PALU, rindang.ID – Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Tengah mencatat pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di daerah itu mencapai rata-rata 84 ton per hari. Jumlah ini merupakan bagian dari target penyaluran sebanyak 13.056 ton untuk periode Juli hingga Desember 2025.
Data Bulog Sulawesi Tengah menunjukan bahwa hingga 31 Juli 2025 realisasi penyaluran SPHP mencapai 266,600 ton atau 27,23 persen dari target Juli sebesar 979,22 ton. Angka tersebut baru sekitar 2,03 persen dari total target hingga Desember.
“Upaya ini merupakan langkah pemerintah dalam melindungi daya beli dan keterjangkauan harga bagi konsumen, sebagaimana penugasan SPHP berdasarkan surat dari Badan Pangan Nasional Nomor 173/TS/02.02/K/7/2025 tanggal 8 Juli 2025,” Pemimpin Wilayah Bulog Sulteng, Jusri mengatakan.
Jusri menjelaskan, penyaluran beras SPHP dilakukan sesuai Keputusan Kepala Bapanas Nomor 224 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Keputusan Nomor 215 Tahun 2025 mengenai petunjuk teknis stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Dalam aturan itu, distribusi beras SPHP dilaksanakan melalui sejumlah saluran mitra Bulog, antara lain pengecer di pasar rakyat, koperasi desa atau kelurahan, outlet pangan binaan pemerintah daerah dan Gerakan Pangan Murah (GPM), BUMN, instansi pemerintah, Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, serta swalayan atau toko modern non-grosir.
Masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga Rp11.000 per kilogram di gudang Bulog, sementara mitra menjual maksimal sesuai harga eceran tertinggi (HET) beras medium yakni Rp12.500 per kilogram. Setiap mitra dibatasi pengambilan maksimal 2 ton per transaksi, sementara konsumen akhir hanya boleh membeli maksimal dua karung ukuran 5 kilogram dan tidak diperkenankan untuk memperjualbelikannya kembali.
Setiap mitra pelaksana SPHP wajib melalui proses verifikasi, yang dapat melibatkan dinas pangan, perdagangan, maupun Satgas Pangan Polri di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Saat ini, penyaluran SPHP di Sulawesi Tengah telah dilakukan melalui pasar rakyat yang menjadi lokasi pencatatan BPS, outlet BUMN, KDMP, hingga kegiatan GPM oleh pemerintah daerah maupun TNI.
“Harapannya dengan tambahan saluran mitra sesuai juknis terbaru, penyaluran SPHP semakin masif, sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan beras dengan harga terjangkau dan bisa menekan harga beras di pasaran,” tambahnya.
