JAKARTA, RINDANG | UNESCO bersama Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menginisiasi kegiatan diskusi untuk memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia (WPFD) selama dua hari, 10-11 Juli 2024. Diskusi itu bertajuk ‘Pers untuk Planet: Jurnalisme dalam Menghadapi Krisis Lingkungan,’ menggarisbawahi peran penting jurnalisme dalam mengatasi tantangan lingkungan global.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di Lingkaran Api dengan ekosistem yang sangat beragam, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kerentanan ini menekankan pentingnya media independen yang dapat menyediakan informasi penting selama krisis dan mendukung adaptasi perubahan iklim yang efektif.

Jurnalis memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong pengambilan keputusan berdasarakan data dan informasi, dan menjaga akuntabilitas pihak-pihak yang berkuasa.

Pentingnya jurnalisme lingkungan ditekankan oleh Maki Katsuno-Hayashikawa, Direktur Kantor Regional UNESCO di Jakarta. Dalam pidato pembukaannya, Katsuno mengatakan, “Jurnalisme memainkan peran penting dalam aksi iklim dengan membina masyarakat yang berpengetahuan luas. Untuk memastikan demokrasi yang berfungsi dengan baik, penting untuk memiliki lanskap media yang bebas, independen, profesional, dan beragam. Media tidak hanya membantu dalam mengawasi pertanggungjawaban para pengambil keputusan, tetapi juga dalam memahami dunia kita dan peran individu di dalamnya.”

Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Matthew Downing mengatakan, “Seiring kita merayakan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun ini, penting untuk menyoroti media yang bebas dan independen sebagai komponen penting dari aksi masyarakat.

“Kami percaya bahwa masyarakat harus bisa mendiskusikan dan memperdebatkan isu-isu secara bebas, khususnya dalam menyikapi peran penting jurnalisme dalam aksi perubahan iklim, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencermati solusi-solusi potensial. Inggris berkomitmen untuk menyoroti pelanggaran kebebasan media di seluruh dunia pada semua tingkatan. Kami percaya mereka yang menyalahgunakan atau membatasi kebebasan media harus bertanggungjawab. Keadilan iklim dan demokrasi tidak mungkin tercapai tanpa jaminan kebebasan pers dan keberadaan media yang independen, profesional, dan beragam,” sebutnya.

Dalam diksuksi dinamis ini, Dewi Safitri, pendiri Indonesian Journalist for Climate (IJ4C) dan juga jurnalis untuk CNN Indonesia mengatakan “Saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk berbicara di forum terhormat ini mengenai isu iklim. Tidak ada krisis yang lebih besar yang dihadapi umat manusia daripada perubahan iklim; ini juga merupakan seruan bagi jurnalisme untuk bertindak. Saat ini, setiap cerita adalah cerita iklim, tidak ada lagi pelaporan iklim yang terpisah karena semua berita berkaitan dengan iklim. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mendorong isu ini ke depan di Indonesia.”

Acara ini mempertemukan lebih dari 100 peserta dari pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan dan peluang terkini bagi jurnalisme iklim di Indonesia. Hari pertama dari kegiatan ini terbuka untuk umum dan berfokus pada isu-isu utama seperti peran media dalam aksi iklim nasional dan rencana pengurangan risiko bencana, mengakses informasi publik dan data ilmiah, memerangi disinformasi iklim, dan membangun kolaborasi lintas sektoral. Sedangkan di hari kedua ditujukan bagi editor senior dan jurnalis dengan lokakarya tentang alat praktis dan praktik terbaik untuk membangun strategi editorial yang komprehensif, meningkatkan keselamatan jurnalis lingkungan, dan menggunakan alat digital serta AI untuk pemberitaan investigatif.

Mendukung pelaporan iklim yang bebas, independen dan profesional merupakan prioritas bersama bagi UNESCO dan Inggris. Kedua entitas ini juga bekerja sama dalam kerangka Dana Pertahanan Media Global atau Global Media Defense Fund. Inggris telah menjadi salah satu donor pertama dana tersebut yang dikelola oleh UNESCO.

Sejak didirikan pada tahun 2019, dana ini telah memberikan dukungan kepada lebih dari 8.000 pengacara, jurnalis, dan LSM. Kolaborasi ini merupakan bagian dari tradisi lama UNESCO, sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas mempromosikan kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, UNESCO memiliki rekam jejak selama lebih dari dua dekade dalam mendukung jurnalisme kepentingan publik.

Hari Kebebasan Pers Sedunia diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993 menyusul Rekomendasi yang diadopsi pada sesi ke-26 Konferensi Umum UNESCO. Ini adalah tanggal yang merayakan prinsip-prinsip dasar kebebasan pers dan memberikan penghormatan kepada jurnalis yang kehilangan nyawa dalam menjalankan profesinya. (bmz)