PALU, rindang.ID | Bonus demografi tidak otomatis menghadirkan keuntungan bagi Indonesia, bahkan bisa berubah menjadi kerugian besar atau “boncos” jika tidak dikelola dengan tepat.
Peringatan itu disampaikan Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN, Prof. Budi Setiyono, saat menjadi narasumber pada Kuliah Tamu Demografi bertajuk Demografi dalam Perencanaan Pembangunan Pemerintah untuk Mencapai Indonesia Emas 2045 yang digelar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tadulako pada Jumat (21/11/2025).
Dalam paparannya, Budi menekankan bahwa bonus demografi sering disalahartikan sebagai keuntungan otomatis bagi negara, padahal justru sebaliknya.
“Banyak yang menganggap bonus demografi itu seperti diskon, voucher, atau gratis. Padahal bukan itu. Bonus demografi adalah lintasan peristiwa yang sangat pendek dan hanya terjadi sekali. Kalau salah kelola, bukan bonus tetapi boncos,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap tahun Indonesia mencatat sekitar 4,8 juta kelahiran, situasi yang menuntut pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan dalam jumlah sepadan. Tanpa antisipasi serius, kondisi itu berpotensi melahirkan gelombang pengangguran baru, terutama pada kelompok usia 15–24 tahun yang saat ini tingkat penganggurannya mencapai 17,45 persen.
Menurutnya, Kemendukbangga/BKKBN memegang mandat strategis dalam tata kelola kependudukan, memastikan keseimbangan antara supply berupa penduduk yang berkualitas dengan demand berupa tersedianya lapangan kerja dari industri dan dunia usaha. Jika kelompok usia produktif tidak terserap, produktivitas negara ikut terancam.
Mengarah ke visi Indonesia Emas 2045, Budi menguraikan sejumlah prasyarat penting: seluruh penduduk menempuh wajib belajar 13 tahun, memiliki keterampilan profesi dan sertifikat kompetensi, terserap sebagai pencari kerja maupun pencipta lapangan kerja, membayar pajak penghasilan, serta mendapatkan perlindungan sosial memadai.
Ia mengibaratkan strategi pembangunan seperti merancang sepeda. Begitu juga pembangunan; seluruh komponen harus selaras dan proporsional.
“Kalau stand kecil, roda terlalu besar, atau rantai putus, tidak mungkin sepeda itu sampai ke tujuan,” tuturnya.
Di hadapan mahasiswa, ia menekankan pentingnya meningkatkan daya saing melalui sertifikat kompetensi yang sesuai minat akademik.
Kampus didorong membangun sistem identifikasi kebutuhan pasar tenaga kerja lewat pertemuan rutin dengan HRD mitra industri. Melalui forum tersebut, kampus dapat memetakan kebutuhan industri, menyusun kurikulum adaptif, serta menyediakan pelatihan tambahan untuk menutup kesenjangan antara output pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.
Mahasiswa pun didorong tidak hanya menjadi job seeker, tetapi juga job creator dalam rantai pasok produksi dan pemasaran.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Tadulako, Prof. Dr. M. Rusyadi H., menyoroti perubahan komposisi penduduk produktif yang menunjukkan peningkatan signifikan perempuan berpendidikan di masa depan. Ia mencontohkan perkembangan jumlah mahasiswa perempuan di berbagai program studi.
“Dulu hanya satu perempuan masuk jurusan Fisika Unhas, tetapi sekarang jumlahnya sudah mencapai 80 persen. Mudah-mudahan rumah tangga menjadi lebih bagus ke depan,” katanya.
Kuliah tamu ini menjadi pengingat bahwa peluang bonus demografi hanya bisa diwujudkan jika seluruh komponen seperti pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan generasi muda bergerak serempak dalam menyiapkan SDM produktif, kompetitif, dan adaptif menghadapi perubahan.
Tanpa itu, bonus demografi bukan hanya hilang, tetapi dapat berubah menjadi beban besar bagi pembangunan nasional.
