PALU, rindang.ID | Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sulawesi Tengah semakin serius. Enam organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah memperkuat tindakan kedaruratan sekaligus membangun sistem pencegahan berbasis masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Karsa Institute, IMUNITAS, KOMIU, Libu Perempuan, Perkumpulan Evergreen Indonesia, dan Relawan untuk Orang dan Alam (ROA) melalui pernyataan bersama di Palu, Sabtu (22/8/2026).
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan, luas areal karhutla di Sulawesi Tengah sepanjang Januari-Juni 2026 mencapai sekitar 4.147 hektare. Sementara itu, jumlah titik panas pada 1 Januari-15 Juni 2026 mencapai 1.007 titik, meningkat 205 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat 330 titik.
Luas lahan terbakar pada Januari-Mei 2026 juga mencapai 2.222,24 hektare, jauh meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 312,15 hektare. Angka tersebut disebut sebagai yang tertinggi sejak 2019.
Organisasi masyarakat sipil tersebut juga menyoroti kondisi terbaru di sejumlah daerah. Kabupaten Tojo Una-Una, misalnya, telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla pada 19 Agustus 2026 setelah serangkaian kejadian kebakaran.
Salah satu kebakaran terjadi di kawasan Gunung Kalendang, Desa Balinggara, pada 17 Agustus dan berdampak terhadap sekitar 20 hektare lahan. Kebakaran di kawasan tersebut juga pernah terjadi pada 30 Juli 2026.
Selain Tojo Una-Una, data NASA FIRMS menunjukkan kejadian karhutla dalam sepekan terakhir juga terjadi di Morowali, Banggai, Poso, Banggai Kepulauan, Buol, dan Tolitoli. Kondisi kering yang meluas sejak akhir Juli hingga awal Agustus disebut turut meningkatkan kerentanan vegetasi dan lahan terhadap kebakaran.
Dorong Posko Terpadu
Enam organisasi tersebut menilai karhutla tidak semata-mata persoalan kebakaran, tetapi juga menyangkut kerusakan ekosistem dan sumber penghidupan masyarakat.
Karhutla dapat menyebabkan hilangnya tutupan vegetasi, kerusakan habitat satwa liar, penurunan kualitas tanah dan air, peningkatan emisi karbon, hingga terganggunya sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.
Karena itu, mereka mendorong tindakan kedaruratan dilakukan secara simultan, khususnya di wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti Tojo Una-Una dan Banggai. Langkah tersebut mencakup deteksi dini, respons cepat, pemadaman, isolasi api, pendinginan, hingga pencegahan munculnya titik api baru.
Pemerintah daerah juga didorong membentuk posko pengendalian karhutla terpadu dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Posko tersebut diharapkan dapat memantau titik panas, melakukan verifikasi dan pemadaman, membangun sekat bakar, memantau pendinginan pascakebakaran, serta mengamankan sumber air.
Dalam jangka menengah, pencegahan perlu diperkuat dari tingkat desa melalui sistem peringatan dini berbasis masyarakat, peningkatan kapasitas warga, pengelolaan lahan tanpa pembakaran, kesepakatan desa terkait pencegahan karhutla, serta perlindungan kawasan hutan dan ekosistem penting.
Mereka juga mendorong agar risiko karhutla diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan lanskap, serta memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan, aparat penegak hukum, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.
Enam organisasi tersebut mengingatkan bahwa kondisi musim kemarau masih perlu diwaspadai. Mereka menilai peningkatan karhutla pada 2026 berpotensi menjadi salah satu kejadian karhutla terbesar di Sulawesi Tengah dalam satu dekade terakhir sehingga membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi dari seluruh pihak.
