MINAHASA UTARA, rindang.ID | Pakar konservasi dan aktivis lingkungan menegaskan bahwa model konservasi konvensional yang diterapkan pemerintah telah gagal menjawab tantangan kerusakan ekosistem laut Indonesia. Mereka menilai keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal kini menjadi solusi utama dalam menjaga kelestarian alam.
Diskusi tersebut muncul dalam Talkshow III Green Press Community (GPC) 2026 yang bertajuk “Konservasi Laut Berbasis Komunitas dan Masyarakat Adat” di Hotel Sutan Raja, Minahasa Utara, Sabtu (7/2/2026).
Erwin Suryana dari Working Group ICCAs menekankan bahwa pendekatan konservasi formal dan administratif tidak lagi cukup mengatasi masalah.
“Keterlibatan aktif masyarakat lokal bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mengatasi kebuntuan konservasi di Indonesia,” kata Erwin.
Prof. Rignolda Djamaludin dari Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melontarkan kritik terhadap target perlindungan laut 30 persen yang dicanangkan Indonesia. Ia mengatakan target tersebut seringkali hanya indah “di atas kertas” karena rentan terhadap kepentingan ekstraktif.
“Jika di wilayah konservasi ditemukan kandungan emas atau nikel, wilayah itu pasti dirampas. Saya hanya percaya pada konservasi yang dipraktikkan langsung oleh masyarakat yang hidup berdampingan dengan alamnya,” tegas dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi ini.
Praktik Adat Terbukti Lebih Efektif
Di wilayah Timur Indonesia, tradisi leluhur terbukti lebih efektif menjaga ekosistem dibandingkan regulasi negara. Jurnalis senior Victor Mambor mencontohkan praktik Sasi di Papua, sebuah hukum adat yang melarang pengambilan hasil alam tertentu dalam periode waktu tertentu.
Dalam pengelolaan Sasi laut, perempuan Papua memainkan peran krusial. Kelompok perempuan seperti Waifuna dan Zakan Day mengendalikan manajemen wilayah Sasi laut, mengatur jadwal buka-tutup sasi, dan melarang praktik penangkapan ikan yang merusak ekosistem.
“Mereka tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga mengelola ekowisata berbasis homestay yang berdampak langsung pada ekonomi warga,” ungkap Victor.
Namun, Victor mencatat kesenjangan pengetahuan. Banyak warga Papua belum memahami konsep Blue Carbon (karbon biru), sehingga potensi wilayah mereka dalam mitigasi perubahan iklim global belum termanfaatkan secara maksimal.
Kolaborasi Organik dengan Masyarakat Lokal
Di Sulawesi Utara, Yayasan Masarang menerapkan pendekatan berbeda di Desa Tulap dan Temboan melalui kolaborasi dengan masyarakat lokal. CEO Yayasan Masarang Billy Gustavianto Lolowang menceritakan upaya mengubah pola konsumsi masyarakat Minahasa terhadap satwa liar.
“Kami memulai dari langkah kecil dengan merangkul masyarakat lokal untuk melindungi penyu dan telurnya secara penuh. Ketika warga mulai memiliki rasa memiliki, kolaborasi menjaga laut dan satwa langka menjadi lebih organik,” ujar Billy.
Kearifan Lokal Lindungi dari Ekspansi Pertambangan
Masyarakat Adat Cerekang di Sulawesi Selatan menunjukkan contoh lain bagaimana nilai-nilai lokal mampu melindungi ekosistem. Menurut Idam Idrus dari Universitas Negeri Makassar, masyarakat Cerekang menjaga hutan dan sungai karena ikatan spiritual yang kuat.
Bagi warga Cerekang, hutan adalah wilayah sakral dengan prinsip hidup unik: tidak mengejar kekayaan pribadi dan mengutamakan berbagi. Nilai-nilai tersebut terbukti menjaga wilayah mereka dari ekspansi pertambangan yang marak di daerah lain.
“Inilah yang membedakan. Ketika ada komitmen spiritual dan budaya, komitmen itu jauh lebih kuat daripada regulasi,” kata Idam.
Diskusi yang menghadirkan berbagai perspektif konservasi laut ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pengetahuan lokal dan pendekatan modern dalam menjaga kelestarian ekosistem maritim Indonesia.
