Analisis UNESCO terhadap 100 kerangka kurikulum nasional pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa hampir setengah (47%) dari kurikulum tersebut tidak menyinggung perubahan iklim. Hanya 23% guru merasa mampu menangani isu iklim secara memadai di kelas, dan 70% dari pemuda yang di survei tidak dapat menjelaskan isu perubahan iklim, mereka juga menyatakan kekhawatiran tentang cara pengajaran mengenai iklim saat ini.

JAKARTA, RINDANG | UNESCO menandai Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan mengenalkan pedoman baru untuk ‘menghijaukan’ sekolah dan kurikulum, dimana pedoman tersebut menekankan pentingnya memberdayakan pemuda untuk berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim.

‘Menghijaukan’ di sini berarti mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan yang berkelangsungan ke dalam semua aspek pendidikan, mulai dari materi mengajar hingga kegiatan sekolah.

“Menghijaukan sekolah dan kurikulum merupakan salah satu cara terbaik untuk mengatasi perubahan iklim dalam jangka panjang. Sudah saatnya pendidikan lingkungan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran sekolah, di seluruh jenjang pendidikan dengan pendekatan yang berorientasi pada tindakan, sehingga dapat membantu pemuda memahami bahwa mereka memiliki kekuatan untuk membuat perubahan” kata Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO.

Analisis UNESCO terhadap 100 kerangka kurikulum nasional pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa hampir setengah (47%) dari kurikulum tersebut tidak menyinggung perubahan iklim. Hanya 23% guru merasa mampu menangani isu iklim secara memadai di kelas, dan 70% dari pemuda yang di survei tidak dapat menjelaskan isu perubahan iklim, mereka juga menyatakan kekhawatiran tentang cara pengajaran mengenai iklim saat ini.

Melanjutkan analisis ini, Audrey Azoulay, Direktur Jenderal UNESCO, menjadikan pendidikan lingkungan sebagai prioritas bagi organisasi untuk memberikan dukungan terhadap negara-negara anggotanya. UNESCO telah memimpin ‘Kemitraan Pendidikan Hijau’, yang kini telah memiliki lebih dari 80 negara anggota, dan memungkinkan kolaborasi lebih dari 1300 organisasi, termasuk badan-badan PBB, mayarakat sipil, organisasi pemuda, serta sektor swasta. Komunitas ini menyediakan berbagai alat penting bagi negara-negara untuk memperkuat peran pendidikan dalam mengatasi gangguan iklim.

Kurang fokus pada pembelajaran yang berorientasi pada tindakan

Jika kemajuan signifikan telah dicapai selama tiga tahun terakhir oleh negara anggota UNESCO untuk mengintegrasikan topik lingkungan di seluruh kurikulum, sebuah laporan baru yang diterbitkan bersamaan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini memperingatkan bahwa pendidikan formal terlalu fokus pada penyampaian pengetahuan tentang isu lingkungan, bukan pada tindakan. Pendidikan formal juga telah gagal menunjukkan peran yang dapat dilakukan siswa dalam mengatasi krisis iklim.

Laporan tersebut berpendapat bahwa pendidikan yang berkelanjutan harus fokus pada pengalaman langsung yang lebih memungkinkan untuk mengarah pada perubahan.

Untuk mencapai tujuan ini, maka UNESCO mempromosikan dua pedoman konkret bagi negara anggota dan komunitas pendidikan di seluruh dunia, yakni : pertama, Pedoman Kurikulum Hijau dari UNESCO adalah suatu pedoman, yang untuk pertama kalinya, menyediakan pemahaman umum tentang apa yang seharusnya ada di dalam pendidikan mengenai iklim, dan bagaimana negara dapat mengintegrasikan topik lingkungan dalam kurikulum pendidikan, dengan capaian pembelajaran yang terperinci menurut kelompok usia masing-masing (dari usia 5 tahun hingga 18 tahun ke atas). Panduan ini fokus pada pentingnya mempromosikan pembelajaran aktif dan merancang berbagai kegiatan praktikal.

Kedua, Standar Kualitas Sekolah Hijau dari UNESCO adalah pedoman yang dikembangkan melalui kerja sama dengan badan PBB lainnya, masyarakat sipil, dan badan negara. Pedoman ini menetapkan persyaratan mínimum tentang cara menciptakan ‘sekolah hijau’ dengan mempromosikan pendekatan yang berorientasi pada tindakan.

Standar ini merekomendasikan agar seluruh sekolah membentuk komite tata kelola lingkungan yang mencakup siswa, guru, dan orang tua untuk mengawasi pengelolaan yang berkelanjutan.

Standar ini juga menyerukan untuk mendorong pelatihan guru, melakukan audit energi, air, makanan, dan limbah, sekaligus menyerukan hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat luas untuk membantu siswa mengatasi masalah lingkungan di tingkat lokal. (bmz)