Ada cerita dari perwakilan Desa Walatana yang mengisahkan Sungai Sauri yang sering meluap. Dua dusun dengan sekitar 70 hektare lahan pertanian di sana kini tak lagi berfungsi.
Aspirasi masyarakat sudah sering disampaikan ke pemerintah daerah, tapi belum ada respons. Yang banyak membantu justru NGO.
Firman, warga Desa Bangga, mengangkat persoalan lain. Sungai Ore di desanya berada lebih rendah dibanding Sungai Miu.
“Itu yang harus juga dinormalisasi,” ujarnya, menyiratkan ketimpangan penanganan antarwilayah.
Dari Desa Baluase, Fardin bercerita tentang Sungai Palindo. Ia datang bersama kawan-kawan organisasi pecinta alam yang selama ini bergerak dengan sumber daya terbatas. “Kami butuh dukungan pemerintah,” katanya singkat.
Anak-anak muda pun tak tinggal diam. Karang Taruna Desa Bangga sedang merancang konsep wisata di sekitar DAS atau bendung, tetapi rencana itu masih menggantung tanpa sokongan kebijakan dan anggaran. Sementara di Desa Balongga, Mustakim dari Karang Taruna menceritakan rutinitas menanam pohon di sepanjang Sungai Ompi dan imbauan agar warga tidak membuang sampah.
“Masalahnya ada di hulu, di desa di atas Balongga. Karena sampah juga sering dari sana,” katanya.
Ia berharap ada penegasan dari camat agar semua desa memiliki komitmen yang sama menjaga sungai.
Kepala Desa Pulu, Ilham, menutup deretan keluh kesah dengan satu usulan sederhana namun politis: satu proposal bersama, ditandatangani semua kepala desa di Dolo Selatan, khusus untuk penanganan sungai. Sebuah simbol kesepakatan kolektif, bahwa sungai tak bisa diurus sendiri-sendiri.
Di sisi lain, Muhammad Jauhari, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Baperida Sigi mengingatkan pentingnya data. Pengelolaan DAS membutuhkan data detail agar setiap langkah jelas arah dan ukurannya.
Temu wicara ini juga menjadi momentum warga mengingat kembali berapa Dolo Selatan menyimpan bencana lain selain banjir bandang.
“Dolo Selatan harus diingat, di sini menyimpan banyak potensi bencana: banjir, juga sesar Palu-Koro,” Ketua FPRB Sulawesi Tengah, Sadiq, mengingatkan.
Menurutnya, pekerjaan rumah sesungguhnya justru dimulai setelah pertemuan usai: apa yang akan dilakukan bersama. Diskusi tentang banjir, katanya, terlalu sering muncul saat bencana terjadi, tetapi jarang dibicarakan di masa kering.
Warga yang hadir meng-iyakan, bahwa mitigasi harus bertumpu pada integrasi ekonomi, sosial, dan budaya. Sungai perlu dipandang sebagai “rumah” yang dijaga, bukan sekadar sumber musibah. Pendekatan pengelolaan DAS pun tak harus selalu versi pemerintah; pendekatan lokal seperti penggunaan bambu sebagai penahan air, kearifan setempat, dan pengetahuan warga bisa menjadi alternatif yang relevan.
Dari temu wicara itu, beberapa kesimpulan mengemuka: perlunya kajian detail risiko bencana dan rencana kontinjensi, peningkatan kapasitas masyarakat, koordinasi antar desa, partisipasi dan kolaborasi semua pihak di tingkat desa; serta penguatan pengetahuan tentang sistem peringatan dini.
Kapasitas dan ketangguhan masyarakat Dolo Selatan, kata banyak peserta, sebenarnya sudah ada. Tinggal diperkuat dan disatukan.
Saat diskusi berakhir, sungai-sungai di Dolo Selatan tetap mengalir seperti biasa. Tapi di balai warga Desa Pulu, sungai telah diceritakan ulang. Bukan hanya sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang hidup bersama yang menuntut kesepakatan, kesadaran, dan kerja panjang lintas desa.
