PARIGI MOUTONG, rindang.ID | Pemenuhan hak anak tidak cukup hanya melalui akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Kualitas lingkungan hidup, ketersediaan pangan sehat, serta ruang tumbuh yang aman juga menjadi bagian penting yang perlu dijamin pemerintah.
Persoalan tersebut mengemuka dalam dialog multipihak bertajuk “Sinergi Lintas Sektor untuk Pemenuhan Hak Anak atas Keadilan Ekologi di Kabupaten Parigi Moutong” , yang digelar Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi bersama jaringan organisasi masyarakat sipil (CSO) di Hotel Anutapura Parigi, Rabu (18/11/2026).
Dialog ini mempertemukan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, organisasi masyarakat sipil, serta Forum Anak Daerah Randa Kabilasa. Pertemuan tersebut bertujuan mendorong integrasi isu hak anak atas lingkungan hidup dan pangan lokal ke dalam kebijakan serta program kerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Bupati Parigi Moutong yang diwakili Sekda, Zulfinasran Achmad, menegaskan bahwa pemenuhan hak anak bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, melainkan tanggung jawab moral, sosial, dan konstitusional yang harus dijalankan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh identitas, pendidikan, pelayanan kesehatan, pengasuhan yang layak, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan tidak ada anak yang kehilangan haknya akibat keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, perbedaan sosial, maupun faktor lingkungan tempat tinggal.
Bupati juga menyoroti keterkaitan antara pemenuhan hak anak dan kondisi lingkungan hidup. Anak-anak membutuhkan air bersih, udara sehat, pangan yang aman, serta ruang hidup yang terbebas dari ancaman kerusakan lingkungan.
Pencemaran air, buruknya pengelolaan sampah, kerusakan hutan, perubahan iklim, hingga bencana ekologis dapat berdampak langsung terhadap kesehatan, pendidikan, keselamatan, dan masa depan anak.
“Pembangunan daerah harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, perlindungan anak, dan kelestarian lingkungan,” Kata Zulfinasran.
Tantangan Pemenuhan Hak Anak di Tingkat Komunitas
Dalam kesempatan yang sama, Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi memaparkan hasil konsolidasi dan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama jaringan CSO isu hak anak Sulawesi Tengah yang telah dilaksanakan di Palu pada 27 Juni 2026.
Hasil diskusi mengidentifikasi sejumlah persoalan mendasar yang masih menghambat pemenuhan hak anak di tingkat komunitas.
Pertama, keterbatasan geografis dan akses infrastruktur, terutama di wilayah pelosok desa. Minimnya akses jalan dan sarana pendidikan menjadi hambatan dalam pemenuhan kebutuhan gizi maupun akses literasi anak.
Kedua, kemiskinan sistemik dan persoalan sosial budaya. Dalam sejumlah kondisi, keterbatasan ekonomi membuat orang tua lebih memprioritaskan anak membantu pekerjaan di kebun dibandingkan mengikuti pendidikan. Persoalan tersebut juga diperparah budaya perundungan.
Ketiga, pergeseran pola konsumsi. Meningkatnya konsumsi makanan instan dan penggunaan plastik sekali pakai dinilai mengikis pengetahuan anak terhadap keanekaragaman pangan lokal.
Keempat, krisis ekologi dan perubahan iklim. Degradasi kawasan pesisir, mikroplastik dalam rantai makanan, serta anomali suhu ekstrem di Parigi Moutong menjadi ancaman terhadap kesehatan dan sumber pangan lokal anak.
CAPPA juga memaparkan sejumlah praktik baik yang telah dikembangkan bersama CSO hak anak Sulawesi Tengah, seperti kebun sekolah, penanaman mangrove, pemilahan sampah di PAUD, edukasi pangan bergizi, hingga kegiatan literasi lingkungan.
“Ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dapat dilakukan melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, melibatkan keluarga, sekolah, tokoh adat, dan masyarakat,” kata Direktur Cappa Keadilan Ekologi, Utari Octika Rani, saat membawakan materinya.
Dalam program Sehat Alam Sehat Anak (SASA), CAPPA juga mendorong penguatan hak anak atas lingkungan hidup dan pangan lokal melalui pengembangan kebun sekolah, literasi kreatif, pengenalan pangan lokal, serta ruang ekspresi anak.
Perlu Penguatan Kebijakan Kabupaten Layak Anak
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Parigi Moutong, Hairudin, memaparkan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dan perlindungan anak.
Ia menjelaskan, Kabupaten Layak Anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan keluarga secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Dalam sistem tersebut, anak tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Parigi Moutong sendiri telah memperoleh predikat KLA kategori Pratama sebanyak lima kali, yakni pada 2019, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Pemerintah daerah berharap capaian berikutnya dapat meningkat ke kategori Madya, Nindya, hingga Utama.
Namun, penguatan kebijakan dan kelembagaan masih diperlukan. Di antaranya melalui optimalisasi Gugus Tugas KLA, penyusunan atau pembaruan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, penguatan data anak terpilah, serta integrasi program dan anggaran pemenuhan hak anak dalam perencanaan OPD.
Hairudin juga mengungkapkan bahwa UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mencatat 83 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, 27 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak, sementara 25 kasus merupakan kekerasan fisik terhadap orang dewasa.
“Ini menunjukkan bahwa penguatan perlindungan anak masih menjadi pekerjaan penting pemerintah daerah, baik melalui pencegahan maupun penanganan kasus,” Hairudin mengatakan.
Dorong Integrasi Program dan Kebijakan
Melalui dialog multipihak ini, CAPPA bersama jaringan CSO mendorong sejumlah agenda kolaborasi untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
Agenda tersebut antara lain penguatan mitigasi bencana berbasis anak, pengembangan literasi ekologis melalui karya tulis anak, pendataan anak tidak sekolah dan anak penyandang disabilitas, serta pengembangan basis data dan riset kebutuhan anak.
Selain itu, terdapat usulan penguatan jurnalistik ramah anak, forum diskusi multisektoral, integrasi isu hak anak dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta penyusunan policy brief sebagai dasar kebijakan daerah berbasis bukti.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempertemukan program pemerintah dengan praktik baik yang telah dikembangkan masyarakat sipil di tingkat desa dan komunitas.



